Thursday, July 3, 2008

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KHAS BANYUMAS DI KABUPATEN BANYUMAS


Baca Selengkapnya...
A. Latar Belakang Masalah
Perilaku pasar dalam pelaksanaannya melahirkan perilaku bisnis yang melibatkan perseorangan atau kelompok. Perilaku bisnis menempatkan para pelaku usaha sebagai pihak yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan membuka terjadinya persaingan di antara para pelaku bisnis itu sendiri. Dalam tataran inilah kemudian sering kali terjadi kegiatan usaha (bisnis) yang tidak sehat. Prasetyo Sudyatmiko mengemukakan empat contoh elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis yang tidak sehat, yaitu (1) konglomerasi, (2) kartel atau trust, (3) insider trading, dan (4) persaingan tidak sehat/curang[1]. Sekurang-kurangnya ada empat bentuk perbuatan yang lahir dari perilaku bisnis yang tidak sehat, yaitu: (1) menaikkan harga, (2) menurunkan mutu, (3) dumping, dan (4) pemalsuan produk. Semua itu menyebabkan kesenjangan ekonomi yang merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi[2].
Perilaku bisnis yang tidak sehat menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Pelaku usaha menjadi kekuatan superior yang menempatkan konsumen dalam posisi menerima apapun wujud dan kualitas hasil produksi yang beredar di pasaran. Untuk mengantisipasi tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan pihak konsumen, maka diperlukan usaha penyadaran agar tahu dan peduli terhadap hak-hak mereka. Hal demikian membutuhkan pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk mampu melindungi dirinya. Langkah seperti ini akan mempengaruhi pihak pelaku usaha barang dan jasa untuk menumbuhkan sikap prilaku yang usaha yang bertanggungjawab.
Dalam rangka mencapai tujuan demikian sudah barang tentu diperlukan bingkai aturan hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Bingkai aturan hukum ini memiliki fungsi ganda. Di satu sisi menjadi “payung hukum” yang melindungi konsumen dari tindakan-tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Di sisi lain akan memiliki efek memiliki “daya paksa” sekaligus sebagai rambu-rambu yang tegas bagi pelaku usaha barang dan jasa guna melindungi kepentingan konsumen. Wujud aturan hukum ini akan mengikat semua orang, baik dalam arti normatif maupun dalam arti sosiologis untuk menciptakan masyarakat pada tegaknya orde tertentu tanpa harus ditakut-takuti dengan “pedang hukum” yang membawa peluang “penyelundupan hukum” di dalamnya. Pertimbangan yang paling prinsip adalah bagaimana menciptakan aturan hukum yang memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hukum di pihak konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak-pihak yang terikat di dalam norma equality bevore the law.
Dalam wacana perkembangan Kabupaten Banyumas yang tengah mewujudkan diri sebagai daerah tujuan wisata, bingkai aturan hukum semacam itu sangat penting artinya bagi pelaksanaan usaha yang saling menguntungkan serta kesetaraan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Di daerah ini berkembang produk-produk wisata yang berupa industri makanan, baik yang berskala besar maupun kecil yang dikelola oleh perorangan maupun secara kelembagaan. Perkembangan demikian sudah tentu akan membawa resiko interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam kaitannya dengan perkembangan usaha barang dan jasa.
Bentuk-bentuk usaha makanan yang dewasa ini semakin marak adalah bentuk usaha makanan khas Banyumas. Yang dimaksud dengan “khas” di sini adalah suatu jenis atau macam produk tertentu yang bersifat lokal, spesifik dan memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda dengan yang dijumpai di daerah lain. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan produk makanan khas Banyumas adalah jenis makanan tertentu yang secara spesifik hanya terdapat di daerah Banyumas. Pada umumnya makanan tersebut terdiri dari jenis-jenis makanan tradisional yang diproduksi secara manual oleh perorangan maupun kelompok-kelompok home industry. Sebagai bentuk makanan tradisional maka bahan bakunya berupa bahan baku makanan yang secara kultural terdapat di daerah ini seperti ketela, kelapa, gula kelapa, beras, jagung dan lain-lain. Berbagai jenis makanan yang dapat diproduksi dari bahan baku seperti itu antara lain: ondhol-ondhol, ehe, combro, gethuk, ciwel, timus, niwo atau themplek, bongkrek, sroto, dawet, nopia, mendhoan, dan lain-lain.
Kasus-kasus keracunan makanan di Kabupaten Banyumas rata-rata terjadi di pedesaan yang jauh dari keramaian kota. Memang di lokus seperti ini peluang terjadinya keracunan makanan tradisional sering terjadi karena pihak pelaku usaha makanan cenderung kurang memperhatikan kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja. Terjadinya beberapa kasus keracunan makanan tersebut membuktikan bahwa konsumen lebih berposisi sebagai obyek yang hanya menerima apa adanya hasil produksi para pelaku usaha makanan. Di sinilah pentingnya keberadaan peraturan hukum yang tegas untuk mengatur pertanggungjawaban secara yuridis bagi para pelaku usaha makanan khas Banyumasan. Hal demikian akan berpengaruh sebagai pembelajaran bagi masyarakat dalam upaya menciptakan kesadaran hukum bagi para pelaku usaha makanan khas Banyumas serta memberikan perlindungan bagi konsumen.
Ada tiga elemen yang saling berkaitan pada kasus keracunan makanan khas Banyumas di Kabupaten Banyumas. Pertama, pelaku usaha makanan telah melakukan malpraktek berupa cara produksi yang menghasilkan makanan beracun. Dalam hal ini pelaku usaha sebagai pihak yang telah melakukan kesalahan memiliki tanggung jawab secara yuridis, moral sekaligus sosial. Secara hukum, pelaku usaha terebut harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya. Secara moral, ia telah melakukan tindakan mencelakakan orang lain yang tidak sesuai dengan nilai moral yang berlaku di lingkungan masyarakat. Adapun dari sisi tanggung jawab sosial, ia harus berhadapan dengan masyarakat di sekitar yang telah mengalami keracunan sebagai buah dari usaah yang dijalankannya.
Elemen kedua adalah makanan yang diproduksi. Makanan hasil produksi adalah makanan yang dimungkinkan tidak bersih, tidak higenis atau menggunakan alat-alat produksi yang menyebabkan tumbuhnya racun yang membahayakan bagi kesehatan fisik. Peristiwa tersebut bisa jadi karena unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan, tetapi dampaknya sama; terjadinya keracunan pada orang lain. Hasil produksi demikian memungkinkan terjadi pada jenis-jenis makanan khas Banyumas yang lain.
Elemen ketiga adalah konsumen. Konsumen yang berada dalam posisi lemah, yaitu menerima hasil produksi tanpa menyelidik lebih jauh bagaimana cara produksi dan apa yang ada di balik hasil produksi makanan yang mereka beli. Kebiasaan demikian tidak hanya dialami oleh masyarakat pedesaan. Secara umum seorang konsumen yang sudah memutuskan membeli sebuah produk makanan sudah meyakini bahwa produk makanan tersebut layak untuk konsumsi.
Di sinilah letak pentingnya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Di dalam UUPK dijabarkan tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen, tanggung jawab pihak produsen apabila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen serta sanksi-sanksi bagi produsen sebagai konsekuensi dari hal-hal yang merugikan tersebut. Dengan terbitnya Undang-undang ini diharapkan setiap tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat dihadapkan dengan sanksi hukum. Hal demikian akan dapat meminimalisir keengganan masyarakat memperkarakan pihak pelaku usaha.
Dari uraian kasus-kasus tersebut, nampaknya perlu ditinjau dari pendekatan yang teliti dan mengarah pada hakekat hak setiap orang dalam melakuakan interaksi sosial di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa hukum bersifat mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang akan menimbulkan kekuasaan, kewenagan atau kewajiban.
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.
Bagaimanakah pertanggung jawaban yuridis pelaku usaha terhadap konsumen yang telah dirugikan karena mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan syarat kesehatan atau yang mengandung cacat tersembunyi di kabupaten Banyumas.
Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah kerugian terhadap konsumen?

B. Pembahasan
1. Pertanggungjawaban Yuridis Pelaku Usaha Makanan Khas Banyumas
Untuk dapat mengetahui tanggung jawab yuridis yang dapat dituntut dari seorang pelaku usaha, lebih dahulu dilihat bagaimana hubungan atau keterikatan di antara sesama pelaku usaha baik itu pabrik, distributor atau pengecer dan dengan konsumen, dengan kata lain bentuk hubungan hukum apa yang timbul antara sesama pelaku usaha dengan konsumen. Umumnya produk yang sampai ke tangan konsumen telah melalui tahap kegiatan perdagangan yang panjang mulai dari produsen pembuat, distributor, pengecer hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan tersendiri dengan peranan tesendiri pula. Sewaktu pihak yang terkait dalam pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut sebagai produsen atau pelaku usaha.
Seorang konsumen yang memakai atau mengkonsumsi produk dapat memperolehnya dari pasar dengan cara membeli, atau dari pihak lain dengan tanpa membeli, misalnya karena pemberian secara cuma-cuma ataupun karena salah satu anggota keluarga membeli lalu dikonsumsi secara bersama-sama dengan anggota lainnya, dengan demikian tampak bahwa ada dua golongan konsumen jika debedakan dari segi cara memperoleh produk untuk dikonsumsi, yaitu konsumen yang memperolehnya dengan cara membeli dari produsen dan konsumen yang tidak membeli tetapi memperolehnya dengan cara lain. Berdasarkan hal diatas maka dapat dibedakan dua jenis hubungan antara produsen dan konsumen yaitu: hubungan berdasarkan perjanjian dan hubungan diluar perjanjian
Dalam hubungan jual beli, menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Dalam hubungan jual beli ini, kepada kedua belah pihak dibebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1473-1512 KUH Perdata untuk penjual dan Pasal 1523-1528 untuk pembeli.
Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barang dan menanggung (Pasal 1474 KUHPerdata) dalam pengertian menjamin kenikmatan tenteram dan menjamin dari cacat tersembunyi. Hal ini merupakan konsekuensi yang diberikan dari penjual kepada pembeli[3]. Apabila pembeli dihukum, atas tuntutan pihak ketiga, maka pembeli dapat menuntut penjual :
1. Pengembalian uang harga pembelian
2. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan
3. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat asal .
4. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya sekedar itu telah dibayar oleh pembeli (Pasal 1496 KUH Perdata).
5. Kewajiban biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli (Pasal 1496 KUH Perdata),
6. Biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli (Pasal 1496 KUH Perdata).
Kewajiban terhadap cacat tersembunyi, maksud dari cacat tersembunyi yaitu, cacat yang sedemikian rupa bentuknya sehinggga tidak kelihatan dengan mudah oleh seorang pembeli yang normal, bukannya pembeli yang terlampau teliti sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu[4]. Sehubungan cacat tersembunyi, pembeli dapat mengembalikan barang dan menuntut kembali harga pembelian atau tetap menguasai barang dan menuntut pengembalian sebagian dari harganya yang sudah dibayarkannya. Jika penjual telah mengetahui adanya cacat tersembunyi itu, selain ia diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, juga diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita pembeli sebagai akibat barang yang dibelinya (pasal 1507 dan 1508 KUH Perdata).
Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat itu, ia hanya diwajibkan mengembali-kan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan sekedar itu telah dikeluarkan oleh pembeli (pasal 1509 KUH Perdata). Menurut pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Pasal di atas tidak menyebutkan arti perbuat­an melawan hukum itu dan juga apa kriterianya. Tampaknya pembuat undang-undang ini bermaksud menye­rahkan pengertian perbuatan melawan hukurn itu kepada perkembangan hukum dan masyarakat. Semula perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai pcrbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), tetapi sejak Drucker Arrest dalam perkara Cohen dan Lindebaum yang diputuskan pa­da tahun 1919 maka dianut pendirian baru yang lebih luas dengan memasukkan unsur kepatutan dan kesusilaan ke dalam pengertian hukum.
Sejak saat itu, perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang: (1) melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) bertentangan dengan kesusilaan, dan (3) tidak sesuai dengan lcepantasan dalam masyarakat prihal memperhatikan kepentingan orang lain[5]. Adapun untuk dapat menuntut atas dasar perbuatan me­lawan hukum maka harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) ada suatu perbuatan melawan hukum, (2) ada kesalahan, (3) ada kerugian, dan (4) ada hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan.
Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa perbuatan melawan hukum mencakup pengertian berbuat atau ti­dak berbuat (pasif) sehingga bertentangan dengan hukum dalam arti luas. Menurut ajaran/teori kesalahan, kewajiban adanya kesalahan selalu ada. Meskipun dalam ketentuan unsur itu tidak ada namun harus dipersangkakan ada[6].
Untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum maka unsur kesalahan ini harus dapat dibuktikan. Kesalahan di sini umumnya diartikan secara luas, yang meliputi kesengajaan dan kekurang hati-hatian atau kelalaian. Ukuran.yang dipergunakan adalah perbuatan dari seorang manusia dalam keadaan normal. Dalam perbuatan melawan hukum disyaratkan adanya kerugian, yang umumnya dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum terdiri dari dua unsur yaitu kerugian yang diderita berupa berkurangnya kekayaan dan kehilangan keuntungan. Adapun sebagai syarat terakhir adalah bahwa antara kerugian dengan kesalahan pada perbuatan melawan hukum harus ada hubungan kausalitas, yang berarti bahwa keru­gian yang diderita oleh korban perbuatan rnelawan hukum itu adalah kerugian yang semata-mata timbul atau 1ahir karena terjadinya perbuatan melawan hukurn yang di1akutan oleh pelaku. Ini berarti bahwa harus dibuktikan kaitan antara kerugian dengan kesalahan pelaku pada perbuatan melawan hukum.
Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen khususnya menentukan tanggungjawab produsen kepada kon­sumen yang menderita kerugian karena produk cacat, maka konsumen harus dapat membuktikan adanya kesalahan produsen dalam membuat (memproduksi) hingga memasarkan produknya sehingga produk mengandung cacat tersembunyi, yang pada akahirnya cacat itu menimbulkan kerugian pada kon­sumen.setelah mengkonsumsinya. Perlu dibuktikan pula kerugian itu merupakan akibat langsung dari cacat yang dikandung oleh produk.yang dikonsumsi itu.
Demi perlindungan angggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional, yaitu perbuatan kurang hati-hati, kurang cermat yang semestinya seorang penjual memiliki kewajiban untuk cermat dan hati-hati[7] maka pelaku usaha dapat dituntut atas dasar negligence yaitu sutu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan yang ditetapkan dalan undang-undang. Karena lemahnya kedudukan konsumen maka di tempuh dengan tanggung jawab mutlak tanpa mempertimbangkan lagi pelaku usaha bersalah atau tidak, yang membuktikan tidak bersalahnya pelaku usaha adalah pelaku usaha sendiri. Di Indonesia menurut Pasal 28 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

2. Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa secara umum diatur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999, BaB VI, Pasal 19 diatur tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Adapun pemberian ganti kerugian dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku usaha yaitu kerugian atas: kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Mengenai hal tersebut secara lebih rinci diatur dalam Pasal 45 sebagai berikut:
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
(3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal tersebut menunjukan bahwa sesungguhnya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dapat ditempuh melalui jalur legislasi dan non legislasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Melalui Pola Litigasi
Penyelesaian melalui pola litigasi telah diatur dalam dalam Pasal 48 UUPK yang dapat dikutip sebagai berikut: “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang pengadilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45.” Sebelumnya, pada Pasal 46 UUPK disebutkan mengenai gugatan sebagaimana tersebut dalam kutipan berikut:
(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
(a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
(b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama;
(c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentik\ngan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
(d) Pemerintah dan /atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimafaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atu korban yang tidak sedikit.
(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurufb,huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian meteri yang besar dan /atau korban yang tidak sedikit sebagaiman dimaksud pada ayat 1 huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 44 UUPK disebutkan dengan tegas tentang perlindungan konsumen sebagaimana dikutip sebagai berikut:
(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swwadaya masyarakat meliputi kegiatan:
(a) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
(b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
(c) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
(d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
(e) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Salah satu contoh kasus penyelesaian keracunan makanan melalui pola litigasi adalah kasus keracunan tempo bongkrek di Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir pada tahun 1988 yang melibatkan terdakwa Munadi alias Darkiman dan Ny. Alfiah alias Ny. Munadi. Melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto, kedua terdakwa dinyatakan bersalah melalui putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 20/PID.B/1988/PN.PET. Di dalam putusan Pengadilan tersebut, Munadi alias Darkiman dan Ny. Alfiah alias Ny. Munadi masing-masing mendapat hukuman selama satu tahun delapan bulan penjara.
Sebagai upaya mencari penyelesaikan proses hukum secara tuntas, Munadi dan Ny. Alfiah tidak selesai sampai di situ. Kedua terdakwa ini mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Semarang. Hasil dari upaya banting itu kemudian diputuskan melalui Putusan Nomor: 136/Pid/1989/P.T. Smg. Dalam kasus Putusan Nomor: 136/Pid/1989/P.T. Smg kerugian konsumen muncul karena akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan, yaitu berwujud dage atau tempe bongkrek. Adapun wujud ganti kerugian dapat diujudkan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenggang waktu pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman sesuai dengan bunyi pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam kasus ini tuntutan Jaksa antara lain:
1. Menyatakan membebaskan kedua terdakwa dari dakwaan primair
2. Menyatakan terdakwa I Munadi al. Darkiman dan terdakwa II Ny. Alfiah al. Ny. Munadi yang secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana yang karena salahnya atau kurang hati-hatinya yang menyebabkan matinya orang lain, dimana perbuatan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan bunyi pasal 395 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidairi.
3. Menyatakan pidana terhadap kedua terdakwa masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama kedua terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan.

b. Melalui Pola Non Litigasi
Penyelesaian melalui pola non litigasi telah diatur dalam dalam Pasal 47 UUPK yang dapat dikutip sebagai berikut:
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Pada Pasal 49 UUPK disebutkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dikutip di bawah ini:
(1) Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
(a) Warga negara Republik Indonesia
(b) Berbadan sehat
(c) Berkelakuan baik
(d) Tidak pernah dihukum karena kejahatan
(e) Memiliki pengetahuan & pengalaman dalam perlindungan konsumen
(f) Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha.
(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berjumlah sedikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh menteri.

Penyelesaian kasus disamping menggunakan jalur pidana juga dapat ditempuh melalui jalur perdata. Dalam jalur perdata dasar yang digunakan sebagaimana telah dijelaskan diatas dapat dilakukan berdasarkan tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau dengan menggunakan dasar tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang ditimbulkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang berada di dalam tanggung jawabnya.
Mengingat batasan barang tidak ditentukan dengan tegas dalam undang-undang serta sulitnya pembuktian yang menggunakan dasar wanprestasi atau kelalaian, maka demi jaminan perlindungan konsumen digunakan dasar tanggung jawab mutlak, adapun wujud ganti kerugian sebagaimana diuraikan diatas dapat diujudkan dalam bentuk: (1) pengembalian uang atau, (2) penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau (3) perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kasus keracunan makanan diatas karena biasanya makanan khas Banyumas dijual di daerah, kebanyakan yang menjual golongan penjual golongan pengusaha kecil, penggantian kerugian yang berujut pengembalian uang atau penggantian barang kurang bermanfaat, karena korban sakit atau meninggal dunia dan pada kasus keracunan makanan maka yang paling sesuai adalah dengan perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Konsumen yang keracunan makanan pada kasus yang menjual makanan adalah restoran yang bersifat multi nasional seperti McDonal, atau restoran menengah seperti Pringsewu Group atau warung makan menurut pandangan penulis lebih baik konsumen menggunakan gugatan class action, karena biasanya yang keracunan korbannya banyak, dengan dasar doktrin product liability[8]. Menurut pasal 41 UU No 7 Tahun 1966 tentang pangan disebutkan sebagai berikut:
Orang perseorangan yang kesehatannya terganggu atau ahli waris orang yang meninggal akibat mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha. Tergugat wajib mengganti kerugian yang secara nyata ditimbulkan maksimal Rp 500 juta, kecuali ia dapat membuktikan bahwa pangan olahan yang menggandung bahan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, bukan diakibatkan kesalahannya.

Konsep pertanggungjawaban yang dianut dalam undang-undang ini condong pada doktrin product liability, meskipun tidak disebutkan didalamnya[9]. Konsumen yang mengalami kerugian karena memperoleh barang karena cacat tersembunyi maka dapat menuntut pelaku usaha untuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam BAB VI Pasal 19, hal ini juga lebih baik didasarkan pada produk liability karena lebih memudahkan konsumen untuk melindungi hak-haknya.
Sebelum menggunakan gugatan perdata terhadap pelaku usaha, terdapat kemungkinan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di luar pengadilan dengan menggunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), manakala pelaku usaha enggan, tidak memberi tanggapan atau tidak mau memenuhi tuntutan ganti kerugian konsumen, sebagaimana diatur dalam Bab X dari pasal 45 – Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK ini menyelesaikan sengketa konsumen perorangan sementara itu untuk konsumen yang sifatnya kelompok melalui peradilan umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah, sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat diajukan kepada peradilan umum[10].
BPSK dalam menangani kasus sengketa konsumen harus berbentuk majelis dengan anggota yang berjumlah ganjil paling sedikit tiga orang , dalam waktu 21 hari sejak gugatan diterima oleh BPSK sengketa harus sudah selesai. Menurut pasal 54 ayat (3) undang-undang perlindungan konsumen putusan yang dijatuhkan oleh BPSK sifatnya final, namun demikian apabila terdapat keberatan dari pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan banding maupun kasasi[11]. Penyelesaian gugatan konsumen yang sifatnya kelompok diajukan memelui gugatan perdata sebagaimana telah penulis uraikan dimuka yaitu dengan menggunakan gugatan class action.
Penyelesaian kasus melalui pola non-litigasi dengan demikian dapat dilaksanakan paling tidak melalui lima cara, yaitu: (1) negosiasi, (2) mediasi, (3) konsultasi, (4) arbritase, dan (5) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dari kelima cara tersebut, dalam penyelesaian kasus-kasus berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha makanan khas Banyumas terhadap konsumen, umumnya dilaksanakan dengan empat cara yang pertama, yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsultasi dan arbitrase. Cara penyelesaian melalui BPSK di Kabupaten Banyumas belum dapat dilaksanakan karena di daerah ini hingga penelitian ini dilaksanakan belum terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

3. Pembinaan dan Pengawasan
Kemungkinan resiko yang ditimbulkan oleh produk makanan tradisional yang merugikan konsumen, perlu menarik masuk pihak pemerintah di disamping para pihak penggugat dan tergugat untuk aktif berperan di dalamnya, mengingat sesungguhnya perbuatan melawan hukum atas produk makanan tradisional yang merugikan konsumen oleh produsen makanan tradisional sudah tentu akan sangat dipengaruhi oleh miskinnya teknologi pengolahan makanan yang dipergunakan, meskipun di sisi lain pola pemberdayaan ekonomi yang tengah diterapkan pada kelompok masyarakat miskin teknologi pengolahan produk makanan tradisional tersebut. Untuk itu pembinaan pengawasan sebagai tanggung jawab pemerintah perlu terus menerus dilakukan, bukan sekedar uapaya penegakan hukum yang akan berujung pada perampasan kemerdekaan seseorang, sementara tergugat atau terdakwa dalam kasus tersebut sesungguhnya merupakan korban dari sebuah sistem pemberdayaan teknologi pengolahan pangan tradisional yang masih terbelakang.
Di dalam UUPK Nomor 8 tahun 1999 sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat 1 sampai dengan 5 tentang tugas pembinaan dan pengawasan pemerintah seperti berikut :
Ayat (1): “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”;

Ayat (2): “Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait”;

Ayat (3): “Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen”;

Ayat (4): “Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen”.

Ayat (5): “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah”.

Untuk itu, faktor pembinaan dan pengawasan yang sekarang seringkali dipergunakan sebagai faktor pelengkap dan banyak diabaikan khususnya dalam berkembangnya makanan tradisional sudah saatnya lebih dikemukakan dalam kerangka doelmatigheit dan rechtmatigheit bagi semua pelaku dalam interaksi hukum perlindungan konsumen yang tidak memihak.

C. Kesimpulan
Dengan membaca keseluruhan isi tulisan ini maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Persoalan tanggung jawab yuridis seorang pelaku usaha terhadap konsumen makanan khas Banyumas telah diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sehubungan dengan cacat tersembunyi maka pembeli dapat mengembalikan barang dan menuntut kembali harga pembelian atau tetap menguasai barang dan menuntut pengembalian sebagian dari harganya yang sudah dibayarkannya.
2. Penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah kerugian terhadap konsumen makanan khas Banyumas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pola litigasi dan pola non litigasi. Penyelesaian melalui pola litigasi adalah penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang pengadilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 UUPK.

DAFTAR PUSTAKA


A. Buku-buku


Adrianus Meliala (ed.), 1993, Praktek Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindudngan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Subekti, 1984. Aneka Perjanjian, Cetakan keenam, Alumni, Bandung, hal. 17.

Sudaryatmo, 1996, Masalah Keracunan Makanan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tebbens, Harry Duintjer, 1980, International Product Liability, Sijtthoff & Nordhoff International Publishers, Netherland.

Van Dunne dan Van der Burght, 1987, Perbuatan Melawan Hukum, Diterjemahkan oleh L.S. Pusponegoro, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Indonesia, hal. 29, Prodjodikoro, Wirjono, 1990, Perbuatan melanggar Hukum, Cetakan ketujuh, Sumur Bandung.

Yusuf Shofie, 2003, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, (Edisi Revisi Cetakan Kedua), Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundangan


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

[1] Adrianus Meliala (ed.), 1993, Praktek Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 140.
[2] Yusuf Shofie, 2003, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, (Edisi Revisi Cetakan Kedua), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.
[3] Subekti, 1984. Aneka Perjanjian, Cetakan keenam, Alumni, Bandung, hal. 17.
[4]Subekti,1984, Ibid, hal.20.
[5] Van Dunne dan Van der Burght, 1987, Perbuatan Melawan Hukum, Diterjemahkan oleh L.S. Pusponegoro, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Indonesia, hal. 29, Prodjodikoro, Wirjono, 1990, Perbuatan melanggar Hukum, Cetakan ketujuh, Sumur Bandung, hal. 14.

[6] Van Dunne dan Van der Burght, 1987, Ibid, hal. 66.

[7] Tebbens,1980, op.cit, hal. 16.

[8] Sudaryatmo, 1996, Masalah Keracunan Makanan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 44-45.

[9]Yusuf Shofie,2003, Perlindungan Konsumen dan instrument- instrument hukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 228
[10] Lihat UU Perlindungan konsumen tahun 1999 Pasal 46 ayat (1) huruf b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentinan yang sama, huruf c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hokum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegs bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya; huruf d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

[11] Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, loc.cit, hal 76-81

SEDERHANA: SEBUAH KONSEP BERKESENIAN


Baca Selengkapnya...
Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan yang berkaitan erat dengan cita rasa dan merupakan hasil budidaya manusia sesuai dengan kodratnya yang hidup dengan selalu mengenal keindahan. Ernst Cassirer menyatakan bahwa seni merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling hakiki yang menjadikan manusia merasa lebih hidup (Ernst Cassirer,1987:240). Oleh karena itu karya cipta seni sebagai perwujudan gagasan dan pengalaman estetis tidak dapat dibendung oleh kekuatan politik, tirani kekuasan, ekonomi maupun keadaan fisik pelakunya.
Budhisantoso berpendapat bahwa kesenian merupakan gejala kebudayaan yang universal sehingga tidak ada suatu masyarakat di dunia ini yang tidak mengembangkan kesenian (S. Budhisantoso, 1994:2). Di manapun dan dalam kondisi apapun, pernyataan cita rasa keindahan tidak akan terhalangi oleh kondisi alam, fisik maupun sarana-prasarana ekspresi yang ada. Hasrat estetik tersebut dituangkan melalui berbagai media dan cara sesuai dengan pengalaman empirik serta kemampuan daya ungkap yang ada pada diri seseorang atau sekelompok orang.
Kenyataan tersebut dapat dilihat pada berbagai ragam aktivitas seni di wilayah sebaran kebudayaan Banyumas. Berkesenian, dalam konteks kehidupan masyarakat Banyumas hadir sebagai wujud pernyataan estetik di antara kegiatan sehari-hari yang dilatari oleh pola kehidupan tradisional-agraris. Setiap kelompok masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengungkapkan hasrat estetik tersebut. Oleh karena itu tidak heran apabila setiap kampung memiliki ragam kesenian yang berbeda-beda. Bongkel hanya ada di Gerduren, buncis hanya di Tanggeran, krumpyung hanya di Kecitran, ujungan hanya di bantaran sungai Serayu, nit-ning hanya di Karangreja dan lain-lain. Aneka ragam kesenian itu hidup di kampung-kampung, dusun-dusun atau dukuh-dukuh, yang dibatasi oleh hutan, sungai, sawah dan tegalan. Ada pula ragam kesenian yang karena kepopulerannya mampu berkembang meluas di seantero Banyumas seperti yang dijumpai pada kesenian lengger dan ebeg.

1. Dari Yang Sederhana ke Yang Kompleks
Masyarakat Banyumas yang hidup dalam ranah kebudayaan marginal bukanlah tipikal masyarakat yang memiliki kelengkapan dan ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas berkesenian. Sungguhpun demikian, minat estetik mereka tidak lantas terabaikan atau tidak dapat diwujudkan. Mereka memiliki berbagai cara untuk mensiasati keadaan demi tersalurnya ide-ide atau gagasan-gagasan estetik dalam sebuah wujud kesenian. Humardani menjelaskan bahwa bentuk-bentuk lahiriah dalam kesenian tidak lebih dari suatu medium, yaitu alat untuk mengungkapkan (to express) dan menyatakan isi (to state atau to communicate) (SD. Humardani, 1959:1). Artinya, berbagai bentuk seni merupakan wadah untuk menyalurkan ide-ide atau gagasan-gagasan estetik, menjadi sarana ungkap pengalaman jiwa. Gagasan-gagasan estetik dan pengalaman jiwa inilah yang tidak lain adalah isi dari kesenian itu sendiri. Seperti apapun bentuk atau wujud kesenian yang berhasil diciptakan oleh komunitas masyarakat Banyumas, semua itu adalah media ungkap segala yang ada di dalam imajinasi dan perasaan tentang keindahan estetik yang ada di dalam diri mereka.
Berkesenian bagi masyarakat Banyumas bukan merupakan suatu tindakan yang mengharuskan persiapan-persiapan khusus maupun perkakas yang berbiaya tinggi. Berkesenian dapat dimaknai sebagai proses penuangan ide estetik yang dapat diungkapkan dengan cara apa saja. Ini dapat dilihat pada kasus munthiet dan jemblung[1] yang merupakan bentuk teater tutur tradisional. Munthiet disajikan oleh seorang pelaku (pemain/petutur), nyaris tanpa properti dan/atau peralatan yang secara khusus dipersiapkan untuk pementasan.
Dalam pertunjukannya, pemain munthiet dengan bebas berekspresi sesuai dengan pengalaman empirik yang didapatkan dalam kehidupan sosial maupun kehidupan berkesenian. Dengan dibungkus oleh alur cerita babad, dalam pertunjukannya seorang pemain munthiet dapat berekspresi apa saja nembang atau ura-ura (bernyanyi), bercerita layaknya seorang dhalang, beraksi seperti pemain kethoprak, melucu seperti badut, mendongeng, berdialog, tertawa, menangis, marah dan perilaku apa saja sesuai dengan yang dikehendaki pada saat pementasan. Ia juga dapat menjadikan apa saja yang ditemuinya saat itu sebagai properti pertunjukan. Misalnya: saat ia akan memerankan diri sebagai raja, tiba-tiba melihat sebuah kursi di dekatnya, maka ia segera mengambil kursi tersebut sebagai singgasana. Demikian pula ketika ia sedang memerankan diri sebagai seorang satria yang tengah dilanda asmaradahana, maka tiang di balai-balai rumah si penanggap dapat menjadi sarana penuangan rasa kasmaran yang ada dalam dirinya.
Jemblung secara umum mirip dengan munthiet. Bedanya, kesenian yang satu ini disajikan oleh empat orang. Dibanding dengan munthiet, jemblung lebih tertata. Dalam sajian jemblung disajikan aransemen musik yang dibangun melalui suara mulut. Keempat orang itu membagi tugas menyajikan suara instrumen-instrumen gamelan seperti kendhang, gender, siter, kenong, gong, senggak, gerong dan sindhen (Yusmanto,1997). Cara yang mereka lakukan adalah mengambil peran alat-alat musik tertentu yang sedang memiliki peran dominan di dalam sajian gendhing. Apabila sajian gendhing telah selesai, kemudian mereka membagi tugas sebagai dhalang, raja, patih, prajurit, garwa prameswari, selir, dhagelan, bendara, dan lain-lain sesuai dengan alur cerita atau plot dan adegan yang dimainkan. Dalam pertunjukan jemblung ada beberapa properti yang dengan sengaja disiapkan oleh penanggap, yaitu nasi tumpeng dan ingkung beserta lauk-pauknya. Nasi tumpeng inilah yang kemudian dijadikan sebagai sarana ekspresi dalam pertunjukan jemblung.
Baik munthiet maupun jemblung sama-sama bentuk cerita tutur yang diimajinasikan sebagai suatu bentuk teater atau sandiwara tradisional. Melihat keadaan yang terjadi pada pementasan kedua kesenian ini dapat diperoleh gambaran bahwa dalam keadaan miskin atau melarat, masyarakat Banyumas ternyata mampu mengekspresikan pengalaman estetiknya dalam sebuah pertunjukan kesenian. Mereka mampu—meminjam bahasa Tolstoy—secara sadar dengan perantaraan tanda-tanda lahiriah tertentu, menyampaikan perasaan-perasaan yang telah dihayatinya kepada orang lain (The Liang Gie,1976:60). Ini menjadi bukti masyarakat Banyumas memiliki kesadaran estetik yang diungkapkan melalui caranya sendiri. Dalam ketiadaan, mereka sadar masih memiliki fisik tubuh yang dapat digunakan sebagai media ekspresi estetik untuk dapat dinikmati oleh orang lain.
Pendapat Edi Sedyawati bahwa suatu olah seni patut disebut seni apabila mampu memberikan kebahagiaan dan sebagai santapan rasa melalui pengalaman dalam proses penikmatan karya seni (Edi Sedyawati,1982:58), dengan demikian perlu diperluas lagi pemaknaannya. Apa yang tertuang di dalam kesederhanaan munthiet dan jemblung juga merupakan bentuk usaha bagi tercapainya “kebahagiaan dan sebagai santapan rasa”. Masyarakat Banyumas memiliki cukup kesiapan emosi, rasa dan psikologis, untuk menerima dan menikmati sajian kedua ragam kesenian ini sebagai wahana pencapaian kepuasan estetik.
Dalam gradasi yang lebih kompleks dibanding dengan munthiet dan jemblung, di wilayah Banyumas tersebar berbagai ragam kesenian khas seperti aksimudha, angguk, rodat, aplang atau dhaeng atau dhames, begalan, bongkel, buncis, calung, nit-ning, cowongan, ebeg, gumbeng, kaster, laisan atau sintren, lengger, ringgeng, slawatan Jawa dan ujungan. Seperti halnya munthiet dan jemblung, beberapa ragam kesenian ini juga tampil dalam nuansa kesederhanaan. Bedanya, pada ragam kesenian terakhir ini terdapat persiapan alat yang menuntut kemampuan teknis memainkannya. Misalnya: aksimudha, angguk, rodat dan aplang yang disajikan dalam wujud seni tari islami, dibutuhkan ketrampilan memainkan alat musik berupa terbang Jawa atau genjring untuk mengiringi tari-tariannya. Demikian pula untuk menyajikan beberapa seni gerak (tari/teater) yang lain seperti begalan, buncis, ebeg, laisan atau sintren, lengger, dan ujungan, dibutuhkan persiapan-persiapan alat musik, properti sajian, sesaji dan tempat pertunjukan.
Pada beberapa jenis musik tradisional khas Banyumas seperti bongkel, calung, nit-ning, cowongan, gumbeng, kaster, ringgeng dan slawatan Jawa, terdapat alat-alat musik yang harus dipersiapkan dan membutuhkan ketrampilan teknik untuk mampu menyajikan ragam musik yang dapat dinikmati sesuai dengan standar estetik masyarakat pendukungnya. Sungguh pun demikian, berbagai ragam kesenian tersebut tetap berada dalam ranah kesederhanaan sesuai jiwa dan semangat kerakyatan yang mendasari kelahirannya.
Konsep kesederhanaan pada berbagai ragam kesenian tersebut di atas tercermin pada beberapa aspek, antara lain: (a) alat dan bahan baku, (b) teknik penyajian, (c) tempat penyajian, dan (d) kelengkapan sajian. Pada alat dan bahan baku, berbagai ragam kesenian tradisional di Banyumas menggunakan alat musik dengan bahan baku yang mudah diperoleh di lingkungan alam sekitar tempat tinggal mereka. Alat-alat musik seperti terbang, genjring, kendhang, bongkel, angklung, calung, krumpyung, gumbeng, bendhe, ringgeng dan siter memiliki bahan baku yang dingan mudah diperoleh tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi. Terbang, genjring, kendhang dan siter terbuat dari bahan baku kayu. Untuk menimbulkan bunyi yang diinginkan, terbang, genjring dan kendhang menggunakan kulit sebagai membran yang menjadi sumber bunyi. Adapun pada siter, sumber bunyi menggunakan bahan baku berupa kawat. Alat musik bongkel, calung, angklung, krumpyung dan gumbeng terbuat dari bahan baku bambu. Adapun ringgeng dan bendhe menggunakan bahan baku besi yang juga dapat diperloleh dengan mudah dan murah.
Ragam kesenian tradisional di Banyumas disajikan dengan pola dan teknik yang relatif sederhana yang tampak pada ragam gerak tarian maupun pada aspek musikalnya. Persoalan salah-benar dalam hal teknis sajian tidak menjadi persoalan yang diperdebatkan. Kesalahan teknis dalam pertunjukan seringkali justru ditanggapi sebagai bahan yang ditertawakan bersama-sama. Fenomena demikian menggambarkan bahwa masyarakat Banyumas memiliki standar keindahan lokal tersendiri yang dibangun dari pola-pola kesederhanaan dan kesahajaan. Aspek terpenting dalam sajian adalah kedekatan dengan penonton. Pernyataan kagum terhadap kehebatan suatu bentuk pertunjukan pun tidak dilakukan melalui tepuk tangan. Cara-cara komunikasi antara pemain dan penonton dalam pementasan adalah melalui ragam gerak, irama, teknik tabuhan dan syair-syair dalam bentuk wangsalan dan parikan yang menggambarkan kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Ragam pertunjukan tradisional di Banyumas tidak memilih tempat khusus. Pertunjukan bisa dilakukan di halaman rumah, di dalam rumah ataupun di panggung. Pertunjukan dipilih mengambil tempat yang memungkinkan disaksikan banyak orang. Di tempat semacam inilah mereka dapat bergembira bersama melalui pertunjukan kesenian yang menjadi milik mereka.
Hampir setiap pertunjukan tradisional menggunakan kelengkapan sesaji dalam pementasannya. Ini berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat setempat terhadap roh leluhur yang mereka sebut dengan istilah “luhur”. Untuk keperluan teknis sajian, ragam pertunjukan tradisional di Banyumas memiliki kelengkapan sajian yang cukup variatif. Begalan yang merupakan pertunjukan yang memiliki aspek-aspek tari dan teater tutur lazim menggunakan properti brenong kepang berupa peralatan dapur yang memiliki makna simbolik dalam kehidupan masyarakat setempat. Buncis menggunakan musik angklung sebagai properti sekaligus alat musik pengiringnya. Sementara ebeg dalam pertunjukannya menggunakan properti berupa kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu yang lazim disebut kuda kepang, kuda lumping atau ebeg.
Di wilayah sebaran kebudayaan Banyumas berkembang pula ragam kesenian yang merupakan adopsi maupun adaptasi dari daerah Surakarta dan Yogyakarta antara lain: wayang kulit gagrag Banyumas, karawitan gagrag Banyumas dan siteran. Selain itu di daerah ini juga berkembang berbagai ragam kesenian yang berasal dari daerah Surakarta dan Yogyakarta antara lain: wayang kulit, wayang wong, kethoprak, wirengan dan tari-tarian tradisi gaya Surakarta dan Yogyakarta. Semua itu berkembang bersama-sama dalam satu-kesatuan kehidupan budaya, saling mengisi dan saling memperkaya satu sama lain. Setiap jenis kesenian saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Ebeg mempengaruhi buncis, aplang mempengaruhi angguk, kethoprak mempengaruhi lengger, dan seterusnya yang semua itu memungkinkan dalam konteks timbal balik (reciprokal) maupun berlangsung searah.
Berbagai ragam kesenian itu tumbuh berkembang secara turun-temurun secara berulang dengan pola-pola yang mengikat. Edi Sedyawati menyebut pertumbuhan kesenian yang demikian, “Menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya” (Edi Sedyawati,1981:48). Sebagai sebuah tradisi, ragam kesenian itu diolah berdasarkan cita rasa masyarakat Banyumas dalam pengertian luas, termasuk nilai kebudayaan tradisi, pandangan hidup, pendekatan, falsafah, rasa etis serta estetis yang kemudian diterima dan diwariskan oleh angkatan tua kepada angkatan muda. Oleh karena itu dalam studi antropologis, melihat sebuah penampilan seni pertunjukan tradisional sama halnya dengan melihat isi otak pemilik kesenian tersebut.
Soedarsono mengungkapkan bahwa di dalam kesenian tradisional terkandung nilai-nilai yang berkaitan dengan masyarakat pendukungnya dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan masyarakat pendukungnya serta selama pandangan hidup pemiliknya tidak berubah (1972:88). Nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang bersifat ideal dan dianggap sebagai kebenaran hakiki yang menjadi acuan dalam hidup. Dan, cita rasa—sebagaimana dijelaskan Edi Sedyawati—merupakan perwujudan dari nilai tersebut. Dengan demikian segala bentuk, wujud, kekhasan dan spesifikasi yang dijumpai di dalam berbagai ragam kesenian tradisional di Banyumas lebih merupakan persoalan cara ungkap. Di balik semua itu terdapat wewaton (aturan dan/atau konvensi) hidup yang diyakini dan dianut bersama oleh setiap pribadi maupun kelompok masyarakat Banyumas.

2. Berkesenian dalam Konteks Pemenuhan Kebutuhan
Kesenian selain berfungsi sebagai sarana ekspresi perasaan manusia tentang keindahan, juga memiliki fungsi sosial tertentu selaras dengan kebutuhan masyarakat pendukungnya. Kedua macam fungsi seni semacam ini dijelaskan oleh Humardani sebagai dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder (S.D. Humardani,1983:5). Fungsi primer berkaitan dengan sarana hayatan jiwa, sedangkan fungsi sekunder berkaitan dengan kepentingan sosial masyarakat pendukungnya. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan, berarti kesenian tengah menjalankan fungsi sosialnya. Kesenian hadir sebagai sarana bagi terpenuhinya berbagai kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan bersama dalam kelompok sosial mereka.
Kessing yang berkesimpulan bahwa kesenian memiliki delapan fungsi sosial yaitu: (1) sarana kesenangan, (2) hiburan santai, (3) aktualisasi diri atau pernyataan jatidiri, (4) integratif, (5) terapi atau penyembuhan, (6) pendidikan, (7) pemulihan ketertiban, dan (8) sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis (dalam S. Budhisantoso,1994:8). Kedelapan fungsi sebagaimana dijelaskan Kessing, masing-masing memiliki kontribusi bagi terbangunnya sebuah identitas kebudayaan. Demikian pula dalam konteks kehidupan masyarakat Banyumas, kedelapan fungsi tersebut telah mewujudkan suatu ragam identitas yang dapat membedakannya dengan kelompok masyarakat lain di luar wilayah sebaran kebudayaan Banyumas. Dalam konteks bangunan identitas kebudayaan Banyumas, berbagai ragam kesenian yang ada dapat dibedakan ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi hiburan santai, fungsi ritual keagamaan, dan fungsi komersial.
Hiburan santai. Hampir semua jenis kesenian yang hidup di wilayah Banyumas memiliki fungsi sebagai sarana hiburan santai. Aspek logis pada fenomena demikian adalah kondisi masa lalu di Banyumas yang kehidupan masyarakatnya berpola tradisional-agraris. Hiburan santai merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat yang berpola kehidupan demikian. Menikmati pertunjukan kesenian adalah sarana melepas rasa penat di antara rutinitas mengolah sawah atau ladang warisan nenek-moyang yang telah berlangsung turun-temurun. Mereka memiliki cukup waktu pada malam hari. Saat itulah mereka melakukan berbagai aktivitas seni. Mereka bisa berperan sebagai pelaku atau sekedar penikmat.
Penikmatan seni untuk keperluan hiburan santai sangat erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan kesenangan. Dalam hal ini Sigmud Freud dengan tegas menjelaskan bahwa manusia melepaskan dorongan-dorongan libidonya bertransformasi melalui ego melalui berkesenian. Dalam proses transformasi ini terjadi sublimasi melalui pengerahan energi naluriah berupa dorongan egoistik intrinsik dari tujuan-tujuan seksual ke tujuan-tujuan yang lebih tinggi yang mempunyai kemanfaatan secara sosial serta sesuai dengan kegiatan, pikiran dan cita-cita yang disepakati bersama (Sigmud Freud,1986:33). Dengan demikian penikmatan seni tidak ubahnya pernyataan libido seksual. Untuk dapat menikmatinya, mereka dirangsang oleh imajinasi keindahan, adanya tindakan melepaskan dorongan libido, lalu terjadi pencapaian katarsis yang tidak lain adalah pelepasan emosi sehingga menyebabkan orang menjadi lega.
Pendapat Freud di atas didukung oleh pernyataan Herbert Read bahwa pencapaian kepuasan estetik dalam penikmatan karya seni dilakukan melalui proses eksternalisasi dorongan nafsu libido melalui sublimasi dengan perantara tindakan-tindakan estetik. Dorongan nafsu libido ini akan sampai pada titik klimaks sexual orgasm yang mengakibatkan terjadinya pelepasan emosi yang menyebabkan timbulnya rasa lega bagi pelakunya (H. Read, 1970:176-181). Rasa lega dan/atau puas inilah yang diperoleh ketika seseorang menikmati sajian kesenian. Kelelahan fisik akibat bekerja seharian tidak menjadi alasan untuk menolak kehadiran kesenian. Oleh karena itu sekalipun akitivitas keseharian telah menyedot sebagian besar energi fisik, mereka tetap menyempatkan diri untuk hadir ketika pada malam harinya terjadi pertunjukan kesenian. Melalui wahana hiburan santai seperti ini mereka mendapatkan kesenangan dan kepuasan batin yang hanya dapat diperoleh melalui jagad kesenian.
Ada banyak ragam kesenian yang lazim ditampilkan pada malam hari. Aneka ragam kesenian seperti aksimudha, angguk, rodat, dhames, calung, jemblung, lengger, munthiet dan slawatan Jawa adalah jenis-jenis kesenian yang tampil pada malam hari. Ragam kesenian yang ditampilkan pada malam hari umumnya menggunakan arena pentas berupa panggung yang dipersiapkan khusus, di teras rumah atau di balai-balai rumah. Hal tersebut dimaksudkan agar dengan mudah dapat dinikmati oleh semua yang hadir di tempat pementasan. Pertunjukan yang memiliki jumlah penonton banyak seperti aksimudha, angguk, rodat, dhames, dan lengger, umumnya dipentaskan di atas panggung model arena sehingga dapat ditonton dari berbagai penjuru. Sementara pertunjukan yang memiliki penonton terbatas seperti , calung jemblung, munthiet, ringgeng dan slawatan Jawa, umumnya dipentaskan di teras atau balai-balai rumah.
Pada siang hari terdapat pula pertunjukan kesenian yang biasanya ditanggap untuk keperluan-keperluan hajatan dan ritual-ritual tertentu. Beberapa pertunjukan pada siang hari yang lazim terjadi di Banyumas antara lain ebeg, lais, buncis, dan ujungan. Ragam kesenian ini biasanya dipentaskan di halaman rumah si penanggap yang dapat disaksikan oleh setiap warga masyarakat di sekitar tempat pertunjukan. Sementara untuk keperluan ritual, pertunjukan dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan, sawah atau tegalan.
Melalui pertunjukan hiburan santai semacam ini, setiap pribadi masyarakat Banyumas berkesempatan mengaktualisasikan diri pribadinya. Seorang penari lengger berkesempatan menjadi seorang pujaan masyarakat karena paras wajahnya yang aduhai, tubuhnya yang menarik serta kemampuannya menari di atas panggung. Demikian pula, hal semacam ini sangat mungkin dialami oleh seorang pemain ebeg, badhud, penabuh kendhang, gambang dan lain-lain. Aktualisasi diri melalui jagad kesenian semacam ini telah digambarkan oleh Ahmad Tohari melalui novel Ronggeng Dukuh Paruk (Ahmad Tohari,1986). Di dalam novel tersebut dikisahkan Srintil, seorang ronggeng dari Dukuh Paruk telah berhasil merebut hati setiap penontonnya sehingga mampu menjadi ronggeng pujaan di Pecikalan. Bukan itu saja, penonton pun berkesempatan merepresentasikan dirinya ketika ia melakukan tindakan mbancer[2] pada pertunjukan lengger atau mendem atau wuru dalam pertunjukan ebeg, aplang, angguk dan buncis[3].
Pertunjukan rakyat di Banyumas juga berfungsi sebagai sarana integrasi sosial dan usaha pemulihan ketertiban sosial. Pertunjukan ujungan di daerah Gumelem, Banjarnegara, adalah salah satu contoh kasus aktivitas estetik yang digunakan untuk sarana integrasi sosial dan usaha pemulihan ketertiban sosial.[4] Pertunjukan ujungan—lebih mirip dengan olahraga saling adu pukul dengan menggunakan sebatang rotan—di Gumelem pada awalnya digunakan sebagai ajang adu kekuatan secara resmi yang diselenggarakan oleh pemuka adat sebagai akibat perebutan air irigasi antara warga Panerusan dan Gumelem. Melalui adu pukul rotan ini pihak yang kalah harus bersedia mengakui pihak yang menang untuk melakukan pembagian air irigasi secara adil. Dengan cara demikian, ternyata masyarakat Gumelem dan Panerusan tidak lagi berebut air. Mereka secara adil membagi air irigasi. Setiap datang musim kemarau panjang, acara ujungan selalu dilaksanakan untuk mencari pemenang pertandingan yang selanjutnya berhak melakukan pembagian air irigasi untuk sawah mereka.
Bagi setiap pribadi masyarakat Banyumas, pertunjukan kesenian juga dapat dijadikan sebagai sarana belajar. Kesenian adalah sarana pendidikan tentang hidup. Melalui simbol-simbol yang dipresentasikan melalui pertunjukan kesenian, penonton akan belajar tentang makna dari nilai-nilai hidup yang dianut bersama dalam kehidupan sosial. Kesenian laksana bahasa menjadi sarana untuk mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan-gagasan seseorang kepada orang lain melalui media-media tertentu (J. Shepherd, et al., 1977). Melalui aspek komunikasi inilah, masyarakat dapat menangkap isyarat-isyarat simbolik yang tertuang melalui pertunjukan seni dan kemudian menemukan makna-makna tertentu yang disampaikan.
Ritual Keagamaan. Dalam konteks ritual keagamaan, aktivitas estetik dalam kehidupan masyarakat Banyumas banyak di antaranya yang dipergunakan untuk keperluan simbolik yang mengandung kekuatan magis. Edi Sedyawati menyatakan bahwa awalnya seni tradisi sebagai proses kebutuhan ritual dengan upacara-upacara tertentu saja, bahkan munculnya seni tradisi dari eksploitasi jiwa masyarakat yang sedang melakukan upacara ritual, sehingga pola-pola dan vokabuler yang terangkai sangat sederhana tanpa konsep ataupun terkomposisi terlebih dahulu (Edi Sedyawati, 1986:5). Bahkan Curt Sach dengan tegas membedakan fungsi tari secara garis besar menjadi dua macam, yaitu magis dan sebagai tontonan (Curt Sach, 1963:49). Berbagai ragam pertunjukan seperti ujungan, cowongan dan baritan, secara khusus dilaksanakan untuk keperluan ritual yang berhubungan dengan sistem kepercayaan masyarakat setempat. Ketiga jenis pertunjukan ini merupakan sarana upacara minta hujan yang dilaksanakan pada setiap terjadi kemarau panjang.
Dalam fungsinya sebagai sarana ritual keagamaan, kesenian semacam ini memungkinkan berfungsi ganda yaitu sebagai sarana magi simpatetik dan magi proteksi (Mircea Eliade,1974). Namun demikian, di Banyumas hampir tidak pernah dijumpai model-model magi simpatetik melalui pertunjukan kesenian. Yang terjadi umumnya berupa magi proteksi, yaitu kegiatan magis religius yang melibatkan kesenian yang bertujuan untuk melindungi diri dari kekuatan alam dan/atau roh jahat yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Ritual semacam ini lebih diperuntukkan untuk tujuan penyuwunan (permohonan kepada Tuhan) untuk tujuan keselamatan, termasuk di dalamnya usaha terapi atau penyembuhan.
Kebutuhan komersial. Kesenian sebagai sarana pemenuhan kebutuhan komersial sudah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Banyumas. Pada masa lalu setiap kelompok kesenian yang baru berdiri, terlebih dahulu harus melakukan mbarang (mengamen). Dalam tradisi masyarakat setempat, mbarang merupakan laku yang harus dijalankan sebelum benar-benar go public ke dalam kancah profesional. Melalui laku mbarang ini sesungguhnya terdapat dua maksud yang sangat penting bagi kelompok kesenian yang bersangkutan. Pertama, melalui kegiatan mbarang, sebuah kelompok kesenian akan melakukan promosi dan publikasi. Pementasan yang dilakukan dari rumah ke rumah, di perempatan atau di tempat keramaian lainnya, membuka peluang bagi kelompok kesenian tersebut untuk dikenal oleh masyarakat. Dalam tradisi masyarakat Banyumas, sebuah kelompok kesenian yang belum melakukan kegiatan mbarang dianggap belum serius, sehingga tidak mendapat permintaan pentas (tanggapan) dari masyarakat. Minimal, mereka harus mau melakukan pementasan gratis atau berbiaya murah di rumah kerabat keluarga yang memiliki hajat tertentu.
Kedua, melalui kegiatan mbarang, sebuah kelompok kesenian mendapatkan uang atau bahan pangan. Uang dan/atau bahan pangan yang telah terkumpul kemudian digunakan sebagai sarana upacara slametan. Saat itulah mereka menobatkan diri sebagai sebuah kelompok kesenian yang siap memenuhi permintaan tanggapan dari masyarakat.
Ketiga, melalui kegiatan mbarang, sebuah kelompok kesenian sesungguhnya sedang mempersiapkan mental mereka untuk menjadi tontonan. Bagi seorang warga masyarakat pedesaan, berdiri di atas pentas dengan disaksikan oleh puluhan atau bahkan ratusan pasang mata membutuhkan kesiapan tersendiri. Tanpa adanya kesiapan maka mereka akan nervous atau grogi yang menjadikan pertunjukan tidak mencapai tingkat kualitas yang diinginkan untuk mampu memenuhi selera estetik masyarakat pendukungnya.
Namun demikian, kegiatan mbarang ternyata tidak melulu dilakukan sebagai bagian dari laku yang harus dijalani untuk menuju ke arah profesional. Banyak di antara kelompok kesenian seperti lengger, ebeg, buncis dan lain-lain melakukan kegiatan mbarang pada saat musim paceklik (kelangkaan bahan makanan). Ini umumnya terjadi pada saat terjadinya kemarau panjang. Pada saat itulah kelompok-kelompok kesenian tersebut mendatangi daerah-daerah subur untuk melakukan kegiatan mbarang. Mereka mendapat bayaran setiap babak dalam pertunjukannya. Bayaran yang mereka terima dapat berbentuk uang, beras atau bahan pangan lainnya. Dengan cara demikian mereka mendapat uang atau bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.
Kesenian sebagai sarana pemenuhan kebutuhan komersial pada dasarnya adalah usaha memanfaatkan kesenian sebagai sarana ngupaya upa (mencari pangan) dan/atau ngupaya arta (mencari uang). Melalui berkesenian, minimal seseorang dapat ngupaya upa melalui kesenian yang menjadi lahan profesinya. Akan lebih baik apabila melalui kegiatan berkesenian, mereka tidak sekedar ngupaya upa, tetapi juga mencapai tataran ngupaya arta. Hal inilah yang kemudian menuntut personal yang terlibat di dalamnya untuk mampu menyajikan ragam kesenian yang memberikan kepuasan kepada penonton. Untuk itu, mereka meningkatkan kualitas sajian dari yang semula bersifat santai menjadi lebih serius, dari yang semula sederhana diarahkan ke tingkat yang lebih perfect.
Sebuah pertunjukan lengger barangan tentu memiliki tingkat kualitas sajian yang berbeda dengan kelompok lengger tanggapan. Apabila lengger barangan cukup melakukan pementasan dari rumah ke rumah, di perempatan jalan atau paling hebat ditanggap untuk keperluan marungan, maka lengger tanggapan hadir dalam acara khusus sebagai suguhan dalam hajatan. Dalam posisi demikian sebuah kelompok seni pertunjukan harus mampu memuaskan dan menciptakan rasa bangga si penanggap dan penontonnya. Oleh karena itu sangat masuk akal apabila pada masa lalu, seorang istri merasa bangga ketika suaminya mbancer bersama lengger pujaannya.
Kesenian sebagai sarana pemenuhan kebutuhan komersial di Banyumas menapak mencapai puncaknya ketika bertebaran industri rekaman yang memasarkan hasil rekaman pertunjukan rakyat di Banyumas dalam bentuk kaset. Industri rekaman telah memberikan berkah tersendiri bagi kelompok-kelompok kesenian. Melalui pemasaran produk rekaman, kelompok-kelompok kesenian ini terangkat nilai jualnya. Sebuah kelompok kesenian yang berhasil memasuki industri rekaman, maka serta merta akan semakin digemari masyarakat. Dan, dengan demikian harga jual mereka di pasaran terangkat menjadi lebih tinggi.
[1] Istilah “munthiet” konon berasal dari kata “menthiet” yang berarti kenyang. Demikian pula istilah “jemblung”, juga digunakan untuk menyebut keadaan perut yang buncit yang berkonotasi kenyang. Kedua kesenian ini pada awalnya dilakukan oleh orang-orang melarat yang kekurangan sandang-pangan. Mereka umumnya datang di tempat orang-orang yang sedang punya khajat untuk menawarkan sebuah pementasan cerita tutur menampilkan lakon-lakon yang diambil dari cerita babad. Dengan demikian mereka berkesempatan makan enak dan setelah selesai pementasan mereka akan mendapat oleh-oleh dari si empunya khajat. Namun istilah “jemblung” juga memiliki pengertian “Jemblung Umarmadi, nama salah seorang sahabat Raja Koparman dalam serat Ambya.
[2] Mbancer adalah tindakan ngibing atau menari bersama penari lengger di atas panggung pertunjukan dengan syarat terlebih dahulu membayarkan sejumlah uang kepada penari lengger dengan cara menyematkannya di kemben yang dipakai atau di bokor/tenong yang sudah dipersiapkan.
[3] Di dalam pertunjukan ebeg, aplang, angguk dan buncis biasanya terdapat sesi mendem atau wuru, yaitu saat-saat para pemain kerasukan indhang (roh leluhur). Mereka melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam keadaan tidak sadar, misalnya: berlaku seperti kera, memakan kaca, tiduran di atas duri salak dan lain-lain. Pada sesi ini, para penonton sering kali ikut mendem bersama dengan pemain. Pada kesempatan itulah mereka juga berkesempatan ujuk kebolehan melakukan tarian-tarian dan atraksi-atraksi spontan yang tidak dapat dilakukan dalam keadaan sadar.
[4] Pertunjukan semacam ujungan juga dijumpai di Sumenep (Madura) dan Jawa Barat. Meskipun demikian kemiripan ini tidak dapat begitu saja dikatakan sebagai sebuah proses saling pengaruh-mempengaruhi antara yang satu dan yang lain.

SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK RENOVASI GEDUNG SUTEJA PURWOKERTO


Baca Selengkapnya...
1. Latar Belakang
Gedung Kesenian Suteja Purwokerto merupakan salah satu aset Pemerintah Kabupaten Banyumas yang selain memungkinkan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah, juga memiliki keterkaitan sejarah dengan salah seorang seniman Banyumas bernama R.Soetedja. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, keberadaan Gedung Kesenian Suteja paling tidak memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai wahana kegiatan kesenian bagi seniman dan pekerja seni di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Pemanfaatan Gedung Kesenian Suteja sebagai wahana kegiatan kesenian memungkinkan meningkatkan kreativitas seniman dalam menciptakan karya-karya seni yang berkualitas dan tanggap terhadap perubahan jaman yang bermuara pada dinamika pertumbuhan dan perkembangan kesenian di Banyumas. Terbukti, hingga saat ini gedung ini dijadikan sebagai ruang kantor Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas serta sekretariat Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas. Kedua, Gedung Kesenian Suteja juga telah disewakan untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang dengan demikian telah mampu memberikan kontribusi langsung bagi peningkatan inkam daerah.
Terkait dengan eksistensi kesenimanan R. Soetedja, Gedung Kesenian Suteja bermakna sebagai monumen atau tetenger (landmark) bahwa Kabupaten Banyumas memiliki seniman besar yang memberikan rasa kebanggaan bersama seluruh warga masyarakat Banyumas. Monumen atau tetenger (landmark) ini sangat penting artinya bagi tumbuhnya spirit bagi seniman muda untuk menempa diri agar mampu menjadi seniman sejati, mampu mendarma bhaktikan kemampuan dirinya bagi perkembangan kesenian di Banyumas.
Berdasarkan pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu kiranya mempertimbangkan kelestarian Gedung Kesenian Suteja Purwokerto. Dalam konteks pembangunan daerah, “kelestarian” perlu dimaknai secara luas, baik bagi pertumbuhan dan perkembangan seni-budaya maupun keperluan-kepeluan lain yang lebih luas. Dengan demikian yang dimaksud dengan usaha melestarikan Gedung Kesenian Suteja Purwokerto dapat dimaknai sebagai bentuk usaha mempertahankan keberadaan bangunan dan fungsi utama bangunan tanpa mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan ke arah multifungsi bangunan.
Akhir-akhir ini telah muncul wacana renovasi Gedung Kesenian Suteja Purwokerto. Agar tidak terjadi bias atau salah arah hasil renovasi bangunan tersebut, maka perlu kiranya dilaksanakan studi mendalam serta kesediaan mengakomodasi berbagai masukan dari berbagai pihak. Pamong Budaya sebagai lembaga sekaligus jabatan fungsional yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan, berusaha sekuat tenaga untuk turut berperan aktif berkaitan dengan rencana renovasi dimaksud. Usaha yang dapat dilakukan oleh Pamong Budaya antara lain adalah dengan cara memberikan usulan, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaksanaan renovasi Gedung Kesenian Suteja Purwokerto.

2. Bentuk Usulan
Dasar pemikiran bahwa Gedung Kesenian Suteja Purwokerto merupakan tempat kegiatan kesenian maka beberapa usulan yang dapat menjadi bahan pertimbangan antara lain:
a. Fungsi Bangunan. Gedung Kesenian Suteja Purwokerto memungkinkan diarahkan untuk multifungsi dengan tetap mengedepankan fungsi utamanya sebagai wahana berkesenian. Dengan demikian pada masa mendatang bangunan Gedung Kesenian Suteja Purwokerto dapat diarahkan untuk beberapa berfungsi antara lain:
1) Fungsi Utama (Primer):
a) Sebagai tempat pertunjukan dan pameran kesenian.
b) Sebagai tempat proses kreatif penciptaan karya-karya seni.
c) Sebagai tempat berkumpulnya seniman, tokoh seni, pekerja seni, patron seni maupun lembaga atau perseorangan yang terkait dan atau peduli terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesenian.
d) Sebagai tempat diskusi, seminar, lokakarya sarasehan dan pertemuan yang membahas masalah seni-budaya, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Banyumas.
e) Sebagai tempat kegiatan peningkatan seni, seperti workshops, pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain.
2) Fungsi Tambahan (Sekunder):
a) Sebagai tempat pertemuan yang dilaksanakan oleh lembaga formal, informal dan atau non-formal.
b) Gedung persewaan untuk kepentingan masyarakat luas.
b. Kelengkapan Prasarana Bangunan. Gedung Kesenian Suteja Purwokerto sebagai fasilitas umum dengan fungsi utama (primer) sebagai wahana kegiatan kesenian perlu dilengkapi prasarana antara lain:

1) Ruang Seni, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas antara lain:
a) Tata akustik yang representatif.
b) Tata lampu (lighting) standard untuk pertunjukan/pameran.
c) Tempat duduk yang representatif bagi penonton/pengunjung.
d) Penataan interior yang representatif.
e) Sound system yang representatif untuk pertunjukan.
f) Ragam alat musik tradisi.
g) Ragam alat musik tradisional khas Banyumas.
h) Air Conditioner.
i) Aiphone/telepon.
j) Video shoting.
k) Camera CCTV.

2) Ruang publik, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas antara lain:
a) Tata akustik yang representatif.
b) Tata lampu (lighting) standard untuk pertunjukan/pameran.
c) Tempat duduk yang representatif untuk kepentingan umum.
d) Penataan interior yang representatif.
e) Sound system yang representatif untuk pertunjukan.
f) Ragam alat musik tradisi.
g) Ragam alat musik tradisional khas Banyumas.
h) Ragam alat musik diatonik.
i) Air Conditioner.
j) Aiphone/telepon.
k) Video shoting.
l) Camera CCTV.
m) Water Cross (WC) minimal 2 (dua) buah untuk pria dan wanita.

3) Ruang kantor, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas antara lain:
a) Ruang kerja kantor.
b) Ruang tamu kantor.
c) Meja-kursi kantor.
d) Meja-kursi tamu.
e) Penataan interior yang representatif.
f) Lemari dan filling cabinet kantor.
g) Komputer multimedia minimal 3 (tiga) set berkapasitas besar.
h) Air Conditioner.
i) Aiphone/telepon.
j) Video shoting.
k) Camera CCTV.
l) Ketersediaan ATK
m) Water Cross (WC) minimal 2 (dua) buah untuk pria dan wanita.

4) Wisma/Ruang Transit Inap untuk Tamu Luar Kota, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas antara lain:
a) Ruang tidur minimal 10 (sepuluh) kamar.
b) Tempat tidur susun lengkap dengan kasur, bantal, sprei dan sarung bantal.
c) Kipas angin di tiap kamar.
d) Lemari pakaian berisi 4 (empat) petak yang disediakan pada tiap 2 (dua) dipan susun.
e) Penataan interior yang representatif.
f) Water Cross (WC), jumlah menyesuaikan jumlah tempat tidur.
g) Urinor, jumlah menyesuaikan jumlah tempat tidur.
h) Kamar mandi, jumlah menyesuaikan jumlah tempat tidur.

5) Taman, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas antara lain:
a) Tempat duduk bersantai.
b) Pepohonan rindang.
c) Tanaman hias.
d) Penataan eksterior yang representatif.
c. Maket/sketsa bangunan, terlampir.

3. Kelembagaan
Guna pemanfaatan Gedung Kesenian Suteja secara optimal pasca renovasi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Arah kewenangan UPT dimaksud adalah melaksanakan tugas-tugas sebagai lembaga Pusat Kesenian Banyumas di wilayah perkotaan, sehingga memungkinkan diwadahinya ragam seni ‘pop’ dan kontemporer melalui lembaga ini. Apabila lembaga bernama ‘UPT SUTEJA’ benar-benar dapat direalisasikan, maka perlu pula dibentuk lembaga sejenis yang berlokasi di Banyumas, yang secara khusus mengurusi Kota Lama Banyumas sebagai lembaga Pusat Kebudayaan Banyumas (Sentra Budaya Banyumas). Beberapa nama yang dapat diusulkan untuk lembaga tersebut antara lain: UPT Sentra Budaya Banyumas, Badan Pengelola Kebudayaan Banyumas, Badan Pengelola Kota Lama dan Kebudayaan Banyumas, dan lain-lain. Semua usulan nama ini terkait erat dengan kewenangan lembaga, termasuk struktur jabatan yang ada di dalamnya.
***

AKTUALISASI NILAI ESTETIK DALAM KONTEKS FUNGSI SOSIAL BERKESENIAN DI BANYUMAS


Baca Selengkapnya...
Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan yang berkaitan erat dengan cita rasa dan merupakan hasil budidaya manusia sesuai dengan kodratnya yang hidup dengan selalu mengenal keindahan. Ernst Cassirer (1987:240) menyatakan bahwa seni merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling hakiki yang menjadikan manusia merasa lebih hidup. Oleh karena itu karya cipta seni sebagai perwujudan gagasan dan pengalaman estetis tidak dapat dibendung oleh kekuatan politik, tirani kekuasan, ekonomi maupun keadaan fisik pelakunya.
Berbagai ragam kesenian itu tumbuh berkembang secara turun-temurun secara berulang dengan pola-pola yang mengikat. Edi Sedyawati (1981:48) menyebut pertumbuhan kesenian yang demikian, “Menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya”. Sebagai sebuah tradisi, ragam kesenian itu diolah berdasarkan cita rasa masyarakat Banyumas dalam pengertian luas, termasuk nilai kebudayaan tradisi, pandangan hidup, pendekatan, falsafah, rasa etis serta estetis yang kemudian diterima dan diwariskan oleh angkatan tua kepada angkatan muda. Oleh karena itu dalam studi antropologis, melihat sebuah penampilan seni pertunjukan tradisional sama halnya dengan melihat isi otak pemilik kesenian tersebut.
Soedarsono (1972:88) mengungkapkan bahwa di dalam kesenian tradisional terkandung nilai-nilai yang berkaitan dengan masyarakat pendukungnya dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan masyarakat pendukungnya serta selama pandangan hidup pemiliknya tidak berubah. Nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang bersifat ideal dan dianggap sebagai kebenaran hakiki yang menjadi acuan dalam hidup. Dan, cita rasa—sebagaimana dijelaskan Edi Sedyawati—merupakan perwujudan dari nilai tersebut. Dengan demikian segala bentuk, wujud, kekhasan dan spesifikasi yang dijumpai di dalam berbagai ragam kesenian tradisional di Banyumas lebih merupakan persoalan cara ungkap. Di balik semua itu terdapat wewaton (aturan dan/atau konvensi) hidup yang diyakini dan dianut bersama oleh setiap pribadi maupun kelompok masyarakat Banyumas.
Kessing yang berkesimpulan bahwa kesenian memiliki delapan fungsi sosial yaitu: (1) sarana kesenangan, (2) hiburan santai, (3) aktualisasi diri atau pernyataan jatidiri, (4) integratif, (5) terapi atau penyembuhan, (6) pendidikan, (7) pemulihan ketertiban, dan (8) sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis (dalam S. Budhisantoso,1994:8). Kedelapan fungsi sebagaimana dijelaskan Kessing, masing-masing memiliki kontribusi bagi terbangunnya sebuah identitas kebudayaan. Demikian pula dalam konteks kehidupan masyarakat Banyumas, kedelapan fungsi tersebut telah mewujudkan suatu ragam identitas yang dapat membedakannya dengan kelompok masyarakat lain di luar wilayah sebaran kebudayaan Banyumas. Dalam konteks bangunan identitas kebudayaan Banyumas, berbagai ragam kesenian yang ada dapat dibedakan ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi hiburan santai, fungsi ritual keagamaan, dan fungsi komersial.
Hiburan santai. Hampir semua jenis kesenian yang hidup di wilayah Banyumas memiliki fungsi sebagai sarana hiburan santai. Aspek logis pada fenomena demikian adalah kondisi masa lalu di Banyumas yang kehidupan masyarakatnya berpola tradisional-agraris. Hiburan santai merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat yang berpola kehidupan demikian. Menikmati pertunjukan kesenian adalah sarana melepas rasa penat di antara rutinitas mengolah sawah atau ladang warisan nenek-moyang yang telah berlangsung turun-temurun. Mereka memiliki cukup waktu pada malam hari. Saat itulah mereka melakukan berbagai aktivitas seni. Mereka bisa berperan sebagai pelaku atau sekedar penikmat.
Penikmatan seni untuk keperluan hiburan santai sangat erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan kesenangan. Dalam hal ini Sigmud Freud dengan tegas menjelaskan bahwa manusia melepaskan dorongan-dorongan libidonya bertransformasi melalui ego melalui berkesenian. Dalam proses transformasi ini terjadi sublimasi melalui pengerahan energi naluriah berupa dorongan egoistik intrinsik dari tujuan-tujuan seksual ke tujuan-tujuan yang lebih tinggi yang mempunyai kemanfaatan secara sosial serta sesuai dengan kegiatan, pikiran dan cita-cita yang disepakati bersama (Sigmud Freud,1986:33). Dengan demikian penikmatan seni tidak ubahnya pernyataan libido seksual. Untuk dapat menikmatinya, mereka dirangsang oleh imajinasi keindahan, adanya tindakan melepaskan dorongan libido, lalu terjadi pencapaian katarsis yang tidak lain adalah pelepasan emosi sehingga menyebabkan orang menjadi lega.
Pendapat Freud di atas didukung oleh pernyataan Herbert Read bahwa pencapaian kepuasan estetik dalam penikmatan karya seni dilakukan melalui proses eksternalisasi dorongan nafsu libido melalui sublimasi dengan perantara tindakan-tindakan estetik. Dorongan nafsu libido ini akan sampai pada titik klimaks sexual orgasm yang mengakibatkan terjadinya pelepasan emosi yang menyebabkan timbulnya rasa lega bagi pelakunya (H. Read, 1970:176-181). Rasa lega dan/atau puas inilah yang diperoleh ketika seseorang menikmati sajian kesenian. Kelelahan fisik akibat bekerja seharian tidak menjadi alasan untuk menolak kehadiran kesenian. Oleh karena itu sekalipun akitivitas keseharian telah menyedot sebagian besar energi fisik, mereka tetap menyempatkan diri untuk hadir ketika pada malam harinya terjadi pertunjukan kesenian. Melalui wahana hiburan santai seperti ini mereka mendapatkan kesenangan dan kepuasan batin yang hanya dapat diperoleh melalui jagad kesenian.
Ada banyak ragam kesenian yang lazim ditampilkan pada malam hari. Aneka ragam kesenian seperti aksimudha, angguk, rodat, dhames, calung, jemblung, lengger, munthiet dan slawatan Jawa adalah jenis-jenis kesenian yang tampil pada malam hari. Ragam kesenian yang ditampilkan pada malam hari umumnya menggunakan arena pentas berupa panggung yang dipersiapkan khusus, di teras rumah atau di balai-balai rumah. Hal tersebut dimaksudkan agar dengan mudah dapat dinikmati oleh semua yang hadir di tempat pementasan. Pertunjukan yang memiliki jumlah penonton banyak seperti aksimudha, angguk, rodat, dhames, dan lengger, umumnya dipentaskan di atas panggung model arena sehingga dapat ditonton dari berbagai penjuru. Sementara pertunjukan yang memiliki penonton terbatas seperti , calung jemblung, munthiet, ringgeng dan slawatan Jawa, umumnya dipentaskan di teras atau balai-balai rumah.
Pada siang hari terdapat pula pertunjukan kesenian yang biasanya ditanggap untuk keperluan-keperluan hajatan dan ritual-ritual tertentu. Beberapa pertunjukan pada siang hari yang lazim terjadi di Banyumas antara lain ebeg, lais, buncis, dan ujungan. Ragam kesenian ini biasanya dipentaskan di halaman rumah si penanggap yang dapat disaksikan oleh setiap warga masyarakat di sekitar tempat pertunjukan. Sementara untuk keperluan ritual, pertunjukan dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan, sawah atau tegalan.
Melalui pertunjukan hiburan santai semacam ini, setiap pribadi masyarakat Banyumas berkesempatan mengaktualisasikan diri pribadinya. Seorang penari lengger berkesempatan menjadi seorang pujaan masyarakat karena paras wajahnya yang aduhai, tubuhnya yang menarik serta kemampuannya menari di atas panggung. Demikian pula, hal semacam ini sangat mungkin dialami oleh seorang pemain ebeg, badhud, penabuh kendhang, gambang dan lain-lain. Aktualisasi diri melalui jagad kesenian semacam ini telah digambarkan oleh Ahmad Tohari melalui novel Ronggeng Dukuh Paruk (Ahmad Tohari,1986). Di dalam novel tersebut dikisahkan Srintil, seorang ronggeng dari Dukuh Paruk telah berhasil merebut hati setiap penontonnya sehingga mampu menjadi ronggeng pujaan di Pecikalan. Bukan itu saja, penonton pun berkesempatan merepresentasikan dirinya ketika ia melakukan tindakan mbancer[1] pada pertunjukan lengger atau mendem atau wuru dalam pertunjukan ebeg, aplang, angguk dan buncis[2].
Pertunjukan rakyat di Banyumas juga berfungsi sebagai sarana integrasi sosial dan usaha pemulihan ketertiban sosial. Pertunjukan ujungan di daerah Gumelem, Banjarnegara, adalah salah satu contoh kasus aktivitas estetik yang digunakan untuk sarana integrasi sosial dan usaha pemulihan ketertiban sosial.[3] Pertunjukan ujungan—lebih mirip dengan olahraga saling adu pukul dengan menggunakan sebatang rotan—di Gumelem pada awalnya digunakan sebagai ajang adu kekuatan secara resmi yang diselenggarakan oleh pemuka adat sebagai akibat perebutan air irigasi antara warga Panerusan dan Gumelem. Melalui adu pukul rotan ini pihak yang kalah harus bersedia mengakui pihak yang menang untuk melakukan pembagian air irigasi secara adil. Dengan cara demikian, ternyata masyarakat Gumelem dan Panerusan tidak lagi berebut air. Mereka secara adil membagi air irigasi. Setiap datang musim kemarau panjang, acara ujungan selalu dilaksanakan untuk mencari pemenang pertandingan yang selanjutnya berhak melakukan pembagian air irigasi untuk sawah mereka.
Bagi setiap pribadi masyarakat Banyumas, pertunjukan kesenian juga dapat dijadikan sebagai sarana belajar. Kesenian adalah sarana pendidikan tentang hidup. Melalui simbol-simbol yang dipresentasikan melalui pertunjukan kesenian, penonton akan belajar tentang makna dari nilai-nilai hidup yang dianut bersama dalam kehidupan sosial. Kesenian laksana bahasa menjadi sarana untuk mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan-gagasan seseorang kepada orang lain melalui media-media tertentu (J. Shepherd, et al., 1977). Melalui aspek komunikasi inilah, masyarakat dapat menangkap isyarat-isyarat simbolik yang tertuang melalui pertunjukan seni dan kemudian menemukan makna-makna tertentu yang disampaikan.
Ritual Keagamaan. Dalam konteks ritual keagamaan, aktivitas estetik dalam kehidupan masyarakat Banyumas banyak di antaranya yang dipergunakan untuk keperluan simbolik yang mengandung kekuatan magis. Edi Sedyawati menyatakan bahwa awalnya seni tradisi sebagai proses kebutuhan ritual dengan upacara-upacara tertentu saja, bahkan munculnya seni tradisi dari eksploitasi jiwa masyarakat yang sedang melakukan upacara ritual, sehingga pola-pola dan vokabuler yang terangkai sangat sederhana tanpa konsep ataupun terkomposisi terlebih dahulu (Edi Sedyawati, 1986:5). Bahkan Curt Sach dengan tegas membedakan fungsi tari secara garis besar menjadi dua macam, yaitu magis dan sebagai tontonan (Curt Sach, 1963:49). Berbagai ragam pertunjukan seperti ujungan, cowongan dan baritan, secara khusus dilaksanakan untuk keperluan ritual yang berhubungan dengan sistem kepercayaan masyarakat setempat. Ketiga jenis pertunjukan ini merupakan sarana upacara minta hujan yang dilaksanakan pada setiap terjadi kemarau panjang.
Dalam fungsinya sebagai sarana ritual keagamaan, kesenian semacam ini memungkinkan berfungsi ganda yaitu sebagai sarana magi simpatetik dan magi proteksi (Mircea Eliade,1974). Namun demikian, di Banyumas hampir tidak pernah dijumpai model-model magi simpatetik melalui pertunjukan kesenian. Yang terjadi umumnya berupa magi proteksi, yaitu kegiatan magis religius yang melibatkan kesenian yang bertujuan untuk melindungi diri dari kekuatan alam dan/atau roh jahat yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Ritual semacam ini lebih diperuntukkan untuk tujuan penyuwunan (permohonan kepada Tuhan) untuk tujuan keselamatan, termasuk di dalamnya usaha terapi atau penyembuhan.
Kebutuhan komersial. Kesenian sebagai sarana pemenuhan kebutuhan komersial sudah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Banyumas. Pada masa lalu setiap kelompok kesenian yang baru berdiri, terlebih dahulu harus melakukan mbarang (mengamen). Dalam tradisi masyarakat setempat, mbarang merupakan laku yang harus dijalankan sebelum benar-benar go public ke dalam kancah profesional. Melalui laku mbarang ini sesungguhnya terdapat dua maksud yang sangat penting bagi kelompok kesenian yang bersangkutan. Pertama, melalui kegiatan mbarang, sebuah kelompok kesenian akan melakukan promosi dan publikasi. Pementasan yang dilakukan dari rumah ke rumah, di perempatan atau di tempat keramaian lainnya, membuka peluang bagi kelompok kesenian tersebut untuk dikenal oleh masyarakat. Dalam tradisi masyarakat Banyumas, sebuah kelompok kesenian yang belum melakukan kegiatan mbarang dianggap belum serius, sehingga tidak mendapat permintaan pentas (tanggapan) dari masyarakat. Minimal, mereka harus mau melakukan pementasan gratis atau berbiaya murah di rumah kerabat keluarga yang memiliki hajat tertentu.
Kedua, melalui kegiatan mbarang, sebuah kelompok kesenian mendapatkan uang atau bahan pangan. Uang dan/atau bahan pangan yang telah terkumpul kemudian digunakan sebagai sarana upacara slametan. Saat itulah mereka menobatkan diri sebagai sebuah kelompok kesenian yang siap memenuhi permintaan tanggapan dari masyarakat.
Ketiga, melalui kegiatan mbarang, sebuah kelompok kesenian sesungguhnya sedang mempersiapkan mental mereka untuk menjadi tontonan. Bagi seorang warga masyarakat pedesaan, berdiri di atas pentas dengan disaksikan oleh puluhan atau bahkan ratusan pasang mata membutuhkan kesiapan tersendiri. Tanpa adanya kesiapan maka mereka akan nervous atau grogi yang menjadikan pertunjukan tidak mencapai tingkat kualitas yang diinginkan untuk mampu memenuhi selera estetik masyarakat pendukungnya.
Namun demikian, kegiatan mbarang ternyata tidak melulu dilakukan sebagai bagian dari laku yang harus dijalani untuk menuju ke arah profesional. Banyak di antara kelompok kesenian seperti lengger, ebeg, buncis dan lain-lain melakukan kegiatan mbarang pada saat musim paceklik (kelangkaan bahan makanan). Ini umumnya terjadi pada saat terjadinya kemarau panjang. Pada saat itulah kelompok-kelompok kesenian tersebut mendatangi daerah-daerah subur untuk melakukan kegiatan mbarang. Mereka mendapat bayaran setiap babak dalam pertunjukannya. Bayaran yang mereka terima dapat berbentuk uang, beras atau bahan pangan lainnya. Dengan cara demikian mereka mendapat uang atau bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.
Kesenian sebagai sarana pemenuhan kebutuhan komersial pada dasarnya adalah usaha memanfaatkan kesenian sebagai sarana ngupaya upa (mencari pangan) dan/atau ngupaya arta (mencari uang). Melalui berkesenian, minimal seseorang dapat ngupaya upa melalui kesenian yang menjadi lahan profesinya. Akan lebih baik apabila melalui kegiatan berkesenian, mereka tidak sekedar ngupaya upa, tetapi juga mencapai tataran ngupaya arta. Hal inilah yang kemudian menuntut personal yang terlibat di dalamnya untuk mampu menyajikan ragam kesenian yang memberikan kepuasan kepada penonton. Untuk itu, mereka meningkatkan kualitas sajian dari yang semula bersifat santai menjadi lebih serius, dari yang semula sederhana diarahkan ke tingkat yang lebih perfect.
Sebuah pertunjukan lengger barangan tentu memiliki tingkat kualitas sajian yang berbeda dengan kelompok lengger tanggapan. Apabila lengger barangan cukup melakukan pementasan dari rumah ke rumah, di perempatan jalan atau paling hebat ditanggap untuk keperluan marungan, maka lengger tanggapan hadir dalam acara khusus sebagai suguhan dalam hajatan. Dalam posisi demikian sebuah kelompok seni pertunjukan harus mampu memuaskan dan menciptakan rasa bangga si penanggap dan penontonnya. Oleh karena itu sangat masuk akal apabila pada masa lalu, seorang istri merasa bangga ketika suaminya mbancer bersama lengger pujaannya.
Kesenian sebagai sarana pemenuhan kebutuhan komersial di Banyumas menapak mencapai puncaknya ketika bertebaran industri rekaman yang memasarkan hasil rekaman pertunjukan rakyat di Banyumas dalam bentuk kaset. Industri rekaman telah memberikan berkah tersendiri bagi kelompok-kelompok kesenian. Melalui pemasaran produk rekaman, kelompok-kelompok kesenian ini terangkat nilai jualnya. Sebuah kelompok kesenian yang berhasil memasuki industri rekaman, maka serta merta akan semakin digemari masyarakat. Dan, dengan demikian harga jual mereka di pasaran terangkat menjadi lebih tinggi.
---***---

DAFTAR PUSTAKA


Ahmad Tohari, 1986, Ronggeng Dukuh Paruk, Jakarta: PT Gramedia.

Budhisantoso, S., 1994, “Kesenian dan Kebudayaan”, dalam Wiled, Jurnal Seni STSI Surakarta, Tahun I, Juli 1994.

Cassirer, Ernst, 1987, Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei tentang Manusia, Jakarta: Gramedia.

Edi Sedyawati, 1981, Tari, Jakarta: Pustaka Jaya.

_____ et al, 1986, Pengetahuan Elementer Tari dan Beberapa Masalah tari, Jakarta: Direktorat Pengembangan Kesenian Proyek Pengembangan Kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Eliade, Mircea, 1974, Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, Bollingen Series LXXVI, Translated from tha French by Willard R. Trask, Second Printing, Princeton: Princeton University Press.

Freud, Sigmud, 1986, Sekelumit Sejarah Psikoanalisa, terjemahan K. Bertens, Jakarta: PT. Gramedia.

Read, H., 1970, Education through Art, London: Faber and Faber.

Sach, Curt, 1963, World History of The Dance, terjemahan Bessie Sconberg, New York: WW. Norton and Company.

Shepherd, J., et al., 1977, Whose Music?: A Sociological of Musical Languages, London: Latimer.
Soedarsono, RM, 1972, Jawa dan Bali Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisional di Indonesia, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
[1] Mbancer adalah tindakan ngibing atau menari bersama penari lengger di atas panggung pertunjukan dengan syarat terlebih dahulu membayarkan sejumlah uang kepada penari lengger dengan cara menyematkannya di kemben yang dipakai atau di bokor/tenong yang sudah dipersiapkan.
[2] Di dalam pertunjukan ebeg, aplang, angguk dan buncis biasanya terdapat sesi mendem atau wuru, yaitu saat-saat para pemain kerasukan indhang (roh leluhur). Mereka melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam keadaan tidak sadar, misalnya: berlaku seperti kera, memakan kaca, tiduran di atas duri salak dan lain-lain. Pada sesi ini, para penonton sering kali ikut mendem bersama dengan pemain. Pada kesempatan itulah mereka juga berkesempatan ujuk kebolehan melakukan tarian-tarian dan atraksi-atraksi spontan yang tidak dapat dilakukan dalam keadaan sadar.
[3] Pertunjukan semacam ujungan juga dijumpai di Sumenep (Madura) dan Jawa Barat. Meskipun demikian kemiripan ini tidak dapat begitu saja dikatakan sebagai sebuah proses saling pengaruh-mempengaruhi antara yang satu dan yang lain.