Thursday, March 6, 2008

EBEG


Baca Selengkapnya...
Ebeg merupakan seni pertunjukan yang menggunakan tarian sebagai media eksprisinya. Penari dalam pertunjukannya membawakan gerak tari gagah dengan menunggang kuda-kudaan terbuat dari anyaman bambu yang lazim disebut dengan Ebeg. Iringan Ebeg adalah alat musik bendhe yang merupakan perangkat musik tradisional khas Banyumas yang khusus digunakan untuk mengiringi pertunjukan Ebeg. Para pemain atau penari menggambarkan prajurit berkuda di bawah pimpinan Prabu Klana dalam cerita Panji. Sebagai bentuk kesenian tradisional, Ebeg telah berkembang secara turun-temurun sebagai warisan nenek moyang yang masih lestari hingga saat sekarang.



Kehidupan masyarakat Banyumas saat ini memang telah mengikuti perkembangan jaman. Dari yang semula berlangsung dalam pola tradisional-agraris, kini berganti ke arah modern-teknologis. Sungguh pun demikian, ragam peninggalan masa lalu bukan berarti harus ditinggalkan. Khasanah kesenian lokal semacam ebeg, harus terus diuri-uri dan dijaga kelestariannya. Hal ini mengingat perubahan jaman yang menuju ke arah globalisasi, terbukti telah bermuara pada penyeragaman budaya yang cenderung menanggalkan nilai-nilai lokal. Apabila kondisi demikian terus berlanjut, maka setiap bangsa akan kehilangan jatidiri, kehilangan identitas. Ini tidak boleh terjadi, sebab penyeragaman budaya akan mengakibatkan sebuah bangsa teralienasi, terasing di negeri sendiri. Salah satu cara melakukan perlawanan adalah melalui usaha revitalisasi dan reaktualisasi ragam-ragam kebudayaan lokal yang kita miliki. Usaha demikian merupakan sebuah proses glocalisasi yang dapat dijadikan sebagai penyeimbang proses globalisasi tengah merambah ke seluruh penjuru dunia.

Monday, March 3, 2008

KEBIJAKAN PELESTARIAN DAN PEMBINAAN BAHASA JAWA DI KABUPATEN BANYUMAS


Baca Selengkapnya...
Pendahuluan

Dalam konteks perkembangan kebudayaan Jawa, Banyumas seringkali dipandang sebagai wilayah marginal[1] yang berkonotasi kasar, tertinggal dan tidak lebih beradab dibanding dengan wilayah negarigung yang dijiwai oleh konsep adiluhung. Di Banyumas hidup ragam budaya yang berkembang di kalangan rakyat jelata[2] yang jauh dari hingar-bingar kehidupan kraton. Kenyataan demikian menyebabkan kebudayaan Banyumas seringkali disub-kulturkan[3], dianggap kurang bermakna bagi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Jawa secara keseluruhan.
Di luar pemahaman minir tersebut, Banyumas sesungguhnya memiliki kekayaan khasanah budaya yang tidak ternilai harganya yang terangkum dalam wadah kebudayaan Banyumas. Khasanah budaya itu tumbuh dan berkembang di kampung-kampung, dusun-dusun atau dukuh-dukuh, sebagai wujud local genious dan menjadi bagian integral dari komunitas masyarakat penginyongan.[4] Perkembangannya tidak sekedar di wilayah administratif Kabupaten Banyumas. Di sebelah utara berbatasan dengan kebudayaan pesisir utara, di sebelah selatan mencapai pesisir kidul, di sisi timur berbatasan dengan kebudayaan kedu dan di sisi barat berbatasan dengan kebudayaan Sunda. Keberadaan kebudayaan Banyumas sangat spesifik dan khas, menandai eksistensi masyarakat kecil di antara hegemoni kebudayaan kraton yang berkembang di pusat-pusat kerajaan Jawa.
Keberadaan kebudayaan Banyumas memiliki arti yang sangat penting guna melihat perubahan kebudayaan Jawa dalam skala luas. Salah satu aspek kebudayaan yang dapat menjadi penanda bagi perubahan kebudayaan tersebut adalah dengan menunjuk pada aspek bahasa. Melalui aspek bahasa dapat dilihat gerak perubahan kebudayaan Jawa sejak Jawa Kuno, Jawa Pertengahan hingga Jawa Baru. Hal ini sebagaimana dikemukakan Paul Wilkinson bahwa pergerakan kebudayaan dapat dijadikan sebagai peta khusus yang memungkinkan untuk melihat lagi perubahan yang lebih luas di dalam kehidupan dan berpikir bagi perubahan di dalam bahasa menunjuk dengan jelas.[5] Pada kenyataannya, di wilayah sebaran kebudayaan Banyumas secara tradisional berkembang dua bahasa, yaitu bahasa Jawa Baru (baku; bandhék; mengacu pada Surakarta-Yogyakarta) dan bahasa Jawa dialek Banyumasan (bahasa Banyumasan). Bahasa Jawa baru merupakan penanda perubahan kebudayaan dari Jawa lama (Kuno dan Pertengahan) ke arah yang lebih “modern” sebagaimana telah dimulai oleh masa pemerintahan Demak. Pembaruan bahasa Jawa kemudian berkembang pada masa Kasultanan Pajang dan mencapai puncaknya era Amangkurat IV (Mataram) yang terus berlanjut hingga masa pemerintahan Surakarta-Yogyakarta. Pembaruan itu merupakan usaha pihak kraton untuk menciptakan bahasa khusus yang secara tegas memisahkan priyayi dan wong cilik. Sementara bahasa Jawa Banyumasan dapat dijadikan sebagai penanda keberadaan kebudayaan Jawa lama, dan itu masih dapat dengan mudah dijumpai hingga saat sekarang.
Di sisi lain, perkembangan bahasa Jawa di Banyumas menguatkan asumsi tentang kuatnya batas teritorial. Van der Kroef mengajukan pendapat bahwa salah satu ciri pokok budaya masyarakat tradisional adalah kuatnya batas teritorial menyebabkan makin tegasnya batas-batas budaya yang dapat dikenali melalui bahasa.[6] Keberadaan bahasa Jawa (baku) di daerah Banyumas memberikan gambaran tentang batas teritorial perkembangan kebudayaan Jawa yang mencapai secara de facto mencapai wilayah ini. Hal ini terjadi karena paling tidak sejak masa pemerintahan Pajang, Banyumas telah menjadi wilayah kekuasaan kraton Jawa. Dalam lingkup yang lebih kecil, dapat dilihat pula batas teritorial perkembangan kebudayaan Banyumas dengan melihat batas-batas wilayah perkembangan bahasa Banyumasan.
Peristiwa perkembangan dua bahasa semacam ini sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek sosial masyarakat Banyumas. Hasil penelitian Levi Strauss di Afrika menunjukkan bahwa struktur bahasa berhubungan dengan struktur sosial.[7] Bahasa sebagai sarana penuangan ide atau gagasan dalam proses komunikasi dan interaksi mencerminkan cara berpikir dan sikap batin masyarakat penggunanya. Dalam kaitannya dengan perkembangan bahasa dalam kehidupan masyarakat Banyumas, keberadaan bahasa Jawa baru dan bahasa Banyumasan yang dapat hidup berdampingan dapat digunakan untuk melihat lebih jauh ide atau gagasan serta karakteristik masyarakat Banyumas dalam konteks jaringan makna dalam kebudayaan.[8]
Seperti diungkapkan Marvin Harris semua bahasa manusia saling dapat diterjemahkan secara timbal balik, apa yang orang-orang pikirkan tentang perilaku dan pemikiran mereka dapat dipelajari melalui pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban.[9] Penterjemahan antara perilaku dan pemikiran tersebut dapat dilakukan melalui kajian secara heuristik dan secara hermeneutik. Pengkajian secara heuristik akan menghasilkan makna kata, fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi. Sedangkan pengkajian secara hermeneutik menghasilkan simbol dan makna yang disimbolkan dalam bahasa. Muaranya adalah diperolehnya pengetahuan yang dihasilkan melalui interpretasi.[10] Dari kedua cara tersebut dapat dilakukan akses kepada realitas kehidupan sosial melalui pemahaman arti bahasa yang bertujuan bagi tercapainya pengembangan inter-subyektivitas.
Dalam konteks manajemen pemerintahan, pemahaman terhadap bahasa dapat digunakan sebagai sarana untuk merealisasikan program yang “membumi”, yang selaras dengan basic thinking masyarakat di lokus-lokus yang menjadi sasaran pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah dengan melihat aspek kebahasaan memberikan arti bahwa pelaksanaan pembangunan tidak sekedar terfokus pada hal-hal yang bersifat infra struktur. Model pembangunan demikian berkiblat pada tingkat perubahan suprastruktur yang pada akhirnya bermuara pada berbagai dimensi kehidupan, baik secara fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas tetap memperhatikan perkembangan kebudayaan—termasuk di dalamnya aspek kebahasaan—sebagaimana tertuang di dalam visi dan misi Kabupaten Banyumas, “...tetap mempertahankan kebudayaan Banyumas”.

Perkembangan Bahasa Jawa di Kabupaten Banyumas

Dalam kehidupan masyarakat Banyumas, bahasa Jawa (baku) dan Bahasa Banyumasan sama-sama dipakai sebagai bagian tak terpisahkan di dalam proses sosial (social process). Bagi orang Banyumas, bahasa Jawa (baku) dimaknai sebagai bahasa yang halus, berbudi, penuh etika dan sopan santun. Sementara bahasa Banyumasan memiliki pengertian sebagai bahasa yang egaliter, sepadha-padha, merakyat dan penuh nuansa kesahajaan. Keduanya berjalan secara sinergis, saling melengkapi satu sama lain. Penggunaan bahasa Jawa tanpa bahasa Banyumasan seakan-akan berada di awang-awang. Sebaliknya, penggunaan bahasa Banyumasan tanpa bahasa Jawa memunculkan penilaian sebagai kurang sopan, kurang beradab.
Bahasa Jawa dan bahasa Banyumasan dalam kehidupan masyarakat Banyumas tidak sekedar berada dalam konteks komunikasi. Kehadiran dua bahasa ini memiliki keterkaitan erat dengan proses membangun sistem sosial, terutama berkaitan dengan konsep rukun dan hormat sebagaimana dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno.[11] Rukun adalah suatu keadaan sosial yang berlangsung tanpa gejolak. Setiap individu dalam lingkungan sosial harus mampu membawa diri senantiasa menghargai hak-hak orang lain. Ungkapan, “Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah”, memberi makna bahwa hidup rukun akan memberikan kontribusi bagi tercapainya kesentausaan, kekuatan; dan perpecahan akan bermuara pada runtuhnya suatu sistem sosial. Sementara hormat adalah sebuah sikap dan atau keadaan psikologis yang ditunjukkan oleh seorang atau sekelompok orang yang memandang orang atau kelompok lain bernilai, bermakna dan berada dalam posisi tidak lebih rendah dibanding diri dan kelompoknya.
Implikasi konsep rukun dapat dijumpai pada penggunaan bahasa Banyumasan. Pada saat seorang anggota masyarakat Banyumas memandang lawan bicaranya dalam level yang sederajat, maka ia akan menggunakan bahasa Banyumasan. Dengan menggunakan bahasa Banyumasan, komunikasi di antara mereka terasa lebih nyaman, raket (dekat) dan semedulur (penuh nuansa persaudaraan). Mereka dapat berinteraksi secara efektif tanpa adanya perbedaan kasta ataupun strata sosial.
Kecenderungan demikian erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat Banyumas yang berada di lokus yang jauh dari pusat-pusat kerajaan Jawa. Mereka umumnya hidup dalam batas-batas gradasi strata sosial yang tidak terlalu jelas. Kecenderungan kehidupan mereka adalah berada dalam suasana egaliter dan kesahajaan. Konsep hidup yang demikian tertuang dalam bahasa yang mereka pakai, yakni bahasa Banyumasan. Menurut Yusmanto, bahasa Banyumasan memiliki ciri-ciri antara lain: (1) berkembang secara lokal hanya di wilayah sebaran kebudayaan Banyumas, (2) memiliki karakter lugu dan terbuka, (3) tidak terdapat banyak gradasi, (4) digunakan sebagai bahasa ibu oleh sebagian besar masyarakat Banyumas, (5) mendapat pengaruh bahasa jawa kuno, Jawa tengahan dan bahasa Sunda, (6) pengucapan konsonan di akhir kata dibaca dengan jelas (selanjutnya sering disebut ngapak-ngapak), dan (7) pengucapan vokal a, i, u, e, o dibaca dengan jelas.[12] Dalam percaturan sosial yang lebih luas, ciri-ciri semacam ini telah menjadi salah satu penanda yang dapat dengan mudah dikenali oleh kelompok masyarakat lain.
Konsep hormat dijalankan oleh masyarakat Banyumas pada saat menggunakan bahasa Jawa (baku) dalam proses komunikasi. Kalangan penginyongan di Banyumas sadar betul bahwa di lingkungan sosial terdapat individu ataupun kelompok yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi. Kelompok terakhir ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari trah kraton dan pegawai pemerintah (ambtenaar) yang selanjutnya lazim disebut dengan istilah priyayi.[13] Mereka wajib dihormati. Dan, salah satu wujud penghormatan itu adalah melalui penggunaan bahasa Jawa (baku).
Usaha penghormatan kepada kalangan priyayi sepertinya mutlak adanya. Setiap pribadi masyarakat yang berasal dari kalangan penginyongan berusaha sekuat-kuatnya untuk dapat basa (berkomunikasi dengan bahasa baku). Apa saja di-basa-kan, termasuk nama-nama tempat yang semestinya tidak diucapkan dalam bahasa baku. Sehingga muncullah bahasa baku desa seperti dijumpai pada kata “Toya Jene” (Banyumas), “Sokaraos” (Sokaraja), “Lepen Segawon Kendel” (Kalisuren), dan lain-lain. Meskipun ditinjau dari sisi tata bahasa hal itu salah, pada kenyataannya kosa kata semacam ini masih terus hidup dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan masyarakat pedesaan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas di Bidang Kebahasaan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas di bidang kebahasaan menjadi bagian dari kebijakan di bidang kebudayaan yang meliputi aspek-aspek antara lain: (1) kesejarahan, (2) nilai tradisional, (3) kepercayaan terhadap Tuhan YME, (4) kesenian, (5) permuseuman, (6) kepurbakalaan, (7) kebahasaan dan (8) kesusastraan. Pemilahan kebudayaan menjadi delapan aspek ini sebenarnya lebih berorientasi pragmatis untuk memudahkan pelaksanaan program di lapangan, sehingga berbeda dengan pembagian kebudayaan menurut kajian ilmu pengetahuan.[14] Secara teknis, Dinas yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sesungguhnya ada pula Dinas lain yang memiliki kedekatan tugas dengan bidang kebudayaan, yaitu Dinas Pendidikan yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan. Namun apabila jangkauan pembatasan kebudayaan dilakukan secara makro, pada prinsipnya setiap Dinas/Badan atau lembaga pemerintah lainnya dapat diasumsikan memiliki keterkaitan dengan kebudayaan. Karena pada dasarnya kebudayaan meliputi keseluruhan daya-upaya manusia dalam mensiasati dan mengaktualisasikan hidupnya.
Substansi kebijakan pelestarian bahasa Jawa di Kabupaten Banyumas diarahkan pada dua hal, yaitu:
1. Pelestarian dan pembinaan bahasa Jawa (baku). Program pelestarian dan pembinaan bahasa Jawa di Kabupaten Banyumas dilaksanakan dalam kerangka mendukung program pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah Propinsi Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan usaha yang dilakukan oleh Propinsi Jawa Tengah, sebagai pusat persebaran kebudayaan Jawa yang hingga saat ini secara terus-menerus melaksanakan program pembangunan di bidang kebudayaan yang salah satu perwujudannya adalah melalui pelestarian dan pembinaan kebahasaan. Kabupaten Banyumas sebagai salah satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tengah merasa wajib turut aktif memberikan kontribusi bagi kesuksesan program ini.
2. Pelestarian dan pembinaan bahasa Banyumasan. Program pelestarian dan pembinaan bahasa Banyumasan dilaksanakan dalam kerangka pelestarian warisan budaya, menciptakan kekhasan, spesifikasi dan karakter masyarakat Banyumas di tengah pergulatan sosial dalam skala luas. Program ini berorientasi pada usaha mengukuhkan identitas Banyumas. Artinya, tolok ukur keberhasilan program pelestarian dan pembinaan bahasa adalah terciptanya masyarakat Banyumas yang memiliki identitas yang dijiwai oleh ragam kebudayaan lokal warisan leluhur.
Pelaksanaan kebijakan pelestarian dan pembinaan bahasa Jawa di Kabupaten Banyumas dilaksanakan melalui berbagai dimensi, baik yang dilaksanakan secara formal maupun non-formal. Pelestarian dan pembinaan bahasa Jawa yang dilaksanakan secara formal meliputi berbagai program kegiatan kebahasaan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga Pemerintah yang membidangi permasalahan kebahasaan. Adapun secara non-formal berupa usaha memberikan motivasi atau dorongan dan fasilitasi kegiatan kebahasaan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok masyarakat.

1. Program Kebahasaan
Program kebahasaan merupakan bagian tugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Banyumas yang secara teknis ditangani oleh Bidang Kebudayaan, khususnya pada Seksi Kesenian dan Sastra. Acuan utama dari pelaksanaan program kebahasaan adalah Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Banyumas yang disusun untuk jangka waktu lima tahunan. Pada saat sekarang ini, Renstra Kabupaten Banyumas telah dimulai sejak tahun 2002 dan akan selesai pada akhir tahun anggaran 2006 yang visi-misinya secara tegas mencantumkan usaha pelestarian kebudayaan Banyumas.
Wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap penanganan kebahasaan adalah tertuangnya secara eksplisit persoalan pelestarian kebudayaan lokal. Keberhasilan program kebahasaan sebagai bagian integral dari pelaksanaan program di bidang kebudayaan tentu saja menjadi salah satu jangkauan yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2006 nanti. Tolok ukur keberhasilan program ini adalah apabila hingga akhir tahun 2006 kebudayaan Banyumas—termasuk bidang kebahasaan—terus berlangsung secara kontinyu sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Banyumas.
Dasar pemikiran dari pelaksanaan program ini adalah keinginan untuk mencapai kehidupan masyarakat Banyumas yang dinamis dan memiliki identitas di tengah arus globalisasi yang terjadi sekarang ini. Langkah demikian ternyata juga dilakukan oleh negara-negara lain yang menginginkan terciptanya identitas nasional mereka. Misalnya di Jepang, desakan untuk moderenisasi sebagai suatu Westernisasi menimbulkan tiga tanggapan yang ditandai dengan munculnya isu-isu seperti kokuminsei (karakter nasional), kokusui (inti sari nasional), kokutai (struktur nasional), dan bahkan kokugaku yang mempunyai pengertian fraksi kanan, konservatif atau seorang reaksioner.[15] Semua ini memberikan petunjuk bahwa dalam wacana modernisasi yang sering diartikan sebagai Westernisasi, perlu ada usaha konkret guna menciptakan ketahanan budaya tanpa harus steril dari pengaruh asing. Apabila modernisasi berjalan begitu saja tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal, niscaya perubahan yang terjadi akan tercerabut dari akar budaya masyarakatnya.
Berdasarkan pemikiran tersebut, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas yang tidak mungkin lepas dari pengaruh Westernisasi tetap dapat berlangsung dengan lancar dengan diimbangi kesadaran budaya masyarakatnya. Semua ini merupakan tuntutan yang mengharuskan adanya respon positif dari semua pihak. Persoalannya adalah bahwa keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan tidak dapat diukur secara fisik seperti membangun gedung, jalan atau jembatan. Pembangunan di bidang kebudayaan juga tidak dapat diukur dengan seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk dari sektor ini. Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan lebih pada suprasutruktur yang kemudian secara sekunder berimbas pada infrastruktur. Otak manusia Banyumaslah yang digarap melalui program ini. Sehingga ukuran keberhasilan program kebudayaan adalah ketika manusia Banyumas lebih berbudaya, lebih beradab, lebih bermartabat serta memiliki kesadaran budaya untuk terus-menerus secara positif mambangun karakter pribadi dan kelompoknya di tengah perkembangan jaman yang mengarah pada multifaset seperti sekarang ini.

2. Pendidikan
Di sektor pendidikan, pelaksanaan pelestarian dan pembinaan bahsa Jawa sangat mungkin dilaksanakan secara efektif. Melalui sekolah-sekolah dapat diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya pengetahuan tentang bahasa Jawa. Semua itu dapat berlangsung dengan dukungan instrumen-instrumen yang ada di dalam pelaksanaan pendidikan, mulai dari kurikulum, perangkat hukum yang mengatur pengelolaan pendidikan, media belajar, guru, hingga fasilitas yang tersedia di setiap lembaga pendidikan/sekolah.
Pada kenyataannya, di Kabupaten Banyumas bahasa Jawa diajarkan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga SLTA. Pada level SD dan SMP, bahasa Jawa diajarkan dalam dua mata pelajaran. Pada pelajaran Bahasa Daerah diajarkan bahasa Jawa baku. Siswa selain diarahkan untuk mendalami bahasa Jawa dari sudut ilmu bahasa, juga dituntut untuk mampu berbahasa Jawa (baku) dengan baik. Di sisi lain, pemelajaran bahasa Jawa juga dilakukan melalui pelajaran Muatan Lokal (Mulok) Budaya Banyumasan. Pada pelajaran ini, secara praktek diajarkan bahasa Banyumasan yang diarahkan untuk dipergunakan sebagai bahasa ibu. Dengan cara demikian, diharapkan kontinuitas bahasa Banyumasan akan terus terjaga.
Pemerintah Kabupaten Banyumas juga memberikan fasilitas bagi perorangan ataupun kelompok organisasi yang menyelenggarakan pelatihan kebahasaan. Sebagai contoh, di Kabupaten Basnyumas terdapat Yayasan Papan Mas, sebuah yayasan yang menghimpun para panatacara basa Jawi yang lazim digunakan pada upacara-upacara pernikahan. Yayasan ini secara aktif turut serta dalam pelestarian dan pembinaan bahasa Jawa baku, khususnya yang berkaitan dengan ke-panatacara-an dengan cara menyelenggarakan kursus panatacara. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memberikan fasilitasi dan keleluasaan bagi yayasan tersebut untuk menyelenggarakan usahanya itu. Cara demikian mengandung maksud agar pertumbuhan dan perkembangan bahasa Jawa dapat terus berlanjut dalam kehidupan sosial masyarakat Banyumas.

3. Kehidupan sosial
Dalam kehidupan sosial, kegiatan pelestarian dan pembinaan kebahasaan dilakukan melalui berbagai cara, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun oleh masyarakat secara mandiri. Kegiatan pelestarian dan pembinaan kebahasaan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat dilihat melalui Program Kebahasaan pada Bidang Kebudayaan Disparbud Kabupaten Banyumas. Selama lima tahun (2002-2006), di lembaga ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:
a. Pembinaan kebahasaan di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan lembaga bahasa, organisasi kesenian dan organisasi kebudayaan di masyarakat, dilaksanakan setiap tahun anggaran.
b. Lomba Kakang-Mbekayu Banyumas, diselenggarakan setiap tahun anggaran.
c. Penyusunan dan penerbitan ungkapan tradisional Banyumas, tahun 2002.
d. Lomba Lawak Banyumasan, tahun 2004.
e. Penyusunan dan penerbitan parikan di Banyumas, tahun 2004.
f. Penyusunan dan penerbitan wangsalan Banyumasan, tahun 2005.
Adapun kegiatan pelestarian dan kebahasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat antara lain:
a. Maraknya persebaran organisasi macapatan/muyen di setiap lokus daerah.
b. Maraknya persebaran panatacara mantenan yang menggunakan bahasa Jawa standar.
c. Pembacaan buku Banyumasan yang dilaksanakan oleh RRI Purwokerto setiap Rabu malam.
d. Lomba Lawak Banyumasan oleh Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, tahun 2006.
e. Mulai tumbuhnya lembaga-lembaga bahasa di berbagai wilayah kecamatan.
f. Terjaganya kontinuitas bahasa Banyumasan sebagai sarana penuangan ide-ide estetik. Misalnya: teks syair pada pertunjukan kesenian, puji-pujian di langgar/masjid, sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan keseharian, teks karya sastra, cerita lisan dan lain-lain.

Orientasi ke depan

Kebijakan pelestarian dan pembinaan bahasa Jawa di Kabupaten Banyumas masih akan terus berlanjut, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Cita-cita yang hendak dijangkau oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas di masa depan adalah bahasa Banyumasan diharapkan dapat menjadi spirit/ruh bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi, politik dan sosial-budaya masyarakat Banyumas secara keseluruhan. Adapun bahsa Jawa (baku) diharapkan akan terus berkembang secara natural sebagai implikasi dari prinsip hormat yang menjadi salah satu ciri masyarakat Banyumas. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, arah ke depan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas di bidang kebahasaan meliputi:
1. Struktural dan Nonstruktural. Pelestarian dan pembinaan bahasa Jawa akan dilaksanakan di tingkat struktural dan nonstruktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyumas. Di tingkat struktural, peran lembaga pemerintah di bidang kebahasaan perlu lebih diefektifkan lagi, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi pelaksanaan program hingga dampak dari pelaksanaan program. Cara demikian diarahkan untuk menciptakan program-program pembangunan yang sinergis antara bidang yang satu dengan bidang yang lain, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi ego-sektoral antar dinas/instansi. Sementara secara non-struktural, perlu lebih ditingkatkan lagi peran lembaga atau organisasi informal di bidang kebahasan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini peran Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas dan lembaga-lembaga bahasa yang ada perlu ditingkatkan.
2. Regulasi. Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Jawa (baku) dan bahasa Banyumasan yang kondusif perlu adanya regulasi dari Pemerintah melalui program kebahasaan. Regulasi tersebut mencakup kebijakan di bidang kebahasan serta pendanaan berbagai kegiatan kebahasaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang secara nyata bagi kontinuitas pertumbuhan dan perkembangan bahasa daerah (Jawa dan Banyumasan) yang diarahkan sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Banyumas. Adapun di bidang pendanaan, perlu dilakukan terobosan bagi kucuran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pelestarian dan pembinaan bahasa daerah, baik dari APBD Kabupaten, Propinsi, Pusat maupun dari bantuan luar negeri.
3. Pelayanan Umum. Pemerintah Kabupaten Banyumas akan terus berupaya meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat yang hendak memberikan andil di bidang kebahasan, khususnya yang ditujukan untuk pelestarian dan pembinaan bahasa daerah (Jawa dan Banyumasan). Substansi pelayanan umum tersebut adalah meningkatkan pemberian fasilitasi dan keleluasan bagi setiap anggota masyarakat dan atau kelompok sosial yang akan melaksanakan program pelestarian dan pembinaan bahasa Jawa.
4. Pemberdayaan. Pada masa mendatang perlu lebih digalakkan upaya pemberdayaan bahasa Jawa, baik bahasa Jawa baku maupun bahasa Banyumasan. Pemberdayaan bahasa Jawa baku yang selama ini telah dilakukan oleh sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai panatacara, perlu lebih ditingkatkan variasinya sehingga memungkinkan merambah bidang-bidang profesi lain, seperti di bidang kesenian, komunikasi, publikasi dan lain-lain. Demikian pula, bahasa Banyumasan perlu lebih diberdayakan bagi berbagai kegiatan profesi seperti sastra, musik, lawak, dan lain-lain. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung sepenuhnya kepada Ahmad Tohari yang telah berhasil menerbitkan novel Ronggeng Dukuh Paruk dalam versi bahasa Banyumasan.

Kesimpulan

Dengan membaca keseluruhan isi tulisan ini maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelestarian dan pembinaan bahasa Jawa di Kabupaten Banyumas ternyata tidak lepas dari persoalan kehidupan sosial secara utuh. Persoalan bahasa tidak sekedar persoalan komunikasi. Bahasa adalah sarana penyampaian ide atau gagasan yang berkaitan erat dengan pola pikir dan pola masyarakat penggunanya. Pemahaman terhadap keberadaan bahasa Jawa dan bahasa Banyumasan dalam kehidupan orang Banyumas memberikan arti bahwa selain masyarakat Banyumas memiliki kekayaan ragam budaya, juga memiliki konsep hidup yang sangat selaras dengan perkembangan jaman. Pemahaman tentang hal ini, dalam konteks pemerintahan dapat digunakan sebagai salah satu acuan di dalam melaksanakan pembangunan daerah.
Pelaksanaan kebijakan pelestarian dan pembinaan bahasa Jawa tidak mungkin hanya diserahkan kepada Pemerintah saja. Dalam hal ini, peran serta masyarakat akan memberikan kontribusi yang cukup nyata bagi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Jawa di Kabupaten Banyumas, yang meliputi bahasa Jawa halus dan bahasa Banyumasan. Oleh karena itu, agar program ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sasaran yang direncanakan, perlu adanya kerjasama secara sinergis, antara Pemerintah, organisasi dan atau lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat selaku stakeholders di bidang kebahasaan.

DAFTAR PUSTAKA


Ahmad Tohari, 2005, “Andai Tidak Disubkulturkan”, dimuat dalam Kolom Pringgitan Lembar Sang Pamomong Harian Umum Suara Merdeka, Semarang, Tahun ke-56 Nomor 69 tanggal 24 April 2005.

Bellah, Robert M., 1999, Cultural Identity and Asian Modernization, Kokugakuin University: Institute for Japanese Culture and Classics.

Geertz, Clifford, 1973, The Interpretation of Culture, New York: Basic Book.

_____, 1973, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Balai Pustaka.

Harris, Marvin, 1979, Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture, New York: Random House.

Kleden, Ignas, 1988, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Cetakan Kedua, Jakarta: LP3ES.

Koentjaraningrat, 1984, Manusia dan Kebudayaan, Seri Etnografi, Jakarta: Pustaka Jaya.

Kroef Jm., Van der, 1956, Indonesia in the Modern World, Bandung: Masa Baru Ltd.

Levi-Strauss, C., 1967, Structural Anthropology, New York: Basic Book.

Lindsay, Jennifer, 1991, Klasik, Kitsch, dan Kontemporer, Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Magnis Suseno, Franz, 1993, Etika Jawa, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Rencana Strategis Kabupaten Banyumas 2002-2006.

Wilkinson, Paul, 1971, Key Consepts in Political Science, Social Movement, London: Pall Mall Press Ltd.

Yusmanto, 2004, “Strategi Kebudayaan, Orientasi Praktis Penanganan Kebudayaan Banyumas”, makalah disajikan pada Sarasehan Peningkatan Profesionalisme Pamong Budaya yang diselenggarakan oleh Paguyuban Semar, bertempat di Disparbud Kabupaten Banyumas, 2 Januari 2004.

_____, 2005, “Spirit Panginyongan di Tengah Hegemoni Kebudayaan Kraton”, Surakarta: Sekolah Tinggi Seni Indonesia.
[1] Baca Koentjaraningrat, 1984, Manusia dan Kebudayaan, Seri Etnografi, Pustaka Jaya, Jakarta.
[2] Lindsay, Jennifer, 1991, Klasik, Kitsch, dan Kontemporer, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal. 46, menyatakan bahwa istilah rakyat mempunyai pengertan yang dianggap rendah. Istilah istana mengandung pengertian sesuatu yang dianggap bagus, utama, indah, agung dan hebat yang sering diidentikkan dengan kata adiluhung.
[3] Ahmad Tohari, 2005, “Andai Tidak Disubkulturkan”, dimuat dalam Kolom Pringgitan Lembar Sang Pamomong Harian Umum Suara Merdeka, Semarang, Tahun ke-56 Nomor 69 tanggal 24 April 2005 hal.19.
[4] Yusmanto, 2005, “Spirit Panginyongan di Tengah Hegemoni Kebudayaan Kraton”, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Surakarta, menyatakan bahwa penginyongan adalah sebuah konsep hidup yang berisi cara berpikir orang Banyumas di tengah kehidupan sosial budaya yang heterogen dan campur aduk. Ada dua sikap dasar di balik makna kata penginyongan. Pertama, sikap merendah, tidak ngungkul-ungkuli dan sikap semadya. Kedua, sikap jujur, mengakui kekurangan maupun kelebihan yang ada di dalam dirinya.
[5] Paul Wilkinson, 1971, Social Movement, Key Consepts in Political Science, London: Pall Mall Press Ltd. p. 11.
[6] Van der Kroef Jm., 1956, Indonesia in the Modern World, Masa Baru Ltd., Bandung hal. 198-210.
[7] Levi-Strauss, C., 1967, Structural Anthropology, Basic Book, New York.
[8] Clifford Geertz, 1973, The Interpretation of Culture, Basic Book, Onc., Publishers, New York, p. 5
[9] Marvin Harris, 1979, Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture, Random House, New York, p. 29.
[10] Ignas Kleden, 1988, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta.
[11] Franz Magnis Suseno, 1993, Etika Jawa, Tiara Wacana, Yogyakarta.
[12] Yusmanto, 2004, “Strategi Kebudayaan, Orientasi Praktis Penanganan Kebudayaan Banyumas”, makalah disajikan pada Sarasehan Peningkatan Profesionalisme Pamong Budaya yang diselenggarakan oleh Paguyuban Semar, bertempat di Disparbud Kabupaten Banyumas, 2 Januari 2004.
[13] Baca Clifford Geertz, 1973, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Balai Pustaka, Jakarta.
[14] Baca Clifford Geertz, 1973, The Interpretation of Culture, Basic Book, Onc., Publishers, New York; juga Koentjaraningrat, 1979, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta.
[15] Robert M. Bellah, 1999, Cultural Identity and Asian Modernization, Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University.

PORNOGRAFI DAN ANCAMAN MORALITAS BANGSA


Baca Selengkapnya...
Pendahuluan

Moral telah lama dibicarakan dalam ranah filsafat, yaitu melalui filsafat moral yang lazim disebut ethica yang diindonesiakan menjadi etika. Di dalamnya dipertanyakan persoalan nilai sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam hidup manusia. Melalui filsafat moral dipertanyakan sejauh mungkin tentang nilai kemanusian, nilai hidup, yang ditujukan agar manusia menjadi lebih manusia, hidup lebih bernilai. Tinggi-rendahnya nilai moral yang ada di dalam diri manusia kemudian disebut sebagai moralitas yang secara normatif diukur berdasarkan nilai yang dianut bersama-sama oleh suatu kelompok masyarakat. Meskipun filsafat moral atau etika diusahakan untuk melakukan generalisasi pada setiap manusia di dunia, namun dalam penerapannya selalu terjadi local ethic atau etika lokal yang hanya berlaku dalam lingkup lokal suatu kelompok masyarakat. Ini seperti tercermin pada sikap, tingkah laku, tutur kata dan cara hidup, yang memungkinkan terjadinya perbedaan standar batas-batas kesusilaan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.
Perkembangan moral manusia memiliki keterkaitan erat dengan tingkat perkembangan peradaban yang merupakan bagian integral dari perkembangan kebudayaan. Keduanya sama-sama buah atau hasil olah pikir, perasaan dan naluri kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini secara komunal dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Namun demikian keduanya tidak berada dalam perbandingan sejajar. Perkembangan moral yang baik tidak selalu diikuti oleh perkembangan peradaban yang lebih maju, dan kemajuan peradaban juga tidak selalu diikuti oleh perkembangan moral yang lebih baik. Dalam perkembangan peradaban manusia, aspek moral lebih berperan sebagai ruh dan atau dasar yang mengilhami dan mewarnai gerak perkembangannya. Perkembangan peradaban yang didasari oleh moralitas yang baik, maka akan bermuara sisi positif. Sebaliknya, apabila peradaban didasari oleh moralitas yang jelek, maka akan berakibat pada timbulnya hal-hal yang destruktif dan kehancuran.
Dalam perkembangan peradaban yang telah mengarah pada globalisasi ini, aspek moral semakin diuji keberadaannya. Dewasa ini semakin banyak dijumpai tindakan atau perilaku manusia yang keluar dari batas-batas moral. Salah satunya adalah pornografi, yaitu hasil tindakan dengan cara mengeksplotitasi sebagian atau keseluruhan tubuh dengan tujuan untuk merangsang nafsu syahwat. Pornografi dapat ditunjukkan melalui berbagai media, baik secara visual, audio, audio visual maupun tulisan. Dengan demikian suatu tindakan dapat digolongkan sebagai bentuk pornografi apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: (1) unsur tindakan, (2) unsur tujuan yang diarahkan untuk merangsang nafsu syahwat, dan (3) unsur hasil tindakan.
Persoalan pornografi akhir-akhir ini banyak dibicarakan, terutama sejak penggodokan Rencana Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). RUU ini banyak ditentang, tetapi juga banyak yang setuju untuk diundangkan. Pihak-pihak yang pro dan kontra, masing-masing memiliki alasan-alasan yang logis dan konkret sesuai dengan latar belakang budaya, tradisi, profesi dan problema masa depan bangsa. Substansi persoalannya terletak pada seberapa jauh signifikansi pemberlakuan undang-undang ini bagi keberlangsungan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Apabila undang-undang ini memang benar-benar penting mengapa harus ditentang? Dan apabila memang tidak penting, mengapa harus diundangkan?

Pornografi sebagai Industri

Pornografi yang semula hanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dewasa ini telah berkembang menjadi industri. Dalam berbagai bentuknya, pornografi telah diproduksi secara masal dan dipasarkan secara umum dengan harga terjangkau, sehingga setiap orang dapat dengan mudah mendapatkannya. Saat ini betapa mudah untuk mendapatkan VCD porno, tabloid dengan gambar-gambar seronok atau cerita-cerita yang syur. Belum lagi hampir setiap hari di televisi ditayangkan adegan-adegan vulgaar pada sinema-sinema atau film.
Industri pornografi dilakukan searah dengan perkembangan kebutuhan manusia akan kepuasan. Kebutuhan akan kepuasan adalah jenis kebutuhan psikologis yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain kebutuhan fisik sandang, pangan dan papan. Pemenuhan kebutuhan kepuasan dilakukan oleh manusia dengan berbagai cara, baik dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Cara yang dilakukan pun sangat bervariatif, mulai dari cara-cara yang religius hingga yang paling profan sekalipun. Melalui cara-cara religius, manusia melakukan berbagai tindakan menyembah dan atau persembahan terhadap Tuhan seperti bertapa, bersemedi, berzikir, sembahyang, sholat dan lain-lain. Pada satu sisi tindakan demikian memiliki makna dogmatis-religius. Namun di sisi lain terdapat ekses berupa rasa puas atau katarsis sehingga terpenuhi kebutuhan kepuasan. Adapun dengan cara-cara yang profan dapat dilakukan melalui berkesenian, menyaksikan pertunjukan karya seni, bersenda gurau, diskusi, berhubungan sex, menyaksikan gambar-gambar porno dan lain sebagainya.
Kalangan pengusaha industri pornografi sangat sadar akan hal tersebut di atas. Kebutuhan kepuasan akhirnya menjadi segmen pasar yang membuka peluang usaha industri yang satu ini. Keduanya kemudian bersimbiosis menjadi lingkaran setan yang semakin kabur batas-batas siapa yang memulai dan siapa yang mengakhiri. Selama ada industri pornografi, maka pemenuhan kebutuhan pencapaian kepuasan akan dapat dicapai melalui produk-produk pornografi. Dan, selama masih ada kebutuhan pencapaian kepuasan, maka akan selalu terbuka peluang bagi berlangsungnya usaha industri pornografi.

Pornografi vs Moralitas Bangsa

Benar adanya; pornografi dapat merusak moral bangsa. Tetapi sesungguhnya hal tersebut tidak berada dalam keniscayaan. Ini persis seperti peringatan pemerintah di dalam bungkus rokok: “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”. Merokok memang dapat menyebabkan orang menderita sakit. Tetapi merokok tidak selalu menyebabkan orang menderita sakit. Dan orang yang tidak merokok juga potensial menderita sakit. Substansinya adalah pornografi dapat menjadi salah satu penyebab bagi rusaknya moral bangsa, tetapi bukan satu-satunya. Sebab, moralitas bangsa tidak sekedar berakar pada persoalan cara pandang terhadap hal-hal yang bersifat porno. Cara pandang seperti ini sangat penting untuk direnungkan lebih jauh agar kita tidak menjadi bangsa yang latah.
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia masih banyak aspek moral bangsa yang perlu dibenahi. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, kita masih banyak menemukan praktek-praktek diskursus yang dilakukan oleh individu, kelompok sosial atau bahkan lembaga pemerintah. Pada tataran pribadi maupun kelompok sosial masih banyak dijumpai perilaku-perilaku negatif seperti kekerasan terhadap wanita dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kebencian terhadap orang atau kelompok lain yang tidak sependapat dengan diri atau kelompok sendiri, tindakan main hakim sendiri, kerusuhan rasial, pertentangan antar kelompok kepentingan, pelecehan seks, perkorasan, korupsi recehan di SPBU, maling, copet, garong, dan masih banyak lagi. Sedangkan dalam tataran pemerintahan masih terjadi praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme, perseteruan politik, backing politik, penyuapan, politik uang dan lain-lain.
Semua itu termasuk dalam ranah moralitas bangsa yang harus diperbaiki. Kalau mau adil, mestinya kita tidak hanya sekedar melakukan kampanye anti pornografi. Kita juga harus melakukan kampanye anti kekerasan terhadap wanita dan anak, anti kekerasan dalam rumah tangga, anti kebencian terhadap orang atau kelompok lain yang tidak sependapat dengan diri atau kelompok sendiri, anti tindakan main hakim sendiri, anti kerusuhan rasial, anti pertentangan antar kelompok kepentingan, anti pelecehan seks, anti perkorasan, anti korupsi recehan di SPBU, anti maling, anti copet, anti garong, anti penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme, anti perseteruan politik, anti backing politik, anti penyuapan, anti politik uang dan lain-lain. Undang-undangnya pun perlu ditambah dengan Undang-Undang Anti Kekerasan terhadap Wanita dan Anak, Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Anti Kebencian terhadap Orang atau Kelompok Lain yang tidak Sependapat dengan Diri atau Kelompok Sendiri, Undang-Undang Anti Tindakan Main Hakim Sendiri, Undang-Undang Anti Kerusuhan Rasial, Undang-Undang Anti Pertentangan antar Kelompok Kepentingan, Undang-Undang Anti Pelecehan Seks, Undang-Undang Anti Perkorasan, Anti Korupsi Recehan di SPBU, Undang-Undang Anti Maling, Undang-Undang Anti Copet, Undang-Undang Anti Garong, Undang-Undang Anti Penyalahgunaan Wewenang dan Kekuasaan, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Kolusi, Undang-Undang Anti Nepotisme, Undang-Undang Anti Perseteruan Politik, Undang-Undang Anti Backing Politik, Undang-Undang Anti Penyuapan, Undang-Undang Anti Politik Uang dan lain-lain.
Beberapa persoalan di atas hendaknya menjadi renungan bersama guna menciptakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera tanpa meninggalkan kondisi dinamis yang terus harus diupayakan demi mencapai cita-cita proklamasi sebagaimana telah diamanatkan oleh para fonding fathers negara kita. Dengan kata lain, untuk mencapai tatanan negara yang kuat dan dinamis jangan sekedar dininabobokan dengan hal-hal kontroversi yang justru akan menyebabkan melemahnya semangat persatuan dan kesatuan nasional yang tengah porak-poranda seperti sekarang ini. Mestinya saat sekarang kita harus segera menata diri dan berjuang serta menciptakan konstruksi pembangunan di masa depan Indonesia dengan segala potensi yang kita miliki dengan tetap mengedepankan sikap-sikap santun yang merupakan salah satu ciri adat bangsa ketimuran.

Pornografi vs Tradisi dan Tindakan Estetik

Pornografi adalah hasil dari tindakan mengeksploitasi sebagian atau seluruh tubuh manusia dengan tujuan untuk menumbuhkan rangsangan seksual. Dalam kehidupan sosial kita ternyata banyak dijumpai tradisi yang sadar atau tidak sadar dapat dikategorikan “mengeksploitasi sebagian atau seluruh tubuh manusia”. Sebagai contoh: kostum pengantin model basahan, pertunjukan tari bedhaya dan srimpi yang menggunakan kostum mekak, pertunjukan lengger yang menggunakan angkin, pakaian kebaya yang menggunakan kuthu baru atau kostum lancingan di desa-desa adalah jenis-jenis tradisi Jawa yang dapat dikategorikan “dengan sengaja mempertontonkan” bagian dada sebagai salah satu sarana pemikat sajian pertunjukan. Demikian pula bikini yang merupakan kostum standar pada olahraga renang dengan jelas menampakkan lekuk-liku bagian tubuh pemakainya. Lebih jauh dapat dilihat artefak sejarah purbakala berupa lingga dan yoni yang secara wadag dapat ditemukan di Candi Cetha dan Candi Sukuh dalam bentuk alat kelamin sebagai penggambaran kesuburan.
Dalam konteks RUU APP, semua contoh kasus di atas dapat digolongkan ke dalam pornografi dan pornoaksi yang menjadi substansi RUU tersebut. Pertanyaannya adalah, akankah perang terhadap pornografi dan pornoaksi akan berakibat mematikan tradisi dan kebudayaan? Apabila jawabannya, “ya”, maka ini merupakan langkah mundur dari peradaban manusia Indonesia. Perang terhadap pornografi dan pornoaksi yang membabi buta akan mengakibatkan terbunuhnya kebebasan ekspresi dan kreativitas masyarakat yang dituangkan melalui berbagai media estetik, tradisi dan kebudayaan. Bangsa Indonesia akan terkena sindrom yang bermuara menjadi bangsa yang loyo, serba salah dan tidak produktif.
Perang terhadap pornografi dan pornoaksi dapat saja dilakukan terhadap bentuk-bentuk produksi masal yang ditujukan untuk mengubah opini publik tentang standar nilai moral, etika dan kesusilaan masyarakat. Perang terhadap pornografi dan pornoaksi juga dapat dilakukan terhadap individu atau sekelompok orang yang dengan sengaja mengeksploitasi tubuh atau sebagian tubuh untuk kepentingan pencapaian kenikmatan seksual di depan umum. Dua hal ini sama-sama memiliki dampak negatif terhadap moral, etika dan susila yang membahayakan kepentingan umum.
Hal yang perlu disadari bersama adalah bahwa imajinasi keindahan seksual tidak terbatas pada obyeknya (bagian tubuh vital manusia). Imajinasi berada dalam tataran kerja otak yang melakukan pembayangan terhadap obyek dengan segala sensasinya. Imajinasi “kotor” (Jawa: lékoh) tentang keindahan seks pada diri seseorang tidak terbatas pada obyek yang masuk ke dalam kategori pornografi maupun pornoaksi. Seorang laki-laki bisa saja membayangkan keindahan seks terhadap wanita berjilbab atau bahkan kepada orang yang tidak pernah ditemui, binatang atau benda-benda tertentu yang dapat digunakan untuk pencapaian katarsis. Dengan demikian tanpa perilaku pornoaksi dan produk-produk pornografi pun, persoalan etika, moral dan kesusilaan belum akan tuntas selagi manusia masih dikaruniai nafsu seks. Ini merupakan salah satu karunia Tuhan yang harus disyukuri bersama melalui tindakan atau perilaku yang positif.

Perlunya Pendidikan Moral Bangsa

Pendidikan meliputi keseluruhan tingkah laku manusia yang dilakukan demi memperoleh kesinambungan, pertahanan dan peningkatan hidup. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dimaksudkan bukan sekedar proses pengajaran saja, melainkan juga meliputi pengasuhan, pemberian bimbingan serta pendidikan watak dan budi pekerti yang kesemuanya merupakan elemen yang sangat penting dalam pembangunan karakter bangsa. Artinya, pendidikan dilaksanakan bukan saja sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sebagai usaha membangun moral peserta didik yang diarahkan mampu menjadi manusia seutuhnya yang selain memiliki pengetahuan dan ketrampilan, juga memiliki watak dan budi pekerti yang luhur.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (ayat 4).
Dalam proses pembentukan bangsa yang berkepribadian, perlu diupayakan model pendidikan kebangsaan, yaitu pelaksanaan pendidikan yang menciptakan manusia yang cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur dengan tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Pendidikan model demikian telah lama dilakukan oleh Jepang pasca peristiwa bom atom di Hiroshima-Nagasaki. Bangsa Jepang yang disekolahkan di luar negeri dibekali jiwa patriotisme yang kuat agar mereka setelah selesai pendidikan kembali untuk membangun negaranya. Setiap orang yang menjalankan pendidikan kebangsaan itu pertama-tama harus mempunyai keyakinan kebangsaan. Dengan ditambahnya kecintaan pada bangsa, akan lebih dalam dan lebih tandas persamaan-persamaan perasaan dan kemauan di dalam dirinya sehingga terjadilah rasa dan tekad yang satu. Yaitu tekad yang tidak dapat dipatahkan kekuatan-kekuatan manusia dalam tujuannya kepada terwujudnya hidup bangsa yang terhormat, bangsa yang hidup sama tinggi dan sama rendah dengan bangsa lain dan menjalankan kewajibannya menjunjung tinggi bendera kemanusiaan.
Model pendidikan seperti tersebut di atas sangat penting artinya mengingat Indonesia saat sekarang tengah berada dalam titik terendah. Secara nyata, betapa bangsa Indonesia sekarang begitu mudah dihasut untuk melakukan hal-hal yang destruktif yang merongrong kewibawaan nasional. Pertikaian antar kelompok, terorisme yang mengatasnamakan kepentingan agama, dan termasuk di dalamnya isu tentang pornografi dan pornoaksi, telah cukup untuk mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan nasional. Bahkan, isu demokrasi yang seharusnya memberikan angin segar bagi proses berbangsa dan bernegara, telah mengakibatkan runtuhnya fondasi pembangunan yang telah dicanangkan selama lebih dari 50 tahun. Akibatnya, bangsa Indonesia banyak dicibir oleh bangsa-bangsa lain. Pada saat-saat seperti ini perlu segera dibangkitkan sikap patriotisme dan nasionalisme guna mewujudkan kembali kepribadian Indonesia yang sudah terkoyak-moyak.
Pendidikan budi pekerti di sekolah-sekolah perlu menjadi prasyarat kenaikan kelas dan kelulusan siswa. Ini penting artinya sebagai langkah antisipasi rusaknya moral bangsa di masa depan yang diakibatkan oleh perkembangan zaman. Pendidikan budi pekerti dilaksanakan untuk menciptakan moral keindonesiaan, yakni moral yang membumi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian peserta didik pada saatnya akan mampu menjadi manusia seutuhnya, baik dalam tataran sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia Indonesia adalah makhluk bertuhan yang wajib menganut salah satu agama sebagai pakaian dalam hidupnya. Pelaksanaan agama merupakan konsekuensi logis karena manusia adalah makhluk Tuhan. Pada saat manusia menyembah Tuhan, manusia yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan manusia. Konsekuensinya manusia harus tunduk kepada aturan yang digariskan Tuhan. Dalam tataran sebagai makhluk sosial, manusia Indonesia didasari oleh moral bhineka tunggal ika yang berkewajiban saling menghormati dan menghargai perbedaan.
Dalam konteks kebhinekaan ini, isu tentang pornografi dan pornoaksi seharusnya ditanggapi secara dewasa. Tidak main tabrak yang sekedar mendahulukan emosi. Persoalan pornografi dan pornoaksi pada prinsipnya dapat dikelola lewat moral setiap individu dalam masyarakat. Apabila etika, moral dan kepribadian bangsa Indonesia tetap berjalan dalam ranah budaya ketimuran, niscaya isu tentang pornografi dan pornoaksi tidak perlu menjadi gempar seperti sekarang ini. Oleh karena itu perlu dipertanyakan, perkembangan pornografi dan pornoaksi yang mengakibatkan rusaknya moralitas bangsa, atau moralitas bangsa yang telah rusak sehingga memberi peluang bagi berkembangnya pornografi dan pornoaksi di masyarakat???

MENUMBUHKAN KESADARAN BUDAYA BANYUMAS UNTUK SONGSONG PEMBAHARUAN


Baca Selengkapnya...
Pertanyaan yang pertama kali muncul ketika membaca topik yang disodorkan oleh Panitia adalah, “Apakah yang dimaksud dengan Banyumas?” Apakah berarti wilayah? Apakah berati manusia? Apakah berarti pemerintahan? Setelah melewati saat-saat merenung, saya menemukan jawaban yang menurut saya paling tepat. Banyumas adalah imajinasi yang diawali oleh ide atau gagasan yang datang dari dalam otak manusia. Artinya, pokok pangkal ada atau tidak ada Banyumas ternyata bersumber dari otak manusia. Berawal dari otak inilah kemudian muncul gagasan tentang wilayah, tentang manusia, tentang peradaban, tentang nilai, tentang kebudayaan. Semua itu kemudian terangkum menjadi kekuatan cipta, rasa dan karsa dalam bentuk imajinasi, yang kemudian direpresentasikan melalui berbagai ragam perilaku dengan sentuhan nilai etik, nilai estetik dan nilai kemanusiaan yang berlaku secara lokal dan terbatas. Maka, kemudian lahirlah kebudayaan Banyumas yang bersumber dari tata nilai dan kebiasaan-kebiasaan hidup sebagaimana tercermin pada bahasa, kesenian, sistem religi, adat-istiadat dan lain-lain.

Kebudayaan Banyumas lahir di tengah-tengah jagad kehidupan sekelompok masyarakat yang hidup dengan pola tradisional-agraris, jauh dari hegemoni kekuasaan kraton. Sebagai ragam kebudayaan yang lahir di tengah kelompok masyarakat petani, kebudayaan Banyumas memiliki tipikal sederhana, bersahaja dan egaliter. Dalam pertumbuhannya, kebudayaan Banyumas mengalami tahapan-tahapan cultural encounter dengan berbagai ragam kebudayaan pendatang, antara lain: (1) kebudayaan Jawa, (2) kebudayaan Sunda, (3) Indianisasi (Hindu-Budha), (4) jaringan Asia (Islam dan Cina), dan (5) pembaratan (kolonial). Semua itu berpadu dalam satu osmosis yang paling tidak dapat dibedakan menjadi tiga fenomena, yaitu: (1) imposisi budaya, (2) asimilasi budaya, dan (3) adaptasi budaya. Imposisi budaya terjadi ketika kebudayaan asing berperan lebih dominan terhadap kebudayaan lokal yang mengakibatkan kebudayaan lokal semakin lama kian terkikis habis atau tergeser ke tepi hingga akhirnya mengalami kepunahan. Asimilasi budaya terjadi ketika nilai-nilai kebudayaan asing berkorelasi dengan nilai-nilai lokal tanpa meninggalkan wujud aslinya. Sedangkan adaptasi budaya terjadi ketika nilai-nilai pada kebudayaan asing diadopsi sebagai bagian tak terpisahkan dari nilai lokal.

Pergulatan budaya yang demikian ini masih dan akan terus terjadi sepanjang sebuah bangsa masih mengadakan kontak dengan bangsa lain. Terlebih lagi perubahan jaman yang telah mencapai tahap globalisasi, membawa akibat terjadinya konstelasi tanpa batas (borderless constelation) antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain di seluruh belahan dunia. Peluangnya sama, yaitu terjadi tiga peluang: imposisi, asimilasi atau adaptasi. Tinggal mana yang lebih kuat, apakah kebuayaan asing, kebudayaan lokal atau keduanya sama-sama kuat. Masing-masing membawa konsekuensi logis terhadap eksistensi kebudayaan lokal dan masyarakat pendukungnya.
Kesadaran akan Idenitas Budaya

Usaha mewujudkan identitas kebudayaan lokal dewasa ini telah menjadi gejala yang semakin nyata, di berbagai belahan dunia. Misalnya di Jepang, desakan untuk moderenisasi sebagai suatu Westernisasi menimbulkan tiga tanggapan yang ditandai dengan munculnya isu-isu seperti kokuminsei (karakter nasional), kokusui (inti sari nasional), kokutai (struktur nasional), dan bahkan kokugaku yang mempunyai pengertian fraksi kanan, konservatif atau seorang reaksioner (Robert M. Bellah, 1999). Semua ini merupakan wujud kesadaran budaya yang melahirkan pemikiran perlunya usaha konkret menciptakan ketahanan budaya tanpa harus steril dari pengaruh asing. Jika modernisasi berjalan begitu saja tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal, niscaya perubahan yang terjadi akan tercerabut dari akar budaya masyarakatnya.

Di Jawa Tengah, tumbuhnya kesadaran akan identitas budaya pernah digulirkan oleh Gubernur H. Ismail pada era tahun 1980-an melalui konsep Identitas Jawa Tengah dengan berasumsi bahwa perkembangan menjadi lebih baru, menjadi lebih maju, menjadi lebih kaya, harus dilakukan tanpa kehilangan identitas, tanpa kehilangan kepribadian, tanpa kehancuran dasar kultural (Ismail, 1989:15). Pemikiran H. Ismail didasarkan pada fakta bahwa dalam kehidupannya, manusia Jawa senantiasa memiliki the within forces yang meliputi sikap mental, nilai hidup, cara berpikir, cara merasa, cara bertindak dan cara kerja, logika, estetika dan etika. The within forces tidak lain adalah nilai-nilai ke-Jawa-an yang merupakan warisan nenek-moyang.

Bagi kebudayan Banyumas, substansi perjuangan identitas diarahkan pada terciptanya citra dan karakter positif baik dari sisi kewilayahan maupun manusianya tanpa harus alergi terhadap perubahan. Dengan kata lain melalui perjuangan identitas, Banyumas harus lebih maju tanpa meninggalkan karakter budayanya yang terbuka (exposure), cablaka (transparancy) dan dinamis. Sebagai sebuah perjuangan, pastilah harus disertai dengan usaha (effort), perlawanan (resistensi) dan adanya pertahanan (defens) yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pendukung kebudayaan Banyumas. Dengan demikian Banyumas akan mencapai wujud sebagai sebuah kekuatan yang memiliki daya tahan atas terpaan nilai-nilai asing yang terus-menerus membanjiri kehidupan sosial masyarakat Banyumas.

Menciptakan Kesadaran Budaya

Kesadaran budaya bukan diciptakan oleh arus besar kebudayaan, melainkan diawali dari setiap diri pribadi manusia Banyumas. Ketika seseorang yang mengaku menjadi orang Banyumas tetapi malu berbahasa Banyumasan atau merasa ketinggalan jaman ketika menonton lengger, maka artinya ia belum mampu menjadi orang Banyumas. Ia tetaplah seorang asing di negeri sendiri. Sikap semacam itu akan mengakibatkan perasaan keterasingan di lingkungan. Seorang warga Banyumas sudah semestinya menanamkan pada diri sendiri untuk memiliki rasa handarbeni (sense of belonging), rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap aspek-aspek kearifan lokal Banyumas. Perasaan seperti itu dapat diawali dengan bertanya pada diri sendiri, “Siapa saya?” Jawaban yang diperoleh adalah tentang keadaan diri dan lingkungan sosial budaya yang menjadi tempat bernaung. Berdasarkan pertanyaan itu, paling tidak ada tindakan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Reposisioning. Reposisioning adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menempatkan diri dalam posisi yang benar, posisi yang seharusnya. Dalam konteks perkembangan sosial budaya, betapa banyak tawaran ragam kebudayaan asing yang menyilaukan mata. Semua itu telah membuat mata kita ”rabun”, tidak mampu memandang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Melalui reposisioning, maka kita akan back to basic terhadap kebudayaan milik sendiri yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apabila hal itu dilakukan, maka kita akan melihat betapa ragam kearifan lokal Banyumas, memiliki kekuatan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan mainstream dalam kehidupan politik, eskonomi dan sosial-budaya. Semua itu akan menjadi beteng budaya yang sangat kuat dalam mengantisipasi kekuatan-kekuatan asing yang menerpa kebudayaan lokal.

2. Menyadari kesalahan permanen. Setiap orang memiliki kesalahan permanen (Banyumas: angleh atau sangladan) yang menjadi trade mark negatif bagi dirinya. Sebagai contoh: orang itu pandai, tetapi sayang lebih Barat daripada orang Barat. Dalam wacana menumbuhkan kesadaran budaya, setiap angleh yang tidak selaras dengan kultur lokal adalah kesalahan permanen yang harus dapat diminalisir atau bahkan dihapus sama sekali. Dengan demikian dalam hidupnya akan menggunakan aspek-aspek kebudayaan lokal secara lebih dominan.

3. Berpikir positif. Dalam usaha menumbuhkan kesadaran budaya setiap orang harus senantiasa berpikir positif tentang segala sesuatu yang melekat di dalam kultur lokal. Setiap fenomena dan atau peristiwa budaya harus dapat dilacak sejauh mungkin nilai-nilai yang mendasarinya, sehingga akan diperoleh titik temu antara moral, logika dan rasa. Sebagai contoh, seseorang yang ngalap berkah di makam-makam kuno, seringkali dianggap sebagai perilaku syirik atau gugon-tuhon. Namun ternyata dari sisi logika dapat diperoleh jawaban logis, bahwa setiap orang memiliki kekuatan yang disebut eter, yang akan tetap hidup sekalipun orang itu sudah meninggal. Kekuatan eter itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang dalam mencapai cita-cita tertentu. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai totalitas kesadaran budaya diperlukan tahapan laku (tindakan) ning (menjernihkan pikiran) dan neng (konsentrasi). Melalui tahapan demikian, maka kita akan dapat menyusuri sejauh mungkin logika sehat orang-orang Banyumas pada masa lalu yang menjadi alasan atas tindakan-tindakan budaya yang banyak di antaranya masih dapat dijumpai hingga saat sekarang.

Manfaat Kesadaran Budaya

Pencapaian totalitas kesadaran budaya sangat bermanfaat bagi keutuhan diri seseorang dan dapat diberdayakan ke dalam berbagai tindakan positif.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Salim, 2002, Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Robert M. Bellah, 1999, Cultural Identity and Asian Modernization, Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University.

Ismail, 1989, “Naskah Pidato Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah”, disampaikan pada Pembukaan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Menengah Perguruan Tinggi dan Swasta se-Wilayah B, diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro Semarang, di Bandungan-Ambarawa, tanggal 17 Nopember 1989.

MENCARI (CARI) MAKNA JUMENENGAN JOKO KAHIMAN


Baca Selengkapnya...
Tanggal 27 Romadhon memiliki makna yang sangat penting bagi sejarah Kabupaten Banyumas. Pada tanggal itu kurang lebih 424 tahun yang lalu konon Sultan Hadiwijaya di Negeri Pajang mengangkat Joko Kahiman menjadi Adipati Wirasaba, menggantikan mertuanya, Kanjeng Adipati Warga Utama I yang telah wafat pada peristiwa Sabtu Pahing.
Joko Kahiman yang ‘hanya’ anak menantu dinobatkan menjadi penguasa Wirasaba dengan bergelar Kanjeng Adipati Warga Utama II. Dan, dengan bijaksana ia kemudian membagi Wirasaba menjadi empat kadipaten, yakni Wirasaba, Banjarpetambakan, Banyumas. Atas inisiatif itulah, kemudian Joko Kahiman juga diberi julukan Adipati Mrapat.
Pada saat ini peristiwa jumenengan Joko Kahiman tidak banyak dikenal, bahkan oleh masyarakat Banyumas sendiri. Kenyataan demikian tidak sepenuhnya salah. Karena peristiwa pengangkatan founding father-nya rakyat Banyumas tidak masuk dalam catatan sejarah. Bahkan karena itu pula, hingga saat ini masih terjadi silang pendapat mengenai Hari Jadi Kabupaten Banyumas.
Tentang silang pendapat mengenai Hari Jadi Kabupaten Banyumas bukanlah hal penting yang perlu dibahas di sini. Yang lebih penting adalah bahwa peristiwa pengangkatan Joko Kahiman telah menjadi cikal-bakal lahirnya Kabupaten Banyumas yang masih eksis hingga abad millenium ini. Ini patut kita renungkan. Sebab setelah diangkat, Joko Kahiman tidak mabuk kekuasaan. Dengan bijaksana, ia kemudian membagi wilayah yang mestinya menjadi kekuasaannya itu, untuk ketiga saudaranya yaitu Warga Wijaya, Wirayuda dan Wira Utama.
Pasti ada alasan gumathok, mengapa Joko Kahiman membagi Wirasaba menjadi empat wilayah kekuasaan. Demikian pula ketika ia memilih membabad hutan Mangli untuk dijadikan sebagai wilayah kekuasaannya yang kemudian dikenal dengan nama Banyumas. Semua itu menunjukkan kedewasaan sikap (kata lain dari kecerdasan emosi/EQ) di dalam diri Joko Kahiman.
Ada proses penyadaran yang patut dihargai, dijunjung tinggi, dari seorang manusia biasa yang tidak lepas dari nafsu-nafsu dan keinginan-keinginan. Bahkan lebih hebat dari Puntadewa yang menyerahkan Amarta karena kalah bermain dadu. Atau Ki Ageng Mangir yang merelakan dirinya dibunuh oleh Sultan Agung di negeri Mataram. Karena penyerahan Amarta oleh Puntadewa merupakan akibat dari kekalahan berjudi, sementara penyerahan diri Ki Ageng Mangir didahului oleh tipu muslihat Rara Pambayun.
Dalam konteks perjalanan sejarah perkembangan kebudayaan Banyumas, kasus Joko Kahiman patut diteladani oleh siapa pun, hingga kapan pun. Kebudayaan Banyumas yang tumbuh dari bawah, dijiwai kultur tradisional-agraris yang jauh dari hegemoni kraton, telah menyisakan perilaku masyarakatnya yang nrima ing pandum, exposure (terbuka) dan apa adanya (cablaka). Inisiatif membagi kekuasaan Wirasaba bagi ketiga saudaranya di samping untuk dirinya sendiri benar-benar mencerminkan ketiga sikap batin tersebut.
Sebagai seorang putra mantu, Joko Kahiman memiliki rasa-rumangsa yang demikian tebal dengan tidak ngukuhi hak yang telah diterima dari Pajang. Ia begitu nrima ing pandum, mengambil sebagian wilayah Wirasaba yang berupa hutan untuk dibabad menjadi sebuah kadipaten.
Ia juga demikian terbuka terhadap hadirnya ketiga saudaranya untuk ambil bagian dalam proses kekuasaan. Sikap demikian hanya mungkin dilakukan oleh seorang pemimpin bijaksana, bukan seorang oportunis yang menunggu kelengahan lawan. Seorang Joko Kahiman pastilah berpikir bahwa power sharing tidak akan mengurangi kewibawaan dan martabat dirinya sebagai seorang pengageng.
Di sisi lain Joko Kahiman secara elegan telah menunjukkan sikap apa adanya (cablaka) dengan cara menyampaikan anugrah yang telah diterima dari Pajang serta keinginan dirinya untuk secara arif membagi kekuasaan Wirasaba menjadi empat bagian.
Pada masa sekarang ini, sikap nrima ing pandum, exposure dan cablaka yang ditunjukkan Joko Kahiman perlu dihadirkan kembali dalam kerangka pemerintahan negara kesatuan. Proses kesadaran semacam itu perlu menjadi dasar sikap setiap pejabat pemerintahan. Terlebih lagi setelah diberlakukannya Otonomi Daerah. Setiap pribadi “pengageng” perlu senantiasa membangun iklim sejuk demi tercapainya security and prosperity seluruh rakyat. Apabila spirit kultural semacam ini ditumbuhkembangkan secara proporsional, maka Banyumas yang semula sekedar dipandang daerah kelas dua, pada saatnya dapat menjadi spirit kultural dalam skala yang lebih luas. Dengan demikian Banyumas tidak sekedar menjadi spirit lokal, tetapi dapat tumbuh berkembang meng-Indonesia, bahkan Banyumas yang mendunia.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN KESENIAN GUNA MEMBANGUN IDENTITAS BUDAYA BANYUMAS


Baca Selengkapnya...
Mengukuhkan Identitas Kebudayaan Banyumas

Pembangunan kebudayaan lokal dewasa ini telah menjadi gejala yang semakin nyata, di berbagai belahan dunia. Pada umumnya, pembangunan kebudayaan lokal diarahkan bagi tercapainya identitas suatu komunitas masyarakat atau bangsa. Misalnya di Jepang, desakan untuk moderenisasi sebagai suatu Westernisasi menimbulkan tiga tanggapan yang ditandai dengan munculnya isu-isu seperti kokuminsei (karakter nasional), kokusui (inti sari nasional), kokutai (struktur nasional), dan bahkan kokugaku yang mempunyai pengertian fraksi kanan, konservatif atau seorang reaksioner.[1] Semua ini merupakan suatu bentuk sintesa dalam wacana modernisasi yang sering diartikan sebagai Westernisasi akan perlunya usaha konkret guna menciptakan ketahanan budaya tanpa harus steril dari pengaruh asing. Apabila modernisasi berjalan begitu saja tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal, niscaya perubahan yang terjadi akan tercerabut dari akar budaya masyarakatnya.
Di Jawa Tengah, tumbuhnya kesadaran akan identitas budaya pernah digulirkan oleh Gubernur Ismail pada era tahun 1980-an melalui konsep Identitas Jawa Tengah. Pada salah satu pidatonya, Ismail mengungkapkan persoalan identitas, sebagai berikut:

"Sekali lagi, akulturasi dan enkulturasi (sic!), adalah sendi-sendi pokok di dalam kehidupan sosial budaya kita. Kita akan berkembang menjadi lebih baru, menjadi lebih maju, menjadi lebih kaya, akan tetapi tanpa kehilangan identitas, tanpa kehilangan kepribadian, tanpa kehancuran dasar kultural."[2]

Petikan naskah pidato di atas menunjukkan adanya upaya Pemerintah Propinsi/Dati I Jawa Tengah agar dalam wacana persilangan budaya, masyarakat Jawa Tengah tidak kehilangan identitas, kepribadian, serta terjadinya kehancuran dasar kultural. Pada bagian lain dari naskah tersebut dijelaskan tentang the within forces dari kehidupan manusia yang meliputi sikap mental, nilai hidup, cara berpikir, cara merasa, cara bertindak dan cara kerja, logika, estetika dan etika. The within forces tidak lain adalah nilai-nilai ke-Jawa-an yang merupakan warisan nenek-moyang. Dalam kacamata pandang wawasan identitas Jawa Tengah diharapkan keseluruhan aspek dari the within forces tersebut dapat senantiasa terwujud pada perilaku, karakter dan tata kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Tengah.
Banyumas sebagai salah satu kawasan budaya[3] di luar konteks kebudayaan Jawa (kraton), kiranya sangat perlu mengukuhkan dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Ini diperlukan adanya perjuangan (struggle) membangun identitas sebagai bentuk resistensi sekaligus reaksi atas kekuatan-kekuatan dari luar. Perjuangan demikian terlebih dahulu harus didasari oleh proses kesadaran sebagai wong Banyumas guna mengukuhkan diri sebagai sebuah bangsa yang berkarakter.
Usaha perjuangan identitas Banyumas masa kini tentu saja berbeda masa lalu yang lebih dibangun oleh semangat kerakyatan dari sebuah komunitas masyarakat pinggiran yang berpola kehidupan tradisional-agraris. Identitas yang dibangun saat ini adalah Banyumas sebagai kawasan budaya yang tidak alergi terhadap perubahan. Banyumas yang lebih maju, tanpa meninggalkan karakter budayanya yang exposure (terbuka), cablaka (transparan) dan dinamis. Pola-pola impian masa depan seperti inilah yang perlu digelorakan untuk mewujudkan Banyumas yang berkarakter dan bermartabat.
Perjuangan mewujudkan kembali identitas Banyumas memang layak dilakukan. Hal ini mengingat dalam perjalanan hidupnya, kultur Banyumas sejak lama senantiasa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada masa kejayaan kerajaan (Jawa), kebudayaan Banyumas lebih berada dalam posisi sub-ordinasi sebagai sub-kultur dari kebudayaan Jawa yang dikembangkan di wilayah negarigung. Sebagai wilayah sub-kultur, pertumbuhan kebudayaan Banyumas berada dalam determinasi, yang dapat dirasakan dalam ranah psiko-sosial maupun sosial-psikologis. Dampak determinasi dalam praktek kehidupan sosial, mungkin lebih dirasakan hanya saat peristiwa berlangsung. Yang paling parah adalah dampak psikologis, karena terjadi pada tataran alam bawah sadar yang memungkinkan berlangsung dalam tempo yang sangat panjang.
Ketika kekuasaan kraton melemah, ternyata tidak banyak mengubah keadaan. Determinasi terhadap kebudayaan Banyumas kemudian datang dari pengaruh asing yang datang melalui era modernismenya. Dalam konteks ini, yang dirambah arus modernisasi tidak hanya Banyumas, tetapi lebih dalam konteks Indonesia. Seperti yang diungkapkan Ninok Leksono, di tengah kepungan perubahan global terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap Indonesia, antara lain: (1) pengaruh sosial politik dunia, (2) pengaruh ekonomi dunia, (3) pengaruh teknologi mutakhir, dan (4) pengaruh globalisasi.[4] Keempat pengaruh ini juga terjadi di Banyumas dan terbukti mampu mengubah berbagai sisi dari tatanan kehidupan masyarakat setempat.
Berbagai macam determinasi terhadap eksistensi kebudayaan Banyumas sesungguhnya tidak begitu saja menghilangkan warna dan identitas ke-Banyumas-an. Di tengah kehidupan masyarakat Banyumas masih bisa ditemukan puing-puing atau serpihan nilai-nilai yang memungkinkan dibangun kembali menjadi semangat yang relevan untuk jaman sekarang. Kesadaran penginyongan, misalnya, yakni kesadaran kolektif orang Banyumas sebagai komunitas non-priyayi bisa dibangun menjadi semangat kerakyatan, hingga saat ini masih tumbuh subur di lingkungan kehidupan sehari-hari masyarakat Banyumas. Ahmad Tohari bahkan secara tegas mengemukakan bahwa jiwa penginyongan, bila dikelola dan dikembangkan secara baik dapat mengikis budaya feodal Jawa yang harus sudah ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan pembangunan demokrasi[5]. Ini disebabkan akar kebudayaan Banyumas dibangun dari kehidupan rakyat jelata yang dijiwai oleh sikap jujur, kebersamaan, kesahajaan dan keterbukaan.
Membangkitkan kebanggaan Banyumas yang telah lama runtuh memang tidaklah mudah. Namun kesadaran individu maupun kolektif wong Banyumas yang lambat laun mulai tumbuh dapat menjadi modal yang sangat berharga untuk membangun serpihan-serpihan tersebut ke dalam sebuah ‘bangunan’ identitas Banyumas dengan warna kekinian. Usaha membangkitkan kembali identitas Banyumas tidak lain adalah membangkitkan totalitas karakter yang tinggal menetap di dalam setiap diri pribadi masyarakat Banyumas dalam konteks kebudayaan dan peradaban masa kini dan masa yang akan datang. Nilai-nilai budaya sebagaimana tercermin melalui ide-ide, tindakan maupun hasil karya dari tindakan diharapkan dapat ditampakkan pada ‘tampilan perwajahan’ yang dapat diketahui kehadirannya melalui panca indera serta keseluruhan karakter yang lebih bersifat psikologis. Dengan demikian Banyumas sebenarnya bukan sekedar menunjuk wilayah, tetapi juga manusia, sekaligus mind set manusia yang menghuni wilayah tersebut.
Citra dan karakter kebudayaan Banyumas sebagai kebudayaan kaum penginyongan paling mudah dijumpai melalui bahasa dan kesenian lokal yang tumbuh di wilayah ini. Seperti pepatah, “Bahasa menunjukkan bangsa”, maka bahasa Jawa dialek Banyumasan yang digunakan sebagai media komunikasi oleh masyarakat setempat juga menunjukkan tipikal, citra, karakter dan identitas penggunanya. Sedangkan pada wujud kesenian dapat dilihat karakter eskpresi keindahan estetik masyarakat Banyumas yang diwujudkan dalam pola dan bentuk yang sederhana serta tampil apa adanya. Jennifer Lindsay menyatakan bahwa kesenian tradisional menjadi suatu ciri dalam identitas serta cermin kepribadian masyarakat pendukungnya.[6] Pendapat Jennifer Lindsay menunjukkan adanya kekuatan di dalam kesenian tradisional yang mampu mewadahi totalitas karakter individu dan kelompok masyarakat Banyumas. Dengan demikian ragam kesenian lokal yang tumbuh-berkembang di Banyumas merupakan wujud gambaran diri pribadi ataupun kelompok sosial masyarakat pendukungnya.
Wujud keinginan Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan pembangunan yang berwawasan identitas budaya kembali tercermin pada visi Kabupaten Banyumas tahun 2002-2006 yang berbunyi, “Kabupaten Banyumas mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terpenuhinya pelayanan dasar secara adil dan transparan, yang didukung dengan pemerintahan yang baik dan aparat yang bersih dengan tetap mempertahankan budaya Banyumasan.” Penuangan term “tetap mempertahankan budaya Banyumasan” pada visi ini menunjukkan goodwill Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap eksistensi identitas lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan adanya visi yang demikian ini tentu saja membawa konsekuensi logis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yakni upaya mempertahankan budaya Banyumasan menjadi salah satu tujuan pembangunan.
Wujud identitas kebudayaan Banyumas dapat diwujudkan melalui usaha memadukan konsep lama dan konsep kekinian. Konsep lama tercermin pada spirit masyarakat penginyongan dalam wujud semangat kerakyatan yang dibangun dari pola kehidupan tradisional-agraris. Sedangkan semangat kekinian dijiwai oleh nilai-nilai modernisme yang berakar pada konsep berpikir yang rasional, efektif, efisien dan terstruktur. Semua itu diarahkan pada terciptanya kebudayaan Banyumas yang mengindonesia serta kehidupan masyarakat yang berbudaya dan bermartabat dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal warisan nenek-moyang.

Lembaga Pendidikan Kesenian: Antara Harapan dan Kenyataan

Dalam pengertian yang luas, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala siatuasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Sedangkan dalam arti sempit pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.[7] Pendidikan menyangkut tiga unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha.[8] Masukan usaha pendidikan adalah peserta didik dengan berbagai ciri yang ada pada diri peserta didik itu sendiri (antara lain: bakat, minat, kemampuan dan keadaan jasmani). Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal, seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar, dan lain-lain. Adapun hasil pendidikan dapat meliputi hasil belajar (berupa pengetahuan, sikap dan ketrampilan) setelah selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu.
Arah pembelajaran kesenian di sekolah dewasa ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: pendidikan melalui seni dan seni dalam pendidikan. Pendidikan melalui seni memposisikan kesenian sebagai media pendidikan. Peserta didik tidak diarahkan menjadi seniman, melainkan lebih berorientasi pada pengenalan dan pemahaman tentang keindahan, media estetik, penampilan estetik dan nilai estetik. Ini berlaku pada pembelajaran kesenian di setiap satuan pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelaksanaan pendidikan melalui seni dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Hasil dari pembelajaran umumnya direpresentasikan melalui lomba-lomba seni secara berjenjang maupun pergelaran kesenian.
Arah pembelajaran kesenian yang memposisikan seni dalam pendidikan berlaku pada sekolah-sekolah kejuruan yang menempatkan kesenian sebagai bidang kajian. Maka lahirlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Seni Pertunjukan. Input dari SMK Kelompok Seni Pertunjukan adalah lulusan SMP. Oleh karena itu hidup dan matinya jenis sekolah yang satu ini sangat bergantung pada keberhasilan pendidikan melalui seni yang dilaksanakan sejak SD hingga SMP. Apresiasi dan pengalaman berkesenian siswa yang terjadi pada dua jenjang pendidikan ini sangat mempengaruhi minat masuk ke SMK Kelompok Seni Pertunjukan.
Kurikulum yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK Kelompok Seni Pertunjukan adalah Kurikulum SMK Edisi 2006 yang selanjutnya lazim disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini berorientasi pada pengembangan potensi di tiap-tiap Satuan Pendidikan (sekolah), disesuaikan dengan kepentingan daerah, baik tingkat propinsi maupun kota/kabupaten, dan lingkungan di mana sekolah berada. Sinkronisasi kurikulum dapat dilakukan dengan ruang lingkup antara lain: (1) menyesuaikan ruang lingkup kompetensi dengan kebutuhan institusi pasangan dalam maupun luar negeri, (2) menambah atau mengurangi topik/materi pembelajaran, dan (3) penyesuaian cara pencapaian standar kompetensi dengan situasi serta kondisi daerah dan lingkungan di mana sekolah berada.
Penyelenggaraan pembelajaran pada SMK Seni Pertunjukan sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan adalah untuk membekali tamatan menjadi pelaku dalam seni pertunjukan yang terdidik dan profesional. Di dalam KTSP disebutkan ciri pelatihan pada SMK Seni Pertunjukan, sebagai berikut:
1. Pemberian kemampuan dasar yang kokoh, kuat dan luas (broad base) agar tamatan memiliki fleksibilitas dan gaya adaptibilitas yang tinggi dalam pengembangan karirnya.
2. Kemampuan yang akan dicapai oleh siswa diwujudkan dalam bentuk profil kemampuan (kompetensi) yang sesuai dengan tuntutan kompetensi dalam dunia usaha/dunia industri/dunia kerja (competency base).
3. Susunan materi/bahan ajar didasarkan pada tahapan terstruktur dengan memperhatikan aspek alat, bahan, peraga, pengetahuan teori dan ketrampilan praktek dari tiap-tiap tahap harus dikuasai secara tuntas oleh setiap siswa (mastery learning).
4. Pembentukan kemampuan memperagakan, menata, membuat dan menciptakan produk yang layak pasar (praktis, estetis dan ekonomis) melalui produksi secara terus-menerus (production base-learning by doing).
5. Penguatan potensi kreatif melalui pemahaman proses kerja (problem solving).
Pelaksanaan KTSP dirancang menggunakan lima macam pendekatan antara lain:
1. Pendekatan akademik. Pendekatan ini memandang kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang secara sadar dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam penyusunannya. Beberapa kaidah tersebut antara lain: berisi rancangan pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan terpadu; mengandung komponen tujuan, isi atau materi dan evaluasi yang dirancang menjadi satu kesatuan yang utuh; dan menunjukkan tujuan langsung (tersurat) dan tujuan tidak langsung (tersirat).
2. Pendekatan kecakapan hidup (life skills). Di dalam pendekatan ini, kurikulum dipandang sebagai perangkat yang bisa menjembatani kesenjangan antara sekolah dengan kehidupan nyata di masyarakat. Pendekatan ini berorientasi pada usaha pembekalan peserta didik dengan kecakapan hidup (life skills) agar dapat mengenal dengan baik dunianya dan dapat hidup wajar di masyarakat. Kecakapan hidup yang dimaksud oleh KTSP meliputi: (a) kecakapan personal (personal skills), (b) kecakapan sosial (social skills), (c) kecakapan akademik (academic skills), dan kecakapan vokasional (vocational skills).
3. Pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (Competency-based curriculum). Pendekatan ini berasumsi bahwa pelaksanaan kurikulum merupakan usaha pencapaian kompetensi siswa. Di sini kompetensi mengandung makna kemampuan seseorang yang disyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia kerja dan ada pengakuan resmi atas kemampuan tersebut. Di dalam KTSP disebutkan lingkup pendidikan menengah kejuruan adalah: (a) sebagai rancangan pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi yang berlaku di tempat kerja, (b) subtansi kompetensi memuat pernyataan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan sikap (attitude), (c) isi atau materi kurikulum yang dirancang dengan pendekatan berbasis kompetensi di organisasi dengan sistem modular (satuan utuh), ditata secara sekuensial dan sistemik, dan (d) ada korelasi langsung antara penjenjangan jabatan pekerjaan di dunia kerja dengan pentahapan pencapaian kompetensi di SMK.
4. Pendekatan kurikulum berbasis luas dan mendasar (broad-based curriculum). Dalam hal ini kurikulum berupa rancangan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami dan menguasahi konsep, prinsip dan keilmuan yang melandasi suatu bidang keahlian. Arah yang dituju adalah peserta didik tidak hanya memahami dan menguasahi “apa” (know what) dan “bagaimana” (know how) suatu pekerjaan dilakukan, tetapi harus sampai kepada pemahaman dan penguasaan tentang “mengapa” (know why) dilakukan. Oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan agar peserta didik dapat beradaptasi dan mengalihkan atau transfer kompetensi, pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan lain yang dimiliki ke dalam situasi dan kondisi yang berbeda.
5. Pendekatan kurikulum berbasis produksi (production based curriculum). Pendekatan ini memandang bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi atau menggunakan proses produksi sebagai media pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan memperkenalkan peserta didik dengan iklim kerja yang nyata. Di dalam KTSP disebutkan bahwa pendekatan kurikulum berbasis produksi dilaksanakan dengan cara: (a) di industri, peserta didik bekerja, mendapat pelatihan dan pengalaman nyata melalui keterlibatan langsung dalam proses produksi sebagai media pendidikan, (b) di sekolah, peserta didik dilibatkan dalam proses produksi di unit produksi sekolah, dan (c) di sekolah peserta didik berpraktek di ruang praktek yang menerapkan mekanisme produksi, sehingga tercipta suasana kerja seperti di industri. pelatihan harus menghasilkan produk yang memenuhi standar industri dan layak jual.
Dalam pelaksanaan program pendidikan kesenian, hingga saat ini masih menemukan permasalahan yang belum sepenuhnya terpecahkan, meliputi input, proses maupun output. Persoalan paling mendasar pada input adalah minimnya jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berminat melanjutkan ke SMK Seni Pertunjukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Rendahnya apresiasi generasi muda terhadap ragam kesenian lokal.
2. Bidang kesenian belum menjadi sektor sektor unggulan dalam pembangunan nasional/daerah yang mengakibatkan SMK Seni Pertunjukan belum menjadi prioritas pilihan dalam melanjutkan sekolah.
3. Keragu-raguan masyarakat dalam memilih profesi di bidang seni sebagai sebuah profesi yang menjanjikan, dipandang dari sisi finansial maupun prestise dalam kehidupan sosial.
4. Adanya anggapan lulusan sekolah seni memiliki lahan pekerjaan yang terbatas.
5. Adanya “dosa turunan” tentang citra negatif seniman dalam kehidupan sosial.
Pada tahap proses belajar-mengajar di bidang kesenian, hingga saat ini belum ditemukan formulasi yang sungguh-sungguh tepat, efektif dan efisien guna menghasilkan output yang diharapkan. Hal ini mengingat pendidikan kesenian memiliki sifat yang berbeda dengan pendidikan teori atau pengetahuan umum. Menurut Humardani, pendidikan kesenian berorientasi pada keterampilan teknik dan kemasakan rasa seni yang hanya dapat dicapai dengan memasuki suatu wujud seni nyata.[9] Sementara itu Umar Kayam menerangkan bahwa pendidikan kesenian melibatkan dua unsur sekaligus secara bersamaan. Di satu pihak dibutuhkan unsur kreatif, ilham dan pencerahan, sedangkan di pihak lain melibatkan unsur pertukangan, ketrampilan dan teknis.[10] Dalam kenyataannya sulit menetapkan kapan kreativitas dan pertukangan itu muncul. Di dalam praktek kesenian agaknya praktek kedua unsur tersebut saling membelit secara dialektis. Kreativitas, ilham dan pencerahan akan selalu sangat penting dalam memulai suatu terobosan penciptaan. Akan tetapi begitu terobosan ide itu harus segera diikuti dengan ketrampilan yang kemudian berkembang menjadi semacam rutinisasi atau organisasi dari terobosan ide tersebut. Ketrampilan itu dapat mengandung terobosan ide juga sering disebut insting-insting untuk teknik-teknik tertentu.
Pendidikan kesenian sebagai proses belajar-mengajar sesungguhnya tidak lepas dari tiga domain yang menurut Benjamin S. Bloom meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik.[11] Ketiga domain ini secara serentak harus berlangsung efektif agara mencapai hasil berupa kemampuan berkesenian yang ideal. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Abu Ahmadi bahwa paling tidak ada tiga gejala yang berpengaruh terhadap setiap individu siswa dalam upayanya mencapai tingkat kemampuan tertentu, antara lain kognisi, emosi dan konasi.[12] Gejala kognisi merupakan gejala pengenalan yang diperoleh melalui penginderaan dan pengamatan, tanggapan, reproduksi dan asosiasi, ingatan (memory), fantasi, berpikir (thinking), intelegensi (kecerdasan), intuisi, serta pengamatan melalui panca indera. Gejala emosi (perasaan) yaitu suatu keadaan kerokhanian atau peristiwa kejiwaan yang dialami seseorang berhubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subyektif. Adapun gejala konasi (kemauan) yaitu fungsi kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan.
Pengertian tentang kemampuan dijelaskan oleh Stephen P. Robin sebagai kapasitas individu yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental dan tugas dalam suatu pekerjaan, sebagai suatu daya untuk melakukan suatu tindakan yang berupa hasil dari pembawaan atau latihan[13]. Di sini dapat diperoleh pengertian bahwa kemampuan yang diharapkan dicapai oleh setiap output SMK Seni Pertunjukan berkaitan dengan kapasitas individu dalam menjalankan kegiatan mental dan mengerjakan suatu pekerjaan seni pertunjukan. Oleh karena itu setiap siswa SMK Seni Pertunjukan harus memiliki kemampuan mengembangkan daya kreatif, mengkomunikasikan serta menyajikan karya seni pertunjukan yang telah dipelajari selama mengikuti proses pendidikan.
Kemampuan optimal yang dimiliki oleh siswa SMK Seni Pertunjukan sesungguhnya tidak hanya bertumpu pada seberapa efektif dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Menurut Benjamin Brinner, perbedaan kemampuan selain dikembangkan di dalam pelatihan khusus juga berhubungan dengan:
1. Daerah. "Daerah" digunakan dengan bebas di sini di dalam pengenalan menyangkut pentingnya kedekatan fisik dan face-to-face ekspose di dalam komunitas seni sebagai basis untuk pengembangan variasi yang membedakan unsur-unsur di dalam proses berkesenian.
2. Historis. "Historis" variasi meliputi gaya yang berkembang, meliputi perubahan pada aspek pengetahuan kesenian dan praktek seperti distribusi kemampuan di dalam masyarakat.
3. Pengalaman. "Pengalaman" di sini berkaitan dengan usia, pendidikan, dan hubungan dengan orang lain.[14]
Pengertian tentang kemampuan diungkapkan oleh Wordth dan Marquis bahwa mengacu pada tiga arti, yaitu achivement, capacity dan aptitude[15]. Achivement atau prestasi adalah kemampuan aktual (actual ability) yang diukur langsung melalui tes tertentu. Capacity atau kapasitas (potential ability) adalah kemampuan potensial yang dapat diukur secara tidak langsung melalui pengukuran terhadap kecakapan individu, dan kecakapan tersebut bwerkembang sebagai perpaduan antara kemampuan dasar yang diperoleh melalui latihan intensif dan pengalaman. Aptitude atau bakat adalah kemampuan yang hanya dapat diungkapkan dan diukur dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk itu.
Output SMK Seni Pertunjukan, dengan mengacu pada landasan ekonomis KTSP mempertimbangkan bahwa pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang produktif, yang langsung dapat bekerja di bidangnya setelah melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Pendidikan menengah kejuruan harus dijalankan atas dasar prinsip investasi SDM (human capital investment). Semakin tinggi kualitas pendidikan dan pelatihan yang diperoleh seseorang, akan semakin produktif orang tersebut.[16] Di dalam Kurikulum ini disebutkan bahwa keberadaan SMK ditujukan untuk terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) berbagai program keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Program keahlian tersebut dikelompokkan menjadi bidang keahlian sesuai dengan kelompok bidang industri/usaha/keahlian. Substansi atau materi yang diajarkan di SMK disajikan dalam bentuk berbagai kompetensi yang dinilai penting bagi peserta didik dalam menjalani kehidupan, sesuai dengan jamannya.
Output SMK Seni Pertunjukan apabila benar-benar sesuai dengan cita-cita KTSP sesungguhnya sangat ideal. Penyelenggaraan pembelajaran pada SMK Seni Pertunjukan sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan adalah untuk membekali tamatan menjadi pelaku dalam seni pertunjukan yang terdidik dan profesional. Landasan filosofis yang mendasari KTSP adalah pemikiran bahwa pendidikan merupakan salah satu wujud kebudayaan yang selalu tumbuh dan berkembang, tetapi ada kalanya mengalami penurunan kualitas sehingga hancur perlahan-lahan seiring dengan perkembangan jaman. Selain itu, secara filosofis penyusunan KTSP juga mempertimbangkan perkembangan psikologis peserta didik dan perkembangan kehidupan sosial-budaya masyarakat. Pertimbangan psikologis didasarkan pada pemikiran bahwa setiap manusia mengalami perkembangan psikologis sesuai dengan pertambahan usia dan berbagai faktor lainnya yang meliputi latar belakang pendidikan, ekonomi keluarga dan lingkungan pergaulan. Semua itu memungkinkan terjadinya perbedaan dimensi fisik, intelektual, emosional dan spiritual. Adapun pertimbangan sosial budaya didasarkan pada pemikrian bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
KTSP juga didasarkan pada landasan ekonomis yang mempertimbangkan bahwa pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang produktif, yang langsung dapat bekerja di bidangnya setelah melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Pendidikan menengah kejuruan harus dijalankan atas dasar prinsip investasi SDM (human capital investment). Semakin tinggi kualitas pendidikan dan pelatihan yang diperoleh seseorang, akan semakin produktif orang tersebut.[17] Di dalam Kurikulum ini disebutkan bahwa keberadaan SMK ditujukan untuk terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) berbagai program keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Program keahlian tersebut dikelompokkan menjadi bidang keahlian sesuai dengan kelompok bidang industri/usaha/keahlian. Substansi atau materi yang diajarkan di SMK disajikan dalam bentuk berbagai kompetensi yang dinilai penting bagi peserta didik dalam menjalani kehidupan, sesuai dengan jamannya.
Namun demikian, fakta di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita ideal tersebut di atas. Berdasarkan hasil penelitian di SMK Negeri 8 Surakarta, Slamet Subroto[18] berkesimpulan bahwa beberapa persoalan mendasar pada output SMK Seni Pertunjukan antara lain:
1. Belum memiliki kemampuan skill sepadan dengan kebutuhan dunia usaha di bidang seni pertunjukan.
2. Belum memiliki pengetahuan sepadan dengan persoalan seni-budaya di masyarakat.
3. Belum memiliki pengalaman kerja lapangan yang memadai.
4. Belum memiliki kesiapan mental-psikologis yang memadai untuk terjun ke dunia usaha di bidang seni pertunjukan.
5. Tidak dibekali kemampuan manajemen yang baik.
6. Tidak dibekali sikap enterpreneurship.
7. Tidak dibekali kemampuan berbahasa Inggris yang memadai.
Ketujuh permasalahan semacam ini sekalipun dapat digeneralisasikan pada SMK-SMK yang lain, namun dalam rangka mewujudkan output SMK Seni Pertunjukan yang memiliki kapasitas dan pakabilitas yang tinggi, hal ini menjadi permasalahan yang harus dipecahkan bersama. Ini memerlukan keterlibatan semua pihak terkait di bidang seni-budaya agar permasalahan yang terjadi dapat teratasi secara tuntas.

Memerankan SMK “Sendang Mas” Banyumas dalam Membangun Identitas Lokal

SMK Seni Pertunjukan sebagai lembaga pendidikan formal tingkat menengah berada di bawah Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenhderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Keberadaan lembaga pendidikan yang satu ini merupakan kelanjutan dari lembaga pendidikan Konservatori Karawitan (KOKAR) yang didirikan berdasarkan Keputusan Meneteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor: 554/K/3/b, tanggal 17 Juli 1950 tentang Mendirikan Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta. Konservatori Karawitan memiliki spesifikasi sebagai lembaga pendidikan seni karawitan yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Lembaga Konservatori Karawitan kemudian berubah namanya pada tahun 1975 seiring dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1975 tentang Reorganisasi di Semua Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden ini, semenjak tahun 1976 Konservatori Karawitan yang semula bernaung di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, dialihkan ke Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenhderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai dengan kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, pada tahun 1977 (disebut Kurikulum 1977) nama Konservatori Karawitan kemudian diganti menjadi Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) dan berlaku untuk sekolah-sekolah sejenis di seluruh Indonesia. Didasari atas kesadaran eksistensi kebudayaan Banyumas, kemudian pada tanggal 11 Maret 1978 di Kabupaten Banyumas didirikan SMKI yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/DATI II Banyumas dengan nama SMKI Pemda Banyumas. SMKI Sendang Mas Banyumas didirikan dalam rangka penggalian, pelestarian dan pengembangan seni-budaya Banyumas.
Pada tahun 1984 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengadakan perubahan kurikulum untuk semua sekolah, dikenal dengan istilah Kurikulum 1984. Kurikulum ini mulai diberlakukan di seluruh SMKI di Indonesia sejak tahun 1985. Adanya aturan bahwa jajaran Departemen Dalam Negeri tidak diperbolehkan mengelola lembaga pendidikan, kemudian pada tahun 1989 SMKI dikelola oleh Yayasan Sendang Mas dengan nama SMKI Sendang Mas Banyumas.
SMKI Sendang Mas Banyumas kembali mengalami perubahan seiring dengan berlakunya kurikulum 1994. Ada dua perubahan mendasar yang terjadi: Pertama, perubahan nama SMKI Sendang Mas Banyumas menjadi SMK Sendang Mas Banyumas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kepmendikbud) Nomor: 080/U/1993 tanggal 27 Januari 1993 tentang Kurikulum SMK yang berisi kerangka dasar program pembelajaran yang dilakukan bersama-sama antara SMK dan institusi pasangannya. Perubahan nama ini semakin diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 036/D/1997 tentang Perubahan Nama, Daftar istilah bagi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kedua, perubahan masa belajar dari yang semula empat tahun menjadi tiga tahun.
Pasca pemberlakuan Kurikulum 1994, SMK Sendang Mas Banyumas hingga saat ini tercatat mengalami dua kali perubahan, yaitu pada saat diberlakukannya Kurikulum 1999 dan Kurikulum 2004 yang juga disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang kemudian disempurnakan menjadi KTSP. Substansi Kurikulum 1999 adalah adanya arah implementasi pada pola berbasis luas dan mendasar atau Broad Base Curiculum (BBC). KTSP memiliki substansi kegiatan pembelajaran peserta diklat untuk mencapai kompetensi yang direncanakan dalam kurikulum yang digunakan. Baik pada Kurikulum 1999 maupun KTSP disebutkan bahwa SMK Sendang Mas Banyumas merupakan sekolah kejuruan dengan Bidang Keahlian Seni Pertunjukan. Dalam hal ini SMK Sendang Mas Banyumas memiliki dua Program Keahlian yaitu: (1) Program Keahlian Seni Karawitan, dan (2) Program Keahlian Seni Tari.
Seiring dengan kesadaran akan eksistensi dan identitas kebudayaan lokal, keberadaan SMK Sendang Mas Banyumas memiliki posisi yang sangat penting sebagai salah satu wadah pembelajaran sekaligus kegiatan yang dapat diarahkan untuk pencapaian maksud tersebut. Dalam hal ini, SMK Sendang Mas Banyumas tidak sekedar menjadi lembaga pendidikan. Sekolah ini diharapkan mampu berperan sebagai laboratorium, museum hidup sekaligus ikon bagi perkembangan seni-budaya Banyumas. Sebagai laboratorium, maka SMK Sendang Mas Banyumas diharapkan dapat secara terus-menerus berinovasi guna menghasilkan karya-karya cipta seni yang bersumber dari aneka ragam kesenian lokal Banyumas. Untuk itu SMK Sendang Mas Banyumas harus mempersiapkan diri senantiasa kreatif, dinamis, adaptif dan inovatif. Sebagai museum hidup, maka SMK Sendang Mas Banyumas harus mampu menjadi etalase aneka ragam seni-budaya Banyumas yang mencerminkan keunggulan dan keunikan kebudayaan lokal Banyumas guna terciptanya kebanggaan dan sense of belonging bagi masyarakat pendukungnya. Sebagai ikon bagi perkembangan seni-budaya Banyumas, maka SMK Sendang Mas Banyumas harus senantiasa berada di garda depan dalam penggalian, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan seni-budaya lokal Banyumas.
Dalam rangka menjalankan peran tersebut, SMK Sendang Mas Banyumas harus berbenah diri dan reposisioning secara kelembagaan. Hal-hal penting yang harus dipersiapkan antara lain: mulai dari membidik input, proses belajar-mengajar, pendekatan dengan masyarakat, menciptakan jaringan kerja serta promosi dan publikasi. Semua itu diarahkan untuk mempersiapkan output (lulusan) yang berkualitas serta mempu mendudukkan diri sebagai lembaga kesenian yang mandiri dan elegan.

1. Membidik Input
Dalam rangka membidik input, SMK Sendang Mas Banyumas harus menyiapkan kiat-kiat, cara-cara dan strategi yang ampuh agar mampu menjaring calon siswa yang memiliki minat dan bakat sesuai dengan program studi yang tersedia. Untuk itu beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain:
a. Menyiapkan program belajar dengan target goal yang jelas, baik pada pelaksanaan proses belajar-mengajar maupun tindak lanjut bagi output-nya.
b. Tampil sebagai lembaga pendidikan yang elegan, mandiri dan berkualitas guna menumbuhkan citra positif di masyarakat.
c. Menjalin komunikasi yang erat dengan kantong-kantong seni di wilayah sebaran kebudayaan Banyumas, termasuk juga dengan Pamong Budaya dan Guru Kesenian sebagai langkah mengefektifkan aliran informsi dua arah yang sinergi guna rekruitmen berupa calon siswa baru.
d. Menempatkan guru kesenian, seniman dan pegiat seni untuk menginformasikan kepada anak-anak usia sekolah yang memiliki minat dan bakat di bidang kesenian untuk memilih SMK Sendang Mas Banyumas sebagai sekolah tujuan selepas lulus jenjang SMP.
e. Sosialisasi secara terus-menerus di masyarakat tentang visi-misi, keunggulan, tujuan pendidikan hingga peluang kerja bagi lulusan SMK Sendang Mas Banyumas guna menarik minat masyarakat untuk melanjutkan di sekolah ini.
f. Melaksanakan apresiasi program-program studi melalui pementasan-pementasan seni yang berkualitas agar terjadi perubahan/peningkatan pada aspek pengetahuan kesenian dan praktek seperti distribusi kemampuan di dalam masyarakat.
g. Turut berperan aktif penanaman minat estetik sejak dini bagi anak-anak usia sekolah guna menumbuhkan kepekaan estetik dan motivasi dalam berkesenian yang diarahkan pada tumbuhnya minat melanjutkan jenjang studi ke SMK Sendang Mas Banyumas.
h. Menjaring bakat seni sesuai dengan program studi yang dilaksanakan di SMK Sendang Mas Banyumas bagi siswa setingkat SMP.

2. Proses Belajar-Mengajar
Sesuai dengan KTSP, sebaran mata diklat di SMK dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok normatif, adaptif dan produktif. Satu hal yang menjadi gejala umum selama ini adalah setiap sekolah—termasuk juga SMK—seakan-akan lebih mementingkan kelompok mata diklat normatif karena diujikan secara nasional. Padahal semestinya dalam rangka menyiapkan output yang berkualitas sesuai dengan bidang kejuruannya, kelompok mata diklat adaptif dan produktiflah yang semestinya menjadi perhatian utama. Keberhasilan secara nyata pada pelaksanaan pembelajaran kelompok mata diklat adaptif dan produktif akan mewujudkan tampilan wajah atau profil sekolah yang bersangkutan. Bagi SMK Sendang Mas Banyumas, keberhasilan pembelajaran kelompok mata diklat adaptif diarahkan agar siswa memiliki:
a. Jiwa kewirausahaan atau enterpreneurship agar mampu hidup mandiri berbekal ilmu pengetahuan dan ketrampulan yang dimiliki. Output SMK Sendang Mas Banyumas harus mampu mengembangkan dirinya menjadi seniman yang mandiri dengan mengandalkan bidang keahliannya.
b. Kemampuan manajemen yang baik, khususnya manajemen seni pertunjukan. Output SMK Sendang Mas Banyumas harus mampu mempersiapkan dan melaksanakan pementasan, melakukan promosi, menjaring peminat serta menjadikan setiap pertunjukan kesenian lokal terkesan megah, besar, membanggakan dan menarik minat masyarakat untuk menikmati.
c. Pengetahuan tentang filsafat seni dan wawasan budaya yang memadai guna menjawab permasalahan kebudayaan di masyarakat. Output SMK Sendang Mas Banyumas tidak sebatas memiliki kemampuan menari atau bermain gamelan, tetapi juga harus mampu menerangkan hal-hal yang bersifat filosofis berkaitan dengan kebudayaan lokal Banyumas.
d. Kemampuan bahasa yang memadai (minimal output SMK Sendang Mas Banyumas mahir dalam menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), mengingat pertumbuhan kesenian saat ini telah memasuki era borderless (tanpa batas).
Keberhasilan pemberlajaran mata diklat produktif menempatkan output SMK Sendang Mas Banyumas sebagai seniman tingkat menengah yang pada saatnya nanti dapat mengembangkan dirinya menjadi seniman profesional sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Untuk itu, proses belajar-mengajar harus diarahkan pada kemampuan teknis dan kemampuan rasa serta mengasah kemampuan kreatif-inovatif. Pada tataran pembelajaran kemampuan teknis dan rasa, siswa dilatih karya-karya seni tradisi yang sudah ada. Sedangkan dalam rangka mengasah kemampuan kreatif-inovatif, siswa harus dibiasakan melakukan praktek penciptaan karya-karya baru bersumber dari kesenian lokal. Karya-karya yang telah berhasil diciptakan selanjutnya disebarluaskan dan dipupuk untuk mampu berkembang di masyarakat sebagai bagian dari dinamika pertumbuhan kesenian di masyarakat.

3. Pendekatan dengan Masyarakat
Dalam usaha memadukan program pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan pengalaman empirik bagi siswa untuk mengenali dan berlatih memecahkan persoalan seni-budaya di masyarakat, sangat perlu diterapkan pendekatan sosial-budaya dengan lingkungan masyarakat di wilayah sebaran kebudayaan Banyumas. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:
a. Program kegiatan lapangan yang secara langsung bertatap muka dengan masyarakat secara reguler melalui program pementasan, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan sejenisnya. Program ini memiliki manfaat ganda. SMK Sendang Mas Banyumas sebagai lembaga pendidikan dapat memberikan suplay kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan, diskusi dan pementasan. Pada saat yang sama, siswa juga berkesempatan belajar di lapangan yang dapat diterapkan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran di kelas.
b. Siswa dimagangkan ke kantong budaya/kesenian. Melalui program ini siswa berkesempatan belajar secara langsung di lapangan dalam bentuk penyiapan pertunjukan, keikutsertaan dalam pertunjukan serta apresiasi aneka ragam seni pertunjukan di masyarakat.
c. Siswa diberi tanggung jawab menggali, memelihara, dan mengembangkan berbagai ragam kearifan lokal (local geniuous) yang hidup di masyarakat. Dengan cara demikian siswa sejak awal dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan rencana-rencana jangka panjang tentang pilihan profesi yang dapat menjadi gantungan hidup sesuai dengan kondisi real masyarakat.
d. Pembelajaran tradisi dan budaya lokal Banyumas. Sebagai contoh, mengingat kultur Banyumas berbasis tradisional-agraris, maka siswa harus diperkenalkan dengan ragam mata pencaharian tradisional di masyarakat. Kemudian hasil pembelajaran tersebut dikorelasikan dengan inovasi dan atau pengembangan kesenian tradisional yang dipelajari di kelas. Cara demikian akan menghasilkan efek domino yang positif bagi kesiapan siswa setelah lulus dan terjun langsung ke masyarakat.

4. Menciptakan Jaringan Kerja
Dalam usaha menyiapkan output yang berkualitas dan memiliki kesiapan terjun ke masyarakat serta mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang solid dan mandiri, SMK Sendang Mas Banyumas harus mampu menciptakan jaringan kerja seluas-luasnya, baik di level lokal, regional, nasional maupun internasional. Melalui jaringan kerja ini, SMK Sendang Mas Banyumas dapat membuat link guna peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan produktivitas, pemasaran produk karya seni dan terbukanya peluang bagi masuknya dana bantuan dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Jaringan kerja demikian dapat dilaksanakan melalui cara Government to Government (G to G) maupun Non Government Group (NGO). Ini sangat penting mengingat lembaga pendidikan kesenian memungkinkan mengembangkan sayap melewati batas-batas wilayah administratif dan atau wilayah kenegaraan melalui ragam produk kesenian yang dihasilkan.

5. Promosi dan Publikasi
Dalam rangka melaksanakan usaha promosi dan publikasi secara efektif dengan hasil yang optimal, SMK Sendang Mas Banyumas perlu menjalin hubungan kerja dan memanfaatkan media cetak dan media elektronik yang ada seperti koran, tabloid, radio, televisi, website, dan lain-lain. Kerjasama diarahkan bagi terlaksananya promosi dan publikasi tentang profil sekolah dan produk seni yang dihasilkan serta usaha membuka peluang kerja bagi output sekolah tersebut. Cara demikian dirasa perlu mengingat di era informasi seperti sekarang, hanya lembaga yang mampu merebut pasar informasilah yang lebih berpeluang untuk bertahan.
Dalam rangka mewujudkan usaha untuk berbenah diri dan reposisioning sebagaimana tersebut di atas, diperlukan dukungan kesiapan sarana-prasarana, sumberdaya manusia (SDM), dan pendanaan yang memadai. Dalam bidang sarana-prasarana, SMK Sendang Mas Banyumas perlu adanya kelengkapan sarana-prasarana belajar yang memadai, meliputi prasarana gedung yang representatif, kelengkapan sarana atau alat kesenian yang dibutuhkan dalam pembelajaran, serta dibukanya website atau situs resmi yang berisi profil kelembagaan yang secara terus-menerus dapat diakses dalam skala luas.
Dalam bidang sumberdaya manusia (SDM), diperlukan tenaga pengajar yang qualified, dilihat dari ijasah yang dimiliki serta kualitas kesenimanan yang melekat pada dirinya. Selain tenaga pengajar formal yang berkedudukan sebagai guru tetap, SMK Sendang Mas Banyumas perlu segera merekrut seniman-seniman profesional di wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk turut berperan aktif dalam proses pembelajaran, baik intrakurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Cara demikian telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi seni yang merekrut para empu untuk berpartisipasi aktif dalam proses kegiatan belajar-mengajar.
Dari sisi pendanaan, SMK Sendang Mas Banyumas harus mampu mendulang dana dari pemerintah, lembaga swasta ataupun masyarakat. Sejauh ini pembiayaan SMK Sendang Mas Banyumas sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Padahal, peserta didik di sekolah ini tidak melulu berasal dari Kabupaten Banyumas saja. Pada kenyataannya, banyak di antara siswa SMK Sendang Mas Banyumas yang berasal dari Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, bahkan hingga wilayah Pekalongan. Pada kasus ini, apabila sejauh ini Pemerintah Kabupaten Banyumas masih terus membiayai, rasanya tidak adil jika kabupaten-kabupaten lain yang juga turut menikmati output sekolah ini masih terus berdiam diri. Semua ini tentu menjadi tanggung jawab Yayasan Sendang Mas, yang berperan sebagai bapak angkat dari SMK Sendang Mas Banyumas. Selain itu, pihak yayasan juga harus memikirkan cara membuka peluang dana di luar APBD seperti bantuan dana dari pusat, pihak swasta, bantuan luar negeri dan lain-lain. Apabila persoalan dana dapat diatasi, maka usaha meraih cita-cita mewujudkan SMK Sendang Mas Banyumas sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, mandiri dan elegan dapat segera tercapai.
Dalam rangka keberlangsungan pendidikan kesenian dan perwujudan identitas kebudayaan, pihak Pemerintah Kabupaten di wilayah sebaran kebudayaan Banyumas perlu mencari jalan keluar yang bijak terhadap permasalahan yang dialami oleh lulusan SMK Sendang Mas Banyumas. Salah satu gambaran paling nyata adalah hingga sekarang satuan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar belum memiliki guru kesenian. Padahal setiap tahun selalu dilaksanakan kegiatan lomba-lomba seni yang berjenjang hingga ke tingkat Provinsi. Atas dasar kenyataan tersebut, Pemerintah-pemerintah Kabupaten memungkinkan mengeluarkan kebijakan strategis berupa rekruitment lulusan SMK Sendang Mas Banyumas untuk menjadi tenaga pengajar/guru kesenian di Sekolah Dasar melalui crash program dan sejenisnya.[19] Pemikiran ini didasarkan pada satu alasan bahwa pembelajaran kesenian hanya mungkin dilakukan oleh tenaga-tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi berupa kemampuan teknis berkesenian. Dengan cara demikian akan terjadi simbiosis mutualisme antara Pemerintah dan SMK Sendang Mas Banyumas. Di satu sisi kebutuhan guru kesenian di tingkat SD dapat terpenuhi, sementara di sisi lain lulusan SMK Sendang Mas Banyumas dapat tertampung di lapangan pekerjaan.
D. Kesimpulan
Persoalan identitas kebudayaan merupakan persoalan yang menyangkut citra dan kakarter yang melekat pada sekalompok masyarakat pendukung budaya yang bersangkutan. Usaha membangun identitas kebudayaan Banyumas sangat bergantung pada masyarakat Banyumas itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mewujudkan identitas kebudayaan Banyumas diperlukan goodwill dari Pemerintah yang harus bersinergi dengan wujud kemauan masyarakat yang memposisikan kebudayaan lokal miliknya sebagai mainstream dalam kehidupan sosial.
SMK Sendang Mas Banyumas sebagai lembaga pendidikan kesenian tingkat menengah pada prinsipnya memiliki kekuatan yang signifikan dalam usaha mewujudkan identitas kebudayaan Banyumas. Hal ini mengingat SMK Sendang Mas Banyumas selain berfungsi lembaga pendidikan juga dapat menjalankan fungsi lain sebagai laboratorium, museum hidup dan ikon bagi perkembangan seni-budaya Banyumas. Namun demikian usaha yang telah dilakukan hampir tiga dekade oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ini masih harus lebih dioptimalkan agar terjadinya kesetaraan antara harapan dan kenyataan. Dalam hal ini SMK Sendang Mas Banyumas perlu segra melakukan pembenahan dan reposisioning guna mewujudkan diri sebagai bagian dari komponen terpenting pembentuk identitas kebudayaan Banyumas. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal sangat diperlukan dukungan dari Pemerintah-Pemerintah Kabupaten di wilayah sebaran kebudayaan Banyumas. Selain itu, pihak Yayasan Sendang Mas memiliki tugas yang tidak kalah beratnya dalam mengendalikan arah dan tujuan SMK Sendang Mas Banyumas dalam usaha mencapai tujuannya. Sebagai akhir tulisan, saya menghimbau kepada hadirin sekalian agar dapat menginformasikan dan mengarahkan siswa SMP yang memiliki minat dan bakat di bidang seni pertunjukan untuk melanjutkan jentang studi ke SMK Sendang Mas Banyumas. Terima kasih!!!!!

--***--

DAFTAR PUSTAKA


Ahmadi, Abu, 2003, Psikologi Umum, Cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.

Bloom, Benjamin S., 1981, Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals: Handbook I Cognitive Domain, New York: Longman Inc.

Brinner, Benjamin, 1984, Knowing Music, Making Music, The University of Chicago Press Chicago and London.

Humardani, S.D., 1982/1983, Kumpulan Kertas tentang Kesenian. Surakarta: Sub/Bagian Proyek ASKI Surakarta Proyek Pengembangan IKI.

Ihsan, Fuad, 1995, Dasar-dasar Kependidikan, Komponen MKDK, Rineka Cipta, Jakarta.

Ismail, H., 1989, “Naskah Pidato Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah”, disampaikan pada Pembukaan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Menengah Perguruan Tinggi dan Swasta se-Wilayah B, diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro Semarang, di Bandungan-Ambarawa, tanggal 17 Nopember 1989.

Kayam, Umar, 1996, “Tentang Posisi Kesenian dan Pendidikan Kesenian Kita”. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Posisi Perguruan Tinggi Seni di Indonesia, diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta, 10 Juli 1996.

Leksono, Ninok (ed.), 2000, Indonesia Abad XXI, Di Tengah Kepungan Perubahan Global, Penerbit Harian Kompas, Jakarta.

Lindsay, Jennifer, 1991, Klasik, Kitch, Kontemporer: Sebuah Studi tentang Seni Pertunjukan Jawa, Terjemahan Nin Bakdi Sumanto, Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Mudyahardjo, Reja, 2001, Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PPPG Kesenian, 2004, ”Kurikulum Edisi 2004, Bidang Keahlian Seni Pertunjukan”, Yogyakarta: PPPG Kesenian.

Robert M. Bellah, 1999, Cultural Identity and Asian Modernization, Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University.

Robin, Stephen P., 1996, Organizational Behavior: Concept, Controversies and Aplication, Englewood Cliff, New Jersey: Printice Hall.

Subroto, Slamet, 2006, “Kemampuan Penguasaan Mata Diklat Memainkan Karawitan Surakarta (MKS) Pada Siswa SMK Negeri 8 Surakarta”, Tesis, Yogyakarta: Institut Seni Indonesia.

Suryabrata, Sumardi,1984, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rajawali.

Tohari, Ahmad, 2005, “Andai Tidak Disubkulturkan”, dimuat dalam Kolom Pringgitan Lembar Sang Pamomong Harian Umum Suara Merdeka, Semarang, Tahun ke-56 Nomor 69 tanggal 24 April 2005.
[1] Robert M. Bellah, 1999, Cultural Identity and Asian Modernization, Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University.
[2] Ismail, 1989, “Naskah Pidato Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah”, disampaikan pada Pembukaan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Menengah Perguruan Tinggi dan Swasta se-Wilayah B, diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro Semarang, di Bandungan-Ambarawa, tanggal 17 Nopember 1989, hal. 15.
[3] Wilayah sebaran kebudayaan Banyumas seperti disebut di dalam Babad Pasir II mulai dari Tugu Mangangkang (gunung Sindoro-Sumbing) hingga Udhug-udhug Krawang (sungai Citarum). Yang masih tersisa hingga saat ini berada dalam batas kali Luk Ulo (wilayah Kebumen) di sebelah timur, pantai selatan pulau Jawa di sebelah selatan, sedangkan di sisi utara berbatasan dengan kebudayaan pesisir lor dan di sisi barat berbatasan dengan kebudayaan Sunda.
[4] Ninok Leksono (ed.), 2000, Indonesia Abad XXI, Di Tengah Kepungan Perubahan Global, Penerbit Harian Kompas, Jakarta.
[5] Ahmad Tohari, 2005, “Andai Tidak Disubkulturkan”, dimuat dalam Kolom Pringgitan Lembar Sang Pamomong Harian Umum Suara Merdeka, Semarang, Tahun ke-56 Nomor 69 tanggal 24 April 2005 hal.19.
[6] Jennifer Lindsay, 1991, Klasik, Kitch, Kontemporer: Sebuah Studi tentang Seni Pertunjukan Jawa, Terjemahan Nin Bakdi Sumanto, Yogyakarta: Gajahmada University Press., hal. 39.
[7] Reja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal: 3-6.
[8] Fuad Ihsan, 1995, Dasar-dasar Kependidikan, Komponen MKDK, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 110.
[9] Humardani, S.D., 1982/1983, Kumpulan Kertas tentang Kesenian. Surakarta: Sub/Bagian Proyek ASKI Surakarta Proyek Pengembangan IKI, hal. 27.
[10] Umar Kayam, 1996, “Tentang Posisi Kesenian dan Pendidikan Kesenian Kita”. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Posisi Perguruan Tinggi Seni di Indonesia, diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta, 10 Juli 1996.
[11] Benjamin S. Bloom, 1981, Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals: Handbook I Cognitive Domain, New York: Longman Inc. p. 7.
[12] Abu Ahmadi, 2003, Psikologi Umum, Cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 61-113.
[13] Stephen P. Robin, 1996, Organizational Behavior: Concept, Controversies and Aplication, Englewood Cliff, New Jersey: Printice Hall, p.86.
[14] Benjamin Brinner, 1984, Knowing Music, Making Music, The University of Chicago Press Chicago and London, p. 74-75.
[15] dalam Sumardi Suryabrata,1984, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rajawali, hal. 169.
[16] PPPG Kesenian, 2004, ”Kurikulum Edisi 2004, Bidang Keahlian Seni Pertunjukan”, Yogyakarta: PPPG Kesenian, hal. 1-3.
[17] PPPG Kesenian, ibid.
[18] Slamet Subroto, 2006, “Kemampuan Penguasaan Mata Diklat Memainkan Karawitan Surakarta (MKS) Pada Siswa SMK Negeri 8 Surakarta”, Tesis, Yogyakarta: Institut Seni Indonesia, hal. 144.
[19] Pada periode tahun 1980-an Pemerintah pernah mengadakan kegiatan crash program yang merekrut lulusan SMKI untuk menjadi tenaga pengajar di tingkat SMP.